Salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Rabu, menyatakan, harga BBM jenis premium seharusnya Rp3.800 per liter.
"Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla per hari ini mestinya berani menetapkan harga BBM premium Rp3.800 dan ini pun sudah plus 10 persen PPN," ungkapnya di Jakarta.
Angka itu, menurutnya, dengan asumsi, minyak kita tidak diolah di Indonesia. "Kalau minyak diolah di dalam negeri, harganya pasti di bawah Rp3.800 per liter. Makanya, kami minta harusnya formulanya (dalam perumusan angka harga) itu yang benar," tegasnya.
Karena situasi seperti ini, demikian Tjahjo Kumolo yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, mengakibatkan stok (BBM) di tingkat SPBU masih langka.
"Laporan dari berbagai daerah menunjukkan, situasi di lapangan masih saja ada antrean panjang di berbagai SPBU. Makanya, seharusnya pihak Pertamina sebagai tangan kanan Pemerintah dalam urusan ini, harus memperhatikan masalah tersebut," tandasnya lagi.
Dari catatan yang dikumpulkan pihaknya, Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pihak Pertamina meraup keuntungan tidak kecil dari situasi pasar minyak global saat ini.
"Bukankah keuntungan Pertamina per barrel sudah jelas, kira-kira `USD3,2-alpha 8%`," tanyanya.
Karena itu, kembali pihaknya mendesak Pemerintah berani mengambil langkah nyata, menurunkan harga BBM premium khususnya pada posisi Rp3800 per liter.
Langkah itu, menurutnya, jelas akan sangat berpengaruh kepada ekonomi rakyat secara keseluruhan, dan mendorong kegairahan perekonomian di mana-mana secara `multiplier effect`.
"Angka Rp3.800 itu seperti saya katakan tadi itu pun sudah plus 10 persen PPN. Jadi, tetap saja Pemerintah atau Pertamina tidak dirugikan," ungkapnya.
Ia kemudian menyitir pernyataan Menteri Keuangan RI tentang sudah tidak ada lagi subsidi terhadap BBM. "Pertanyaannya, masak Pemerintah mau ambil untung dari rakyat? Kan tidak? Jadi, Pemerintah itu harus pro rakyat, karena dia mendapat mandat rakyat untuk jadi pemimpin," tegas Tjahjo Kumolo lagi
