Perdagangan bebas tampaknya tinggal catatan sejarah. Dalam keadaan resesi ekonomi seperti sekarang, hampir semua negara kini memasuki masa demam proteksionisme.
Indonesia, contohnya. Untuk mengamankan pasar dan melindungi industri dalam negeri, pemerintah akan menunda harmonisasi tarif untuk 324 jenis barang hingga 2010. “Ini permintaan dari para pengusaha,” kata Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu.
Dalam keadaan resesi ekonomi, memang lumrah kalau persaingan dagang antarnegara semakin tajam. Dan kalau sudah menyangkut masalah kepentingan buruh dan industri di dalam negeri, negara yang menganut paham liberal pun sudah tak malu-malu lagi menghambat serbuan barang-barang impor.
Amerika dan Eropa, yang selama ini dipandang paling luwes dan toleran dalam perdagangan, kini berubah jadi sangat proteksionistis. Sejak krisis meletus, Amerika dan Eropa paling getol melontarkan tuduhan dumping kepada mitra dagangnya.
Korbannya adalah negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ada sekitar 46 produk Indonesia yang dicurigai telah melakukan praktik dumping. Tuduhan serupa juga datang dari Australia terhadap 19 produk Indonesia. Akibat tudingan tersebut, produk-produk Indonesia dikenai tarif tambahan sebesar 25%.
Jika ditotal, sejak krisis ada 172 kasus dumping yang dituduhkan 23 negara kepada Indonesia. Tentu saja, sikap proteksionis negara-negara maju akan memukul para pengusaha nasional.
Maklum, negara-negara itu merupakan pasar yang subur bagi produk-produk Indonesia. Ke Amerika, misalnya, pada 2007 Indonesia berhasil membukukan ekspor US$ 11,6 miliar. Angka ini akan terpangkas jika Amerika makin proteksionis.
Seperti halnya negara lain, kini Indonesia pun harus melindungi kepentingan tenaga kerja dan pasar dalam negerinya. Hanya saja, seperti dikatakan Menteri Perdagangan Marie Pangestu, penundaan penurunan tarif bea masuk bagi 324 jenis barang tadi tak terkait dengan FTA (Free Trade Agreenment). “FTA tetap jalan sesuai dengan komitmen,” katanya.
Sabtu, 31 Januari 2009
Jumat, 30 Januari 2009
PU Gelar Tender Lebih Cepat untuk Serap Anggaran
Dibandingkan dengan kementerian atau lembaga lainnya, Departemen Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu lembaga yang tertinggi dalam penyerapan keuangan negara.
Rahasianya, menerapkan tender labih cepat sebelum anggaran berjalan khususnya di sektor pengelolaan jalan oleh Bina Marga.
Misalnya lelang atau tender pengerjaan jalan sudah digelar Ditjen Bina Marga bulan November 2008 padahal alokasi anggarannya baru diberikan pada awal tahun 2009. Sehingga pada bulan Januari saja sudah terjadi penyerapan anggaran negara untuk perbaikan jalan.
"Teman-teman di departemen lain umumnya mungkin baru menyiapkan proposal, Nah mungkin tendernya baru terlaksana 2 bulan ke depan," seloroh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta.
Ia mencontohkan pada tahun 2008, tingkat penyerapan anggaran Bina Marga menempati tertinggi dibandingkan dengan direktorat lainnya yaitu mencapai 96,58% padahal pada tahun 2007 hanya 88,28%.
"Untuk tahun ini, saya harap bulan Januari sudah ada, penyerapan selain itu pola penyerapanya harus lebih bagus," katanya.
Bahkan ia yakin pada tahun ini tingkat penyerapan akan tercapai diangka 90% pada saat bulan Oktober atau November sehingga target realisasi penyerapan tahun ini lebih maksimal.
Pada tahun 2008 lalu realisasi penyerapan Departemen PU secara keuangan mencapai 94,28% atau Rp 31,515 triliun dari total anggaran 2008 Rp 33,4 triliun. Sedangkan secara fisik sebanyak 96%.
Rahasianya, menerapkan tender labih cepat sebelum anggaran berjalan khususnya di sektor pengelolaan jalan oleh Bina Marga.
Misalnya lelang atau tender pengerjaan jalan sudah digelar Ditjen Bina Marga bulan November 2008 padahal alokasi anggarannya baru diberikan pada awal tahun 2009. Sehingga pada bulan Januari saja sudah terjadi penyerapan anggaran negara untuk perbaikan jalan.
"Teman-teman di departemen lain umumnya mungkin baru menyiapkan proposal, Nah mungkin tendernya baru terlaksana 2 bulan ke depan," seloroh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta.
Ia mencontohkan pada tahun 2008, tingkat penyerapan anggaran Bina Marga menempati tertinggi dibandingkan dengan direktorat lainnya yaitu mencapai 96,58% padahal pada tahun 2007 hanya 88,28%.
"Untuk tahun ini, saya harap bulan Januari sudah ada, penyerapan selain itu pola penyerapanya harus lebih bagus," katanya.
Bahkan ia yakin pada tahun ini tingkat penyerapan akan tercapai diangka 90% pada saat bulan Oktober atau November sehingga target realisasi penyerapan tahun ini lebih maksimal.
Pada tahun 2008 lalu realisasi penyerapan Departemen PU secara keuangan mencapai 94,28% atau Rp 31,515 triliun dari total anggaran 2008 Rp 33,4 triliun. Sedangkan secara fisik sebanyak 96%.
BI Longgarkan Aturan Perbankan, Dorong Perekonomian
Bank Indonesia melonggarkan aturan perbankan guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya tahan sistem perbankan dalam rangka stabilitas ekonomi sekaligus menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi, kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Muliaman D Hadad di Jakarta, Rabu
Ia mengatakan, untuk meningkatkan efisiensi perbankan dalam melakukan pembiayaan sektor riil, BI menaikkan batas maksimum penilaian kualitas aktiva produktif yang berdasarkan hanya pada ketepatan membayar kredit dari Rp500 juta menjadi Rp1 miliar, kecuali untuk UKM.
"Untuk UMKM sampai dengan 20 miliar (penilian dengan satu pilar tersebut) sepanjang sistem pengendalian risiko bank tersebut tergolong kuat dan rasio kecukupan modalnya sesuai ketetentuan dan hasil penilaian CAMELS dengan peringkat keseluruhan (komposit) 3," katanya.
Sementara batas maksimum sampai dengan Rp10 miliar diperbolehkan sepanjang sistem pengendalian resiko tergolong "acceptable" (diterima) dan rasio kecukupan modal sesuai dengan ketentuan dan hasil penilain CAMELS dengan peringkat keseluruhan 3.
BI juga menurunkan kriteria properti terbengkalai yang harus diberi pencadangan. Properti yang secara efektif untuk aktivitas bisnis bank dengan persentase 50 persen yang sebelumnya dinilai barang terbengkalai, sekarang tidak menjadi barang terbengkalai.
"Misalnya bank punya gedung sepuluh lantai, ternyata yang bermanfaat hanya lima lantai, maka lima lantai berikutnya masuk dalam barang terbengkali sekarang tidak lagi terbengkalai. Jadi bank tidak perlu menyisihkan pencadangan," katanya.
BI juga memperpanjang jangka waktu pelaksanaan penilaian agunan sebagai pengurang penyisihan penghapusan aktiva (PPA) dimana untuk kredit lebih dari Rp5 miliar diperpanjang dari 12 bulan terakhir menjadi 18 bulan terakhir.
Guna memperluas jangkauan pelayan perbankan, BI menyederahanakn beberapa aturan, misalnya membuka kantor kas dan kegiatan pelayanan kas seperti ATM tanpa perlu ijin lagi, cukup melalui laporan rencana bisnis bank.
Sedangkan untuk memperkuat sistem perbankan, BI memperpanjang masa transisi penerapan risiko operasional dalam perhitungan kecukupan modal dalam rangka Basel II.
Ia mengatakan, untuk meningkatkan efisiensi perbankan dalam melakukan pembiayaan sektor riil, BI menaikkan batas maksimum penilaian kualitas aktiva produktif yang berdasarkan hanya pada ketepatan membayar kredit dari Rp500 juta menjadi Rp1 miliar, kecuali untuk UKM.
"Untuk UMKM sampai dengan 20 miliar (penilian dengan satu pilar tersebut) sepanjang sistem pengendalian risiko bank tersebut tergolong kuat dan rasio kecukupan modalnya sesuai ketetentuan dan hasil penilaian CAMELS dengan peringkat keseluruhan (komposit) 3," katanya.
Sementara batas maksimum sampai dengan Rp10 miliar diperbolehkan sepanjang sistem pengendalian resiko tergolong "acceptable" (diterima) dan rasio kecukupan modal sesuai dengan ketentuan dan hasil penilain CAMELS dengan peringkat keseluruhan 3.
BI juga menurunkan kriteria properti terbengkalai yang harus diberi pencadangan. Properti yang secara efektif untuk aktivitas bisnis bank dengan persentase 50 persen yang sebelumnya dinilai barang terbengkalai, sekarang tidak menjadi barang terbengkalai.
"Misalnya bank punya gedung sepuluh lantai, ternyata yang bermanfaat hanya lima lantai, maka lima lantai berikutnya masuk dalam barang terbengkali sekarang tidak lagi terbengkalai. Jadi bank tidak perlu menyisihkan pencadangan," katanya.
BI juga memperpanjang jangka waktu pelaksanaan penilaian agunan sebagai pengurang penyisihan penghapusan aktiva (PPA) dimana untuk kredit lebih dari Rp5 miliar diperpanjang dari 12 bulan terakhir menjadi 18 bulan terakhir.
Guna memperluas jangkauan pelayan perbankan, BI menyederahanakn beberapa aturan, misalnya membuka kantor kas dan kegiatan pelayanan kas seperti ATM tanpa perlu ijin lagi, cukup melalui laporan rencana bisnis bank.
Sedangkan untuk memperkuat sistem perbankan, BI memperpanjang masa transisi penerapan risiko operasional dalam perhitungan kecukupan modal dalam rangka Basel II.
Pasar Sepeda Motor Diperkirakan Turun 16-25 Persen
Pasar sepeda motor nasional tahun ini diperkirakan turun sekitar 16-25 persen menjadi sekitar 4,5 juta sampai lima juta unit dibandingkan tahun lalu yang menembus angka sekitar enam juta unit.
"Krisis ekonomi global yang dimulai di Amerika Serikat, dampaknya juga terasa di Indonesia, yang terlihat naiknya suku bunga. Hal itu akan mengkoreksi pasar (sepeda motor) di dalam negeri," ujar Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor (AHM) Johannes Loman, pada peluncuran Honda Absolute Revo 110 cc, di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, kenaikan suku bunga dan nilai tukar rupiah yang mencapai sekitar Rp11 ribu per dolar AS akan mendorong penurunan permintaan sepeda motor, mengingat selama ini sebagian besar atau sekitar 80 persen pembelian sepeda motor melalui sistem kredit.
Selain itu, nilai tukar rupiah yang naik dari rata-rata sekitar Rp9.000 per dolar AS tahun lalu menjadi sekitar Rp11 ribu per dolar AS saat ini mendorong harga sepeda motor tetap tinggi, meskipun harga bahan baku turun. Hal itu karena sebagian besar bahan baku, seperti baja, masih diimpor.
"Jadi walaupun harga bahan baku turun dan harga bensin turun, namun karena nilai tukar rupiah naik, maka harga sepeda motor tidak bisa turun. Bahkan kecenderungannya masih akan naik sekitar 1-2 persen lagi," kata Loman.
Kendati demikian, ia menilai masih terbuka peluang bagi pertumbuhan pasar sepeda motor di Indonesia, mengingat adanya sejumlah kegiatan yang bisa mendorong permintaan seperti kegiatan pemilihan umum dan mulai membaiknya harga komoditas pertanian. "Bisa saja (pasar sepeda motor) sama dengan tahun lalu," ujarnya.
Tanda-tanda pasar sepeda motor belum memburuk tahun ini, setidaknya terlihat dari tren penjualan pada Januari 2009. Loman memperkirakan pada 2009 penjualan sepeda motor nasional akan menembus angka sekitar 400 ribu unit atau sama dengan Desember 2008. Namun ia tidak berani memprediksi penjualan sampai triwulan I .
AHM sendiri, lanjut dia, menargetkan selama tahun 2009 tetap mampu memimpin pasar sepeda motor sekitar 46-48 persen. Pada 2008 AHM menguasai sekitar 46,3 persen pasar sepeda motor di Indonesia dengan total penjualan sekitar 2,87 juta unit.
"Kami memprediksi penjualan AHM bisa mencapai sekitar dua juta sampai 2,5 juta unit pada 2009," ujar Loman.
"Krisis ekonomi global yang dimulai di Amerika Serikat, dampaknya juga terasa di Indonesia, yang terlihat naiknya suku bunga. Hal itu akan mengkoreksi pasar (sepeda motor) di dalam negeri," ujar Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor (AHM) Johannes Loman, pada peluncuran Honda Absolute Revo 110 cc, di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, kenaikan suku bunga dan nilai tukar rupiah yang mencapai sekitar Rp11 ribu per dolar AS akan mendorong penurunan permintaan sepeda motor, mengingat selama ini sebagian besar atau sekitar 80 persen pembelian sepeda motor melalui sistem kredit.
Selain itu, nilai tukar rupiah yang naik dari rata-rata sekitar Rp9.000 per dolar AS tahun lalu menjadi sekitar Rp11 ribu per dolar AS saat ini mendorong harga sepeda motor tetap tinggi, meskipun harga bahan baku turun. Hal itu karena sebagian besar bahan baku, seperti baja, masih diimpor.
"Jadi walaupun harga bahan baku turun dan harga bensin turun, namun karena nilai tukar rupiah naik, maka harga sepeda motor tidak bisa turun. Bahkan kecenderungannya masih akan naik sekitar 1-2 persen lagi," kata Loman.
Kendati demikian, ia menilai masih terbuka peluang bagi pertumbuhan pasar sepeda motor di Indonesia, mengingat adanya sejumlah kegiatan yang bisa mendorong permintaan seperti kegiatan pemilihan umum dan mulai membaiknya harga komoditas pertanian. "Bisa saja (pasar sepeda motor) sama dengan tahun lalu," ujarnya.
Tanda-tanda pasar sepeda motor belum memburuk tahun ini, setidaknya terlihat dari tren penjualan pada Januari 2009. Loman memperkirakan pada 2009 penjualan sepeda motor nasional akan menembus angka sekitar 400 ribu unit atau sama dengan Desember 2008. Namun ia tidak berani memprediksi penjualan sampai triwulan I .
AHM sendiri, lanjut dia, menargetkan selama tahun 2009 tetap mampu memimpin pasar sepeda motor sekitar 46-48 persen. Pada 2008 AHM menguasai sekitar 46,3 persen pasar sepeda motor di Indonesia dengan total penjualan sekitar 2,87 juta unit.
"Kami memprediksi penjualan AHM bisa mencapai sekitar dua juta sampai 2,5 juta unit pada 2009," ujar Loman.
Kadin Akan Luncurkan Roadmap Industri Kreatif
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan meluncurkan peta jalan (roadmap) industri kreatif pada April 2009 untuk mendukung pemerintah yang telah mencanangkan tahun ini sebagai "Tahun Indonesia Kreatif."
"Kami sudah membentuk tim sebanyak delapan orang untuk menyusun roadmap tersebut, yang ditargetkan selesai April 2009," ujar Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif dan Jasa-Jasa Lain Ketut Suardhana Linggih di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan peta jalan tersebut akan menjadi masukan Kadin bagi pemerintah untuk mengembangkan industri dan ekonomi kreatif di tanah air yang memiliki potensi besar untuk menyumbang devisa dan pembukaan lapangan kerja.
"Kalau dikoordinasi dengan baik antara pemerintah dan swasta, Indonesia bisa bersaing di industri kreatif khususnya di bidang seni (`art`) karena bangsa kita memiliki modal yang kuat dengan basis seni dan budaya yang beragam," ujarnya.
Diakui Ketut, untuk industri kreatif yang terkait dengan pengetahuan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain, seperti Amerika Serikat, negara di kawasan Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, dan Singapura. Namun untuk seni, Indonesia memiliki potensi besar.
Ketut mengatakan, peta jalan industri kreatif yang akan mulai disusun Kadin Indonesia pada Pebruari 2009 akan memetakan potensi , daya saing, dan hambatan, serta rencana aksi dalam pengembangan industri kreatif di tanah air. Pada peta jalan itu juga, Kadin akan mengusung sejumlah industri kreatif yang bisa diunggulkan dalam persaingan internasional.
Saat ini pemerintah cq Departemen Perdagangan (Depdag) fokus mendorong pengembangan industri kreatif di 14 subsektor, yaitu periklanan, penerbitan dan percetakan, siaran televisi dan radio, film, video dan fotografi, musik, seni pertunjukan, arsitektur, desain, fesyen, kerajinan, pasar barang seni, permainan interaktif, layanan komputer dan piranti lunak, serta penelitian dan pengembangan.
"Kami melihat bisa saja subsektor industri kreatif yang akan dikembangkan lebih besar dari pemerintah. Kalau pemerintah baru mengembangkan pendataannya, kami akan langsung kepada usulan aksi bisnisnya (pada roadmap Kadin soal industri kreatif)," kata Ketut.
Berdasarkan data Depdag pada 2002-2006 industri kreatif menyerap sekitar 5,4 juta tenaga kerja, dan menyumbang sekitar Rp81,5 triliun atau 9,13 persen dari total ekspor nasional. Selama itu sumbangan industri atau ekonomi kreatif terhadap PDB mencapai sekitar 6,4 persen.
"Kami sudah membentuk tim sebanyak delapan orang untuk menyusun roadmap tersebut, yang ditargetkan selesai April 2009," ujar Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif dan Jasa-Jasa Lain Ketut Suardhana Linggih di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan peta jalan tersebut akan menjadi masukan Kadin bagi pemerintah untuk mengembangkan industri dan ekonomi kreatif di tanah air yang memiliki potensi besar untuk menyumbang devisa dan pembukaan lapangan kerja.
"Kalau dikoordinasi dengan baik antara pemerintah dan swasta, Indonesia bisa bersaing di industri kreatif khususnya di bidang seni (`art`) karena bangsa kita memiliki modal yang kuat dengan basis seni dan budaya yang beragam," ujarnya.
Diakui Ketut, untuk industri kreatif yang terkait dengan pengetahuan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain, seperti Amerika Serikat, negara di kawasan Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, dan Singapura. Namun untuk seni, Indonesia memiliki potensi besar.
Ketut mengatakan, peta jalan industri kreatif yang akan mulai disusun Kadin Indonesia pada Pebruari 2009 akan memetakan potensi , daya saing, dan hambatan, serta rencana aksi dalam pengembangan industri kreatif di tanah air. Pada peta jalan itu juga, Kadin akan mengusung sejumlah industri kreatif yang bisa diunggulkan dalam persaingan internasional.
Saat ini pemerintah cq Departemen Perdagangan (Depdag) fokus mendorong pengembangan industri kreatif di 14 subsektor, yaitu periklanan, penerbitan dan percetakan, siaran televisi dan radio, film, video dan fotografi, musik, seni pertunjukan, arsitektur, desain, fesyen, kerajinan, pasar barang seni, permainan interaktif, layanan komputer dan piranti lunak, serta penelitian dan pengembangan.
"Kami melihat bisa saja subsektor industri kreatif yang akan dikembangkan lebih besar dari pemerintah. Kalau pemerintah baru mengembangkan pendataannya, kami akan langsung kepada usulan aksi bisnisnya (pada roadmap Kadin soal industri kreatif)," kata Ketut.
Berdasarkan data Depdag pada 2002-2006 industri kreatif menyerap sekitar 5,4 juta tenaga kerja, dan menyumbang sekitar Rp81,5 triliun atau 9,13 persen dari total ekspor nasional. Selama itu sumbangan industri atau ekonomi kreatif terhadap PDB mencapai sekitar 6,4 persen.
Selasa, 27 Januari 2009
Minyakita Meluncur ke Pasar
Produk minyak goreng (migor) curah kemasan atau yang biasa disebut MINYAKITA resmi diluncurkan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.
Produk yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat ini rencananya akan diedarkan keseluruh Indonesia. Untuk tahap awal akan diluncurkan melalui penjualan langsung.
Mari dalam sambutannya mengatakan produk MINYAKITA diproduksi dalam kualitas yang bagus dengan standar SNI dan sudah mendapat izin edar Badan POM, sertifikat halal dan didaftar sebagai merek pemerintah di Depkumham. MINYAKITA menurut Mari mempunyai daya tahan terhadap beku dengan kemasan yang cukup kuat.
"Komitmen ke depan pemerintah akan merancang yang lebih menyeluruh dengan keikutsertaan pemerintah. Apakah jumlah subsidinya fix atau harganya fix, masih belum kita putuskan, masih menunggu perubahan anggaran yang ada di DPR," ucap Mari saat membuka peluncuran MINYAKITA di kelurahan Duren Sawit, Jakarta, Rabu (28/1/2009).
Produk yang dibandrol Rp 6.000 per liter ini selain lebih murah dari migor kemasan konvensional yang relatif lebih mahal. MINYAKITA juga dijamin tingkat kebersihan dan lebih higienis dari minyak curah pada umumnya.
Harga Rp 6.000 per liter relatif lebih murah dari minyak goreng kemasan premium dengan selisih harga Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per liter dan selisih lebih mahal Rp 300 sampai Rp 500 per liter dari migor curah.
"Untuk 10 bulan ke depan 1.000 ton per bulan untuk kemasan produsen, 4.500 ton per bulan untuk MINYAKITA," kata Mari.
Latar belakang pemerintah meluncurkan produk MINYAKITA karena selama ini produk migor sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat sehingga diperlukan produk migor yang higienis dengan harga terjangkau dengan memperhatikan
Melalui program pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 800 miliar untuk minyak curah dan MINYAKITA pada tahun 2009.
Sebelumnya pada awal tahun 2009 ini beberapa produsen migor gencar melakukan operasi pasar murah migor dengan menjual produk migor seharga Rp 6.000 per liter di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta. Rencananya program semacam ini akan diperluas keseluruh wilayah Indonesia.
Beberapa produsen yang secara resmi memproduksi MINYAKITA terdiri dari 24 perusahaan diantaranya Wilmar, Salim Ivomas Pratama, Sinar Mas, Musim Mas, Panca Nabati, Prakarsa, Astra Agro lestari, Asian Agri, Darmex Oil & Fat dan lain-lain.
Sekitar 10.000 Karyawan di Jakarta Rawan PHK
Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Soeprayitno mengatakan potensi karyawan yang akan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jakarta mencapai sekitar 10.000 pada Desember 2008 hingga Januari 2009.
"Pada bulan Desember (2008) sudah 4.000 karyawan yang di-PHK," katanya di sela seminar 'Strategi Antisipasi PHK Massal dan Situasi Ekonomi 2009' dan Rapat kerja DPP Apindo DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa (27/1).
Sementara itu pada Januari 2009, potensi karyawan yang di-PHK sekitar 6.000 orang. Namun demikian, belum ada perusahaan yang tercatat bangkrut pada periode tersebut.
Soeprayitno mengatakan, PHK tersebut antara lain karena adanya pembatalan kontrak sehingga karyawan yang tidak permanen atau karyawan kontrak dipotong jumlahnya.
Ia mengatakan, sektor yang terpukul akibat krisis ekonomi saat ini adalah otomotif (suku cadang) dan elektronik.
Soeprayitno juga mengharapkan agar krisis ekonomi tidak diikuti krisis pemilu. Ia berharap, jika terjadi perubahan pemerintahan maka jangan sampai terjadi perubahan regulasi terutama yang menyangakut dunia usaha. "Kalau berubah regulasi akan ada biaya sosial yang mahal," katanya.
Ia mengatakan, saat ini kebutuhan pengusaha adalah kepastian usaha dan kepastian stabilitas atau keamanan.
Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi, mengatakan, stimulus ekonomi yang dijanjikan pemerintah masih memerlukan persetujuan dari DPR.
Namun demikian, Sofyan berpendapat kegiatan pemilu 2009 akan sedikit membantu pengusaha agar tidak mem-PHK karyawannya.
"Pada bulan Desember (2008) sudah 4.000 karyawan yang di-PHK," katanya di sela seminar 'Strategi Antisipasi PHK Massal dan Situasi Ekonomi 2009' dan Rapat kerja DPP Apindo DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa (27/1).
Sementara itu pada Januari 2009, potensi karyawan yang di-PHK sekitar 6.000 orang. Namun demikian, belum ada perusahaan yang tercatat bangkrut pada periode tersebut.
Soeprayitno mengatakan, PHK tersebut antara lain karena adanya pembatalan kontrak sehingga karyawan yang tidak permanen atau karyawan kontrak dipotong jumlahnya.
Ia mengatakan, sektor yang terpukul akibat krisis ekonomi saat ini adalah otomotif (suku cadang) dan elektronik.
Soeprayitno juga mengharapkan agar krisis ekonomi tidak diikuti krisis pemilu. Ia berharap, jika terjadi perubahan pemerintahan maka jangan sampai terjadi perubahan regulasi terutama yang menyangakut dunia usaha. "Kalau berubah regulasi akan ada biaya sosial yang mahal," katanya.
Ia mengatakan, saat ini kebutuhan pengusaha adalah kepastian usaha dan kepastian stabilitas atau keamanan.
Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi, mengatakan, stimulus ekonomi yang dijanjikan pemerintah masih memerlukan persetujuan dari DPR.
Namun demikian, Sofyan berpendapat kegiatan pemilu 2009 akan sedikit membantu pengusaha agar tidak mem-PHK karyawannya.
Senin, 26 Januari 2009
Peluang TV Lokal Bisa Menjadi Sia-Sia
Tidak semua televisi lokal mampu memanfaatkan keuntungan UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. UU itu mensyaratkan stasiun televisi nasional dengan stasiun televisi lokal bergabung. Banyak televisi lokal belum bisa memanfaatkan peluang ini sampai batas transisi akhir Desember nanti.
Salah satu kendalanya, televisi lokal belum siap. "Sebagian besar belum memiliki jaringan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang cukup," kata Ketua Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) Irawan Mashuri.
Selain itu, karakter industri televisi di daerah tidak sinkron dengan industri televisi nasional. "Apa bisa siaran bahasa Jawa diterima oleh televisi nasional?" ujar David Haryanto, Manajer Komunikasi Korporat Terang Abadi Surakarta (TATV).
Tak heran, perusahaan televisi nasional masih enggan bekerjasama dengan teve lokal. Menurut Adji Soera Atmada, Kepala Komunikasi Korporat Metro TV, perlu perhitungan matang untuk ini. "Tidak semua televisi lokal punya prospek baik buat menjaring iklan. Jangan-jangan malah tidak ada prospek," katanya.
Meski begitu, beberapa stasiun televisi lokal tetap merancang strategi kerjasama dengan televisi nasional. Kepala Komunikasi Korporat JTV Surabaya, Surya Aka mengaku akan menyusun strategi meminang televisi nasional. Salah satunya, dengan memanfaatkan momentum pemilu 2009. "Langkah ini cukup berhasil sewaktu pemilihan kepala daerah Jawa Timur kemarin," tandasnya.
Aka membantah siaran sejumlah televisi lokal di Jawa Timur mati lantaran tidak siap SDM dan infrastruktur. "Itu hanya karena ada kesalahan interpretasi soal izin siaran," tampiknya.
Aka mengakui, JTV memang sempat merugi hingga Rp 100 juta karena siaran terhenti selama sebulan. Namun, Aka yakin masalah ini bakal selesai sebulan ke depan.
Tahun lalu, JTV berhasil meraup pendapatan Rp 40 miliar. "Target pertumbuhan iklan tahun ini Rp 60 miliar," katanya yakin. Ini modal kuat buat meminang televisi nasional.
Salah satu kendalanya, televisi lokal belum siap. "Sebagian besar belum memiliki jaringan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang cukup," kata Ketua Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) Irawan Mashuri.
Selain itu, karakter industri televisi di daerah tidak sinkron dengan industri televisi nasional. "Apa bisa siaran bahasa Jawa diterima oleh televisi nasional?" ujar David Haryanto, Manajer Komunikasi Korporat Terang Abadi Surakarta (TATV).
Tak heran, perusahaan televisi nasional masih enggan bekerjasama dengan teve lokal. Menurut Adji Soera Atmada, Kepala Komunikasi Korporat Metro TV, perlu perhitungan matang untuk ini. "Tidak semua televisi lokal punya prospek baik buat menjaring iklan. Jangan-jangan malah tidak ada prospek," katanya.
Meski begitu, beberapa stasiun televisi lokal tetap merancang strategi kerjasama dengan televisi nasional. Kepala Komunikasi Korporat JTV Surabaya, Surya Aka mengaku akan menyusun strategi meminang televisi nasional. Salah satunya, dengan memanfaatkan momentum pemilu 2009. "Langkah ini cukup berhasil sewaktu pemilihan kepala daerah Jawa Timur kemarin," tandasnya.
Aka membantah siaran sejumlah televisi lokal di Jawa Timur mati lantaran tidak siap SDM dan infrastruktur. "Itu hanya karena ada kesalahan interpretasi soal izin siaran," tampiknya.
Aka mengakui, JTV memang sempat merugi hingga Rp 100 juta karena siaran terhenti selama sebulan. Namun, Aka yakin masalah ini bakal selesai sebulan ke depan.
Tahun lalu, JTV berhasil meraup pendapatan Rp 40 miliar. "Target pertumbuhan iklan tahun ini Rp 60 miliar," katanya yakin. Ini modal kuat buat meminang televisi nasional.
Berbisnis Disain Interior
Menata letak ruangan kantor atau toko agar terlihat apik, asri dan menarik bukan hal yang gampang. Salah menata letak bisa juga berakibat fatal. Untuk itulah banyak pemilik kantor atau toko menggunakan jasa kontraktor interior. Usaha inilah yang ditekuni Julius Rolland sejak 2005 lalu.
Dengan modal Rp 10 juta, pemuda asal Ambon ini membangun usaha kontraktor interiornya dengan nama Sentra Visual Media dengan omzet ratusan juta saban bulannya. Beberapa perusahaan ternama terhitung pernah memakai jasanya. Misalkan saja Circle-K dan Multiplus.
Awalnya, Rolland yang lulusan fakultas ekonomi Trisakti tahun 2003 ini ingin memadukan hobi seninya dengan ilmu bisnis yang dipelajarinya. Maka, sesuai lulus kuliah, Rolland lantas bergabung dengan sebuah perusahaan advertising.
Di perusahaan tersebut, Rolland digadang menjadi konsultan interior. "Dulu saya sering mengerjakan grafik interior untuk kantoran," kenangnya. Setelah dua tahun menimba ilmu dan menjalin relasi, akhirnya Rolland berani memulai usahanya sendiri. Klien pertamanya adalah sebagai kontraktor interior gedung perkantoran lima lantai. "Segmen saya adalah sektor komersial, bukan perumahan," tegasnya.
Lantaran hasilnya memuaskan, Rolland direkomendasikan untuk mengerjakan kantor Circle-K. Kelar dengan Circle-K. Selain itu, Rolland langsung dikontrak Multiplus di Bogor dan di Plaza FX Jakarta.
Sebagai kontraktor interior, Rolland mengerjakan keseluruhan desain toko atau kantor sesuai bujet dan permintaan kliennya. Mulai dari cat dinding, karpet, sampai furnitur meja, kursi, tanaman hias dan hiasan dinding. "Saya juga menangani bagaimana penataan semua hal tersebut," lanjutnya .
Rata-rata, saban proyek bisa ditanganinya dalam waktu sebulan. "Dalam sebulan saya bisa tangani tiga proyek, kalau lebih dari itu, berantakan," ujarnya.
Untuk jasa konsultasi, Rolland memberi harga mulai Rp 350.000 per meter persegi. Sementara untuk desain secara keseluruhan atau hanya furnitur semata, Rolland membuka harga mulai Rp 150.000 per meter persegi.
"Besaran harga dipatok dari luas objek, juga kondisi dan tingkat kesulitan desain. Jadi tiap tempat harganya bisa lain-lain," terangnya. Dari satu toko di mal yang memakai jasanya, Rolland bisa mendapat omzet kotor sampai Rp 300 juta. Dengan harga sebesar itu, kliennya sudah mendapat konsultasi, pengerjaan desain beserta furnitur yang diperlukan.
Untuk pengadaan furnitur, Rolland membangun usaha workshop furnitur sendiri. Jadi, selain untuk memasok kebutuhan proyeknya, furnitur produksinya juga dipakai untuk memasok proyek rekanannya. "Usaha ini sudah berlangung satu tahun," lanjut Rolland.
Walaupun saban bulan mendapat omzet besar, namun, pendapatan tersebut harus disunat untuk membayar sepuluh tukangnya. Padahal rata-rata tarif tukangnya sebesar Rp 50.000 sampai Rp 75.000 per hari.
Rolland mengaku sangat enjoy dengan pekerjaannya. Lantaran di bisnis ini, antara perusahaan Rolland dan perusahaan kompetitor saling mengisi ketika sedang banjir job. "Perusahaan seperti saya banyak, tetapi kita masih saling bantu, kok," ujarnya.
Nah, mengawali Imlek tahun ini, Rolland sudah dikontrak untuk mengerjakan desain interior kapal pesiar. Pekerjaan ini tentunya tak semudah mengerjakan desain interior kantoran.
"Ke depan saya akan merambah bidang ini juga, karena belum banyak yang berani terjun," tegasnya.
Dengan modal Rp 10 juta, pemuda asal Ambon ini membangun usaha kontraktor interiornya dengan nama Sentra Visual Media dengan omzet ratusan juta saban bulannya. Beberapa perusahaan ternama terhitung pernah memakai jasanya. Misalkan saja Circle-K dan Multiplus.
Awalnya, Rolland yang lulusan fakultas ekonomi Trisakti tahun 2003 ini ingin memadukan hobi seninya dengan ilmu bisnis yang dipelajarinya. Maka, sesuai lulus kuliah, Rolland lantas bergabung dengan sebuah perusahaan advertising.
Di perusahaan tersebut, Rolland digadang menjadi konsultan interior. "Dulu saya sering mengerjakan grafik interior untuk kantoran," kenangnya. Setelah dua tahun menimba ilmu dan menjalin relasi, akhirnya Rolland berani memulai usahanya sendiri. Klien pertamanya adalah sebagai kontraktor interior gedung perkantoran lima lantai. "Segmen saya adalah sektor komersial, bukan perumahan," tegasnya.
Lantaran hasilnya memuaskan, Rolland direkomendasikan untuk mengerjakan kantor Circle-K. Kelar dengan Circle-K. Selain itu, Rolland langsung dikontrak Multiplus di Bogor dan di Plaza FX Jakarta.
Sebagai kontraktor interior, Rolland mengerjakan keseluruhan desain toko atau kantor sesuai bujet dan permintaan kliennya. Mulai dari cat dinding, karpet, sampai furnitur meja, kursi, tanaman hias dan hiasan dinding. "Saya juga menangani bagaimana penataan semua hal tersebut," lanjutnya .
Rata-rata, saban proyek bisa ditanganinya dalam waktu sebulan. "Dalam sebulan saya bisa tangani tiga proyek, kalau lebih dari itu, berantakan," ujarnya.
Untuk jasa konsultasi, Rolland memberi harga mulai Rp 350.000 per meter persegi. Sementara untuk desain secara keseluruhan atau hanya furnitur semata, Rolland membuka harga mulai Rp 150.000 per meter persegi.
"Besaran harga dipatok dari luas objek, juga kondisi dan tingkat kesulitan desain. Jadi tiap tempat harganya bisa lain-lain," terangnya. Dari satu toko di mal yang memakai jasanya, Rolland bisa mendapat omzet kotor sampai Rp 300 juta. Dengan harga sebesar itu, kliennya sudah mendapat konsultasi, pengerjaan desain beserta furnitur yang diperlukan.
Untuk pengadaan furnitur, Rolland membangun usaha workshop furnitur sendiri. Jadi, selain untuk memasok kebutuhan proyeknya, furnitur produksinya juga dipakai untuk memasok proyek rekanannya. "Usaha ini sudah berlangung satu tahun," lanjut Rolland.
Walaupun saban bulan mendapat omzet besar, namun, pendapatan tersebut harus disunat untuk membayar sepuluh tukangnya. Padahal rata-rata tarif tukangnya sebesar Rp 50.000 sampai Rp 75.000 per hari.
Rolland mengaku sangat enjoy dengan pekerjaannya. Lantaran di bisnis ini, antara perusahaan Rolland dan perusahaan kompetitor saling mengisi ketika sedang banjir job. "Perusahaan seperti saya banyak, tetapi kita masih saling bantu, kok," ujarnya.
Nah, mengawali Imlek tahun ini, Rolland sudah dikontrak untuk mengerjakan desain interior kapal pesiar. Pekerjaan ini tentunya tak semudah mengerjakan desain interior kantoran.
"Ke depan saya akan merambah bidang ini juga, karena belum banyak yang berani terjun," tegasnya.
Penanaman Modal RI Fokus di Tiga Sektor
Roadmap Penanaman Modal Indonesia 2009 yang diluncurkan Badan Koordinasi Penanaman Modal terfokus pada tiga sektor, yakni pangan, energi, dan infrastruktur.
Penetapan tiga tema strategis ini mempertimbangkan perkembangan perekonomian global dan arah perekonomian masa depan. Namun ekonom INDEF Fadhil Hasan mengkhawatirkan pemilihan fokus investasi ini bukan berarti tema-tema lainnya menjadi terabaikan. "Kelihatan sekali penetapan tema ini terkait dengan kondisi geografis dan potensi alam yang dimiliki oleh Indonesia," kata Fadhil di sela peluncuran roadmap investasi Indonesia 2009, Selasa 27 Januari 2009.
Kepala BKPM M Luthfi menyebutkan tema pangan dan sumber daya alam seperti energi ini menjadi krusial karena untuk mengubah mindset Indonesia. "Kita selama ini dikenal menjual barang mentah. Ini harus diubah, kami bertekad, kita upayakan untuk menjual barang setengah jadi," ujarnya.
Luthfi menegaskan dengan hanya menjual barang mentah, Indonesia tidak mendapat nilai tambah, sehingga terkesan tidak ada upaya pengentasan kemiskinan. "Misal jika kita menjual gas, harga US$ 4, maka jika itu dimanfaatkan untuk proses pupuk, koefisiennya dikali 4, jika untuk besi koefisienya jadi 8. Tapi kita selama ini hanya jual mentah, kita tidak mendapatkan apa-apa dari gas itu," jelasnya.
Luthfi menyebut, rendahnya nilai tambah Indonesia bisa dilihat dari kebutuhan listrik perkapita. Indonesia rata-rata 487 KWh per kapita sedang ASEAN 1343 KWh per kapita. Dengan begitu, Indonesia empat kali lebih rendah kompetitifnya dalam hal nilai tambah.
Menurut Luthfi, studi di Filipina, industri bergerak tanpa listrik membutuhkan biaya yang besar sekitar 2 dolar per KWH. Pekerjaan ini jika diselesaikan dengan listrik hanya setara 6 sen per KWh. Artinya dengan rendahnya konsumsi listrik di Indonesia, maka biaya yang harus dikeluarkan selama ini cukup besar.
Selain itu, besarnya potensi sumber daya Indonesia menjadi alasan kuat investasi digerakkan pada alternatif lain. Agenda Roadmap ini seperti pengembangan biofuel dari ubi kayu dan ubi jalar.
Penetapan tiga tema strategis ini mempertimbangkan perkembangan perekonomian global dan arah perekonomian masa depan. Namun ekonom INDEF Fadhil Hasan mengkhawatirkan pemilihan fokus investasi ini bukan berarti tema-tema lainnya menjadi terabaikan. "Kelihatan sekali penetapan tema ini terkait dengan kondisi geografis dan potensi alam yang dimiliki oleh Indonesia," kata Fadhil di sela peluncuran roadmap investasi Indonesia 2009, Selasa 27 Januari 2009.
Kepala BKPM M Luthfi menyebutkan tema pangan dan sumber daya alam seperti energi ini menjadi krusial karena untuk mengubah mindset Indonesia. "Kita selama ini dikenal menjual barang mentah. Ini harus diubah, kami bertekad, kita upayakan untuk menjual barang setengah jadi," ujarnya.
Luthfi menegaskan dengan hanya menjual barang mentah, Indonesia tidak mendapat nilai tambah, sehingga terkesan tidak ada upaya pengentasan kemiskinan. "Misal jika kita menjual gas, harga US$ 4, maka jika itu dimanfaatkan untuk proses pupuk, koefisiennya dikali 4, jika untuk besi koefisienya jadi 8. Tapi kita selama ini hanya jual mentah, kita tidak mendapatkan apa-apa dari gas itu," jelasnya.
Luthfi menyebut, rendahnya nilai tambah Indonesia bisa dilihat dari kebutuhan listrik perkapita. Indonesia rata-rata 487 KWh per kapita sedang ASEAN 1343 KWh per kapita. Dengan begitu, Indonesia empat kali lebih rendah kompetitifnya dalam hal nilai tambah.
Menurut Luthfi, studi di Filipina, industri bergerak tanpa listrik membutuhkan biaya yang besar sekitar 2 dolar per KWH. Pekerjaan ini jika diselesaikan dengan listrik hanya setara 6 sen per KWh. Artinya dengan rendahnya konsumsi listrik di Indonesia, maka biaya yang harus dikeluarkan selama ini cukup besar.
Selain itu, besarnya potensi sumber daya Indonesia menjadi alasan kuat investasi digerakkan pada alternatif lain. Agenda Roadmap ini seperti pengembangan biofuel dari ubi kayu dan ubi jalar.
BKPM Pangkas Izin Investasi Jadi 4 Hari
Badan Koordinasi Penanaman Modal meluncurkan buku Roadmap Penanaman Modal 2009. Buku ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
Kepala BKPM, M Lutfi mengatakan roadmap ini disusun sebagai peta yang menjadi kekuatan daya tawar Indonesia.
"Kami berharap investor bisa mendapatkan gambaran lebih jelas sehingga mereka tertarik dan bisa meningkatkan nilai tambah," ujarnya saat membuka peluncuran Roadmap di Kantor Pusat BKPM, Jakarta pada Selasa, 27 Januari 2009.
Lutfi menjelaskan penyusunan roadmap ini cukup mendesak lantaran menjadi sumber pendanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan perbaikan iklim investasi, modal dari para investor menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Apalagi, masalah iklim investasi sering menjadi kendala bagi investor.
"Dulu perizinan investasi di BKPM dianggap sebagai lembaga terkorup di dunia," ujarnya. Sebagai bukti, dia memberikan contoh untuk mengurus perizinan di BKPM perlu waktu hingga 70 hari.
Namun, dengan pelayanan satu pintu bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, waktu layanan izin investasi bisa dipangkas hanya menjadi empat hari. Bahkan, di Batam cuma sehari. "Pagi dimasukkan, sore sudah bisa diambil," ujar Lutfi.
Informasi dalam roadmap ini mencakup peta investasi, kelembagaan investasi, maupun fasilitas seperti insentif. Dalam roadmap ini, dia berharap berbagai kendala yang semula membuat minat investor datang ke Indonesia kini bisa berbalik.
Lutfi menyebutkan peta jalan investasi ini semakin penting dalam hal usaha peningkatan permintaan pada masa krisis. Kontribusi investasi juga sangat signifikan sebelum krisis rata-rata mencapai 26 persen per tahun terhadap PDB. Tahun ini diperkirakan, jumlah ini akan turun.
Kepala BKPM, M Lutfi mengatakan roadmap ini disusun sebagai peta yang menjadi kekuatan daya tawar Indonesia.
"Kami berharap investor bisa mendapatkan gambaran lebih jelas sehingga mereka tertarik dan bisa meningkatkan nilai tambah," ujarnya saat membuka peluncuran Roadmap di Kantor Pusat BKPM, Jakarta pada Selasa, 27 Januari 2009.
Lutfi menjelaskan penyusunan roadmap ini cukup mendesak lantaran menjadi sumber pendanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan perbaikan iklim investasi, modal dari para investor menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Apalagi, masalah iklim investasi sering menjadi kendala bagi investor.
"Dulu perizinan investasi di BKPM dianggap sebagai lembaga terkorup di dunia," ujarnya. Sebagai bukti, dia memberikan contoh untuk mengurus perizinan di BKPM perlu waktu hingga 70 hari.
Namun, dengan pelayanan satu pintu bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, waktu layanan izin investasi bisa dipangkas hanya menjadi empat hari. Bahkan, di Batam cuma sehari. "Pagi dimasukkan, sore sudah bisa diambil," ujar Lutfi.
Informasi dalam roadmap ini mencakup peta investasi, kelembagaan investasi, maupun fasilitas seperti insentif. Dalam roadmap ini, dia berharap berbagai kendala yang semula membuat minat investor datang ke Indonesia kini bisa berbalik.
Lutfi menyebutkan peta jalan investasi ini semakin penting dalam hal usaha peningkatan permintaan pada masa krisis. Kontribusi investasi juga sangat signifikan sebelum krisis rata-rata mencapai 26 persen per tahun terhadap PDB. Tahun ini diperkirakan, jumlah ini akan turun.
Jumat, 23 Januari 2009
Pembukaan Pabrik Lampu Baru Serap 300 Tenaga Kerja
Ketua Asosiasi Perlampuan dan Listrik Indonesia, John Manoppo mengatakan rencana pembukaan tiga pabrik lampu hemat energi diperkirakan bisa menyerap minimal 300 tenaga kerja. Pengetatan impor oleh pemerintah mendorong munculnya investasi di pabrik lampu hemat energi.
"Ini bisa menyerap tenaga kerja yang tadinya kena PHK," kata John saat dihubungi, Jumat (23/1).
Tiga pabrik baru yang akan dibangun itu antara lain, PT Sukaku Indonesia dibangun di Jakarta, PT Simbarco Kencana (Megaman) dibangun di Jakarta, dan PT Supertech Internusa (Top Lamp) dibangun di Bandung. Masing-masing pabrik berkapasitas produksi 5 juta unit per tahun. Sedangkan nilai investasi masing-masing sekitar US$ 2 juta per unit.
Selain itu, pengetatan impor mendorong peningkatan produksi lampu hemat energi dari produsen domestik yang sekarang hanya 20 persen atau sekitar 30 juta unit dari kapasitas produksi 14 pabrik di Indonesia. Dengan demikian, ada potensi penambahan tenaga kerja.
Karena itu, John berharap Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengetatan impor yang mulai berlaku 1 Februari mendatang berjalan secara komprehensif.
"Saya yakin, akan ada banyak lagi pabrik yang dibangun asal Permendag tentang pengetatan impor berjalan secara komprehensif," kata John.
Sebelumnya diberitakan, 14 pabrik lampu hemat energi (LHE) kolaps, tiga di antaranya, PT Nikkatsu Electric Works, PT Sinko Prima Alloy, dan PT Wika, statusnya akan berubah menjadi importir. Ini terjadi sejak ASEAN dan Cina menyetujui bea masuk produk dan bahan baku LHE dari 15 menjadi 5 persen, harga produk produsen domestik kalah bersaing dibanding produk Cina.
"Ini bisa menyerap tenaga kerja yang tadinya kena PHK," kata John saat dihubungi, Jumat (23/1).
Tiga pabrik baru yang akan dibangun itu antara lain, PT Sukaku Indonesia dibangun di Jakarta, PT Simbarco Kencana (Megaman) dibangun di Jakarta, dan PT Supertech Internusa (Top Lamp) dibangun di Bandung. Masing-masing pabrik berkapasitas produksi 5 juta unit per tahun. Sedangkan nilai investasi masing-masing sekitar US$ 2 juta per unit.
Selain itu, pengetatan impor mendorong peningkatan produksi lampu hemat energi dari produsen domestik yang sekarang hanya 20 persen atau sekitar 30 juta unit dari kapasitas produksi 14 pabrik di Indonesia. Dengan demikian, ada potensi penambahan tenaga kerja.
Karena itu, John berharap Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengetatan impor yang mulai berlaku 1 Februari mendatang berjalan secara komprehensif.
"Saya yakin, akan ada banyak lagi pabrik yang dibangun asal Permendag tentang pengetatan impor berjalan secara komprehensif," kata John.
Sebelumnya diberitakan, 14 pabrik lampu hemat energi (LHE) kolaps, tiga di antaranya, PT Nikkatsu Electric Works, PT Sinko Prima Alloy, dan PT Wika, statusnya akan berubah menjadi importir. Ini terjadi sejak ASEAN dan Cina menyetujui bea masuk produk dan bahan baku LHE dari 15 menjadi 5 persen, harga produk produsen domestik kalah bersaing dibanding produk Cina.
Kelangkaan Elpiji Indikasi Pelanggaran UU Antimonopoli
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai kelangkaan elpiji merupakan indikasi pelanggaran terhadap Undang-undang Antimonopili dan persaingan usaha yang tidak sehat.
"Kami menduga ada tiga pelanggaran terhadap UU 5/1999,"kata Ketua KPPU Benny Pasaribu di Jakarta, Kamis.
Benny mengatakan ada semacam kartel vertikal antara Pertamina dengan agen distributornya yang menyebabkan kelangkaan pasokan elpiji ukuran tabung 3 kg yang bersubsidi.
"Ketika harga antara tabung 3 kg dengan 12 kg jauh berbeda, suplainya digeser untuk elpiji non subsidi yang ukuran 12 kg dan 50 kg,"ujarnya.
Distribusi elpiji juga cenderung tidak sehat karena Peraturan Menteri ESDM No.21/2007 telah menciptakan "entry barrier" yang mengakibatkan sulitnya perusahaan baru untuk masuk dalam bisnis tersebut.
"Syaratnya harus memiliki kilang pengolahan BBM, tidak semua perusahaan mampu melakukan itu,"tuturnya.
Benny meminta Menteri ESDM untuk meninjau ulang aturan tersebut karena tidak mendorong persaingan usaha yang sehat. Selain itu, pemerintah juga harus membenahi distribusi elpiji seperti halnya distribusi premium. "Perbanyak agennya, SPBU saja banyak ada di mana-mana. Stasiun pengisian gas elpiji harus ditambah,"katanya.
Anggota KPPU, Dedie Martadisastra mengatakan kelangkaan elpiji terutama terjadi karena mekanisme pengawasan proses distribusi yang kurang memadai, infrastruktur terbatas dan terbatasnya pasokan elpiji.
Oleh karena itu, KPPU merekomendasikan pemerintah untuk membuat strategi besar perencanaan yang tepat terkait program konversi energi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin distribusi berjalan lancar sehingga dapat menjamin ketersediaan pasokan elpiji bagi konsumen akhir serta jaminan harga jual elpiji di titik konsumen yang wajar.
"Perlu pengawasan yang ketat dalam pendistribusian elpiji sampai ketingkat konsumen,"tambahnya.
KPPU juga meminta pemerintah untuk menetapkan formula harga jual elpiji non subsidi seperti elpiji subsidi (ukutan 3 kg).
"Kami menduga ada tiga pelanggaran terhadap UU 5/1999,"kata Ketua KPPU Benny Pasaribu di Jakarta, Kamis.
Benny mengatakan ada semacam kartel vertikal antara Pertamina dengan agen distributornya yang menyebabkan kelangkaan pasokan elpiji ukuran tabung 3 kg yang bersubsidi.
"Ketika harga antara tabung 3 kg dengan 12 kg jauh berbeda, suplainya digeser untuk elpiji non subsidi yang ukuran 12 kg dan 50 kg,"ujarnya.
Distribusi elpiji juga cenderung tidak sehat karena Peraturan Menteri ESDM No.21/2007 telah menciptakan "entry barrier" yang mengakibatkan sulitnya perusahaan baru untuk masuk dalam bisnis tersebut.
"Syaratnya harus memiliki kilang pengolahan BBM, tidak semua perusahaan mampu melakukan itu,"tuturnya.
Benny meminta Menteri ESDM untuk meninjau ulang aturan tersebut karena tidak mendorong persaingan usaha yang sehat. Selain itu, pemerintah juga harus membenahi distribusi elpiji seperti halnya distribusi premium. "Perbanyak agennya, SPBU saja banyak ada di mana-mana. Stasiun pengisian gas elpiji harus ditambah,"katanya.
Anggota KPPU, Dedie Martadisastra mengatakan kelangkaan elpiji terutama terjadi karena mekanisme pengawasan proses distribusi yang kurang memadai, infrastruktur terbatas dan terbatasnya pasokan elpiji.
Oleh karena itu, KPPU merekomendasikan pemerintah untuk membuat strategi besar perencanaan yang tepat terkait program konversi energi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin distribusi berjalan lancar sehingga dapat menjamin ketersediaan pasokan elpiji bagi konsumen akhir serta jaminan harga jual elpiji di titik konsumen yang wajar.
"Perlu pengawasan yang ketat dalam pendistribusian elpiji sampai ketingkat konsumen,"tambahnya.
KPPU juga meminta pemerintah untuk menetapkan formula harga jual elpiji non subsidi seperti elpiji subsidi (ukutan 3 kg).
Konstruksi Terancam Alami Kesenjangan Keahlian Tenaga Kerja
Sektor konstruksi terancam mengalami kesenjangan (mismatch) tenaga kerja karena tidak semua tenaga menganggur memiliki keahlian seperti dipersyaratkan.
"PHK besar-besaran terjadi di sektor industri tidak seluruhnya memiliki keahlian di bidang konstruksi katakanlah sebagai tukang kayu," kata Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM Departemen PU, Sumaryanto Widayatin di Jakarta, Kamis.
Sehingga, kata Sumaryanto, peluang kerja di sektor konstruksi terancam tidak dapat diisi pekerja yang saat ini menganggur karena tidak memiliki kualifikasi keahlian seperti dipersyaratkan.
"Tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian itu setidaknya harus diberikan pelatihan terlebih dahulu sebelum nantinya diterjunkan di sektor konstruksi sehingga butuh balai pelatihan dalam jumlah besar diberbagai daerah," kata Sumaryanto.
Dia mengatakan, sesuai dengan hitungan Menteri Koordinator Perekonomian setiap Rp100 triliun anggaran infrastruktur dapat menyerap 3,2 juta pengangguran belum termasuk dampak lanjutan (multiplier effect) 1,5 kalinya.
Problemnya instansi yang menerima anggaran itu harus memiliki rincian penyaluran termasuk Departemen Pekerjaan Umum seandainya dialokasikan tambahan Rp30 triliun ternyata tidak siap sebaiknya ditolak daripada dananya nanti tidak dapat dipertanggungjawabkan, tegas Sumaryanto.
Sumaryanto mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen tahun 2009 maka dibutuhkan pembiayaan infrastruktur 5 persen dari total PDB, dibanding negara lain Indonesia termasuk ketinggalan.
Sumaryanto mengatakan, Indonesia sekurangnya membutuhkan dana Rp1300 triliun untuk pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan, sumbangan terbesar dari perumahan Rp91 triliun.
Sedangkan tahun 2009 ini nilai kapitalisasi konstruksi diperkirakan Rp167 triliun, sebanyak Rp120 triliun berasal dari APBN dan APBD, sedangkan Rp47 triliun dari BUMN, BUMD, swasta, jelasnya.
Tenaga kerja konstruksi Indonesia tahun 2007 sekitar 5,2 juta orang orang (4,71 persen angkatan kerja nasional), dari jumlah itu yang bersertifikat untuk tenaga ahli 67.090 orang dan tenaga terampil 183.612 orang.
"PHK besar-besaran terjadi di sektor industri tidak seluruhnya memiliki keahlian di bidang konstruksi katakanlah sebagai tukang kayu," kata Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM Departemen PU, Sumaryanto Widayatin di Jakarta, Kamis.
Sehingga, kata Sumaryanto, peluang kerja di sektor konstruksi terancam tidak dapat diisi pekerja yang saat ini menganggur karena tidak memiliki kualifikasi keahlian seperti dipersyaratkan.
"Tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian itu setidaknya harus diberikan pelatihan terlebih dahulu sebelum nantinya diterjunkan di sektor konstruksi sehingga butuh balai pelatihan dalam jumlah besar diberbagai daerah," kata Sumaryanto.
Dia mengatakan, sesuai dengan hitungan Menteri Koordinator Perekonomian setiap Rp100 triliun anggaran infrastruktur dapat menyerap 3,2 juta pengangguran belum termasuk dampak lanjutan (multiplier effect) 1,5 kalinya.
Problemnya instansi yang menerima anggaran itu harus memiliki rincian penyaluran termasuk Departemen Pekerjaan Umum seandainya dialokasikan tambahan Rp30 triliun ternyata tidak siap sebaiknya ditolak daripada dananya nanti tidak dapat dipertanggungjawabkan, tegas Sumaryanto.
Sumaryanto mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen tahun 2009 maka dibutuhkan pembiayaan infrastruktur 5 persen dari total PDB, dibanding negara lain Indonesia termasuk ketinggalan.
Sumaryanto mengatakan, Indonesia sekurangnya membutuhkan dana Rp1300 triliun untuk pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan, sumbangan terbesar dari perumahan Rp91 triliun.
Sedangkan tahun 2009 ini nilai kapitalisasi konstruksi diperkirakan Rp167 triliun, sebanyak Rp120 triliun berasal dari APBN dan APBD, sedangkan Rp47 triliun dari BUMN, BUMD, swasta, jelasnya.
Tenaga kerja konstruksi Indonesia tahun 2007 sekitar 5,2 juta orang orang (4,71 persen angkatan kerja nasional), dari jumlah itu yang bersertifikat untuk tenaga ahli 67.090 orang dan tenaga terampil 183.612 orang.
Kamis, 22 Januari 2009
Penetapan Kondisi Krisis Harus Disetujui Presiden
Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSS) Raden Pardede mengatakan, penetapan kondisi krisis terutama yang menyangkut stabilitas sistem keuangan nantinya harus mendapat persetujuan dari Presiden RI.
“Hal itu sudah ditetapkan dalam RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang akan diajukan ke DPR,” kata Raden di gedung Depkeu Jakarta, Kamis (22/1) petang.
Dijelaskannya, dalam RUU JPSK juga disebutkan bahwa penetapan kondisi krisis memang dilakukan oleh Ketua KSSK, dalam hal ini Menteri Keuangan, namun harus mendapatkan persetujuan dari Presiden RI.
Selain itu, Pasal 29 dalam RUU JPSK mengenai imunitas hukum terhadap pengambil kebijakn UU JPSK juga dihapus. Penghapusan pasal 29 tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengakomodir usulan para anggota dewan. “Mereka (DPR) memang keberatan terhadap pasal 29 itu,” ujarnya.
Ditambahkannya, KSSK akan lebih fokus pada saat mengambil keputusan sesuai dengan koridor aturan yang ada karena sudah tidak ada lagi imunitas hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 29 RUU JPSK sebelumnya. Namun, pengambil kebijakan akan tetap mendapatkan hak untuk didampingi penasehat hukum yang dibiayai negara.
Menurutnya, RUU JPSK yang siap diajukan ke DPR sudah mengakomodir semua keinginan DPR agar tidak ada lagi kesalahpahaman terhadap RUU JPSK.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono mengatakan perubahan RUU JPSK dengan menghilangkan Pasal 29 tersebut sebenarnya tidak bermasalah, karena secara prinsip tidak ada perbedaaan dengan Perppu JPSK yang sebelumnya ditolak oleh DPR.
"Secara prinsip, antara Perppu JPSK dan RUU JPSK memang tidak ada perbedaan," tegasnya.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perppu JPSK) pernah diajukan pemerintah ke DPR untuk disahkan menjadi UU JPSK. Namun, hal itu ditolak DPR karena adanya pasal yang dianggap krusial, yakni pasal 29.
Pasal 29 tersebut menyebutkan, pengambil kebijakan, dalam hal ini Ketua KSSK, sesuai dengan ketentuan Perppu JPSK akan mendapatkan imunitas/kekebalan hukum. Akhirnya, DPR menganjurkan kepada pemerintah untuk mengajukan RUU JPSK.
“Hal itu sudah ditetapkan dalam RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang akan diajukan ke DPR,” kata Raden di gedung Depkeu Jakarta, Kamis (22/1) petang.
Dijelaskannya, dalam RUU JPSK juga disebutkan bahwa penetapan kondisi krisis memang dilakukan oleh Ketua KSSK, dalam hal ini Menteri Keuangan, namun harus mendapatkan persetujuan dari Presiden RI.
Selain itu, Pasal 29 dalam RUU JPSK mengenai imunitas hukum terhadap pengambil kebijakn UU JPSK juga dihapus. Penghapusan pasal 29 tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengakomodir usulan para anggota dewan. “Mereka (DPR) memang keberatan terhadap pasal 29 itu,” ujarnya.
Ditambahkannya, KSSK akan lebih fokus pada saat mengambil keputusan sesuai dengan koridor aturan yang ada karena sudah tidak ada lagi imunitas hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 29 RUU JPSK sebelumnya. Namun, pengambil kebijakan akan tetap mendapatkan hak untuk didampingi penasehat hukum yang dibiayai negara.
Menurutnya, RUU JPSK yang siap diajukan ke DPR sudah mengakomodir semua keinginan DPR agar tidak ada lagi kesalahpahaman terhadap RUU JPSK.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono mengatakan perubahan RUU JPSK dengan menghilangkan Pasal 29 tersebut sebenarnya tidak bermasalah, karena secara prinsip tidak ada perbedaaan dengan Perppu JPSK yang sebelumnya ditolak oleh DPR.
"Secara prinsip, antara Perppu JPSK dan RUU JPSK memang tidak ada perbedaan," tegasnya.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perppu JPSK) pernah diajukan pemerintah ke DPR untuk disahkan menjadi UU JPSK. Namun, hal itu ditolak DPR karena adanya pasal yang dianggap krusial, yakni pasal 29.
Pasal 29 tersebut menyebutkan, pengambil kebijakan, dalam hal ini Ketua KSSK, sesuai dengan ketentuan Perppu JPSK akan mendapatkan imunitas/kekebalan hukum. Akhirnya, DPR menganjurkan kepada pemerintah untuk mengajukan RUU JPSK.
Biaya Pendaftaran HKI Dipangkas 50 Persen
Pemerintah memangkas biaya pendaftaran untuk mendapatkan hak paten atas produk barang dan jasa atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hingga 50 persen.
Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu di Jakarta, Kamis (22/1) mengatakan kebijakan tersebut merupakan komitmen pemerintah kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memberi kepastian hak atas produk yang dihasilkannya.
“Mengenai kemudahan biaya, sudah ada perjanjian dengan UKM diskon 50 persen, dan masing-masing departemen juga mempunyai biaya untuk memfasilitasi pendaftarannya,” tutur Mari usai rapat kordinasi penanggulangan pelanggaran HKI di gedung Dephukham.
Ia menjelaskan, setiap instansi pemerintah yang terkait seperti Depdag, Depbudpar dan departemen lainnya, telah menyediakan anggaran untuk memfasilitasi potongan biaya pendaftaran HKI itu.
“HKI erat kaitannya dengan pengembangan ekonomi kreatif menjadi prioritas kita tahun 2009 sebab merupakan pencanangan tahun Industri Keatif, yang telah dicanangkan Presiden pada hari Ibu tanggal 22 desember 2008 lalu,” tegas mendag.
Dirjen HKI Depkumham, Andi Noorsaman Someng mengatakan selain biaya pendaftaran sebesar Rp1 juta, para UKM juga akan dikenakan biaya pemeliharaan hak paten tersebut tergantung tingkatannya.
“Setelah granted (daftar umum) ada yang namanya biaya pemeliharaan sampai 20 tahun, tapi ada jenis paten sederhana yang hanya 10 tahun, dan setiap tahun meningkat sampai maksimum Rp5 juta di tahun ke-20,” terang andi.
Mendag menjelaskan, pemberian hak paten merupakan unsur pendukung utama dalam mengembangkan Industri Kreatif yang diharapkan nantinya dapat menjadi industri penopang ekonomi Negara dari dampak krisis global.
“Mengingat sumbangan Industri Kreatif yang kita estimasi sebesar 6,3 persen (2009) terhadap perekonomian, dalam situasi pelemahan ekonomi sekarang ini, kita anggap industri ini akan menjadi sumber pertumbuhan yang signifikan,” tegas Mendag.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada para UKM untuk mengetahui pentingnya pemberian hak paten tersebut, agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi usahanya serta bagi negara.
“Ini akan dikordinasikan dengan lebih baik, termasuk pusat-pusat HKI yang berada di lembaga perguruan tinggi, mereka bisa berperan memfasilitasi dan mensosialisasi pentingnya HKI dan bagaimana melakukan pendaftaran temuan mereka, ciptaan mereka,” kata Mendag.
Prosedurnya, Ditjen HKI akan mengumumkannya 18 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Lamanya pengumuman selama enam bulan untuk mengetahui apakah ada keberatan dari masyarakat atau tidak dan setelah permohonan paten diterima, pemohon paten berhak mendapatkan hak patennya untuk jangka waktu 20 tahun sejak terjadi filling date.
Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu di Jakarta, Kamis (22/1) mengatakan kebijakan tersebut merupakan komitmen pemerintah kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memberi kepastian hak atas produk yang dihasilkannya.
“Mengenai kemudahan biaya, sudah ada perjanjian dengan UKM diskon 50 persen, dan masing-masing departemen juga mempunyai biaya untuk memfasilitasi pendaftarannya,” tutur Mari usai rapat kordinasi penanggulangan pelanggaran HKI di gedung Dephukham.
Ia menjelaskan, setiap instansi pemerintah yang terkait seperti Depdag, Depbudpar dan departemen lainnya, telah menyediakan anggaran untuk memfasilitasi potongan biaya pendaftaran HKI itu.
“HKI erat kaitannya dengan pengembangan ekonomi kreatif menjadi prioritas kita tahun 2009 sebab merupakan pencanangan tahun Industri Keatif, yang telah dicanangkan Presiden pada hari Ibu tanggal 22 desember 2008 lalu,” tegas mendag.
Dirjen HKI Depkumham, Andi Noorsaman Someng mengatakan selain biaya pendaftaran sebesar Rp1 juta, para UKM juga akan dikenakan biaya pemeliharaan hak paten tersebut tergantung tingkatannya.
“Setelah granted (daftar umum) ada yang namanya biaya pemeliharaan sampai 20 tahun, tapi ada jenis paten sederhana yang hanya 10 tahun, dan setiap tahun meningkat sampai maksimum Rp5 juta di tahun ke-20,” terang andi.
Mendag menjelaskan, pemberian hak paten merupakan unsur pendukung utama dalam mengembangkan Industri Kreatif yang diharapkan nantinya dapat menjadi industri penopang ekonomi Negara dari dampak krisis global.
“Mengingat sumbangan Industri Kreatif yang kita estimasi sebesar 6,3 persen (2009) terhadap perekonomian, dalam situasi pelemahan ekonomi sekarang ini, kita anggap industri ini akan menjadi sumber pertumbuhan yang signifikan,” tegas Mendag.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada para UKM untuk mengetahui pentingnya pemberian hak paten tersebut, agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi usahanya serta bagi negara.
“Ini akan dikordinasikan dengan lebih baik, termasuk pusat-pusat HKI yang berada di lembaga perguruan tinggi, mereka bisa berperan memfasilitasi dan mensosialisasi pentingnya HKI dan bagaimana melakukan pendaftaran temuan mereka, ciptaan mereka,” kata Mendag.
Prosedurnya, Ditjen HKI akan mengumumkannya 18 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Lamanya pengumuman selama enam bulan untuk mengetahui apakah ada keberatan dari masyarakat atau tidak dan setelah permohonan paten diterima, pemohon paten berhak mendapatkan hak patennya untuk jangka waktu 20 tahun sejak terjadi filling date.
Merawat Tradisi Tenun Aceh
Tangan perempuan itu menari-nari lincah menata untaian benang-benang sutra yang terhampar di seperangkat alat tenun tradisional. Sembari kakinya cekatan menggerakkan mesin kayu tersebut, sesekali tangan si perempuan menyisipkan benang-benang emas sesuai dengan motif layaknya sulaman.
Perempuan itu, Ainul Mardhiah, 56 tahun, termasuk generasi pertama penenun di Kampung Siem, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. “Saya sudah pertama sejak tempat ini ada,” ujarnya saat Tempo berkunjung ke Siem bulan lalu.
Tempat yang dimaksud Ainul adalah ruangan seperti kelas sekolah yang berukuran sekitar 6 x 15 meter persegi. Di dalamnya ada sekitar 10 mesin tenun dari kayu. Tempat seperti ini ada dua. Saat Tempo menyambanginya, terlihat lima pekerja di sana.
Selain Ainul, ada Khairani, 40 tahun, generasi selanjutnya, lalu Khairiah, 28 tahun, yang tergolong generasi termutakhir. Khairiah baru dua tahun menjadi penenun di tempat ini. Pengalamannya yang seujung kuku membuatnya tak segesit Ainul.
“Sebelum bekerja, saya mendapat pelatihan dan magang dulu di sini,” ujar Khairiah.
Semua penenun tersebut adalah para pekerja bisnis kain tenun yang mendapatkan ilmu langsung dari “suhu” Nyak Mu, 70 tahun. Rumah Nyak Mu ada di samping tempat menenun, berupa rumah panggung adat Aceh yang khas. Tak ada papan nama di tempat itu, dan mencari lokasinya juga lumayan sulit.
Nyak Mu mulai menggeluti bisnis kain tenun sejak 1970-an. Para pekerjanya datang silih berganti ke tempat itu untuk berguru. Saat ini umurnya yang sudah semakin sepuh memaksa Nyak Mu mengerem aktivitas bisnis. Dia hanya bekerja memeriksa tenun hasil racikan para pekerja.
Untuk mengerjakan selembar kain dibutuhkan waktu sekitar satu bulan. Itu pun jika tak ada kendala, artinya semua bahan lengkap. Soal pe masaran dipercayakan kepada anakanak dan cucu-cucunya. “Saya yang menjaga pemasarannya dan menunggu pesanan,” kata Dahlia, 48 tahun, anak Nyak Mu yang tinggal hanya 20 langkah dari tempat itu.
Dahlia juga mewarisi ilmu tenun. Dia yang merancang berbagai motif pada kain tenun yang diproduksi. Kain itu dapat dirancang dengan berbagai ukuran, umumnya panjang 1,2 meter dengan lebar 50-80 sentimeter. “Motif kami juga sering dicuri orang lain,” ujarnya.
Itu pula sebabnya, saat Tempo berniat mengambil foto produk mereka, seorang pekerja sempat menanyakan identitas Tempo. Kain yang diproduksi adalah songket dan selendang yang biasa dipakai pada pakaian pengantin. Kain itu dijual sebagai cendera mata khas Aceh dan untuk pakaian bawaan bagi pengantin pria jika ingin melamar buah hatinya.
Usaha tenun ini pernah mengalami pasang-surutnya. Kata Dahlia, bisnis mereka sangat maju pada 1980-an.
Banyak pesanan datang dari luar daerah, bahkan sering dipamerkan di tempat-tempat pameran berskala nasional.
Karena dikenal luas, nama kain songket tenun Desa Siem sudah menjadi buah bibir. Tak aneh, Nyak Mu dan Dahlia sebagai empunya kerap diundang dalam berbagai acara atau pertemuan yang berkaitan dengan bisnisnya.
“Sekitar empat bulan lalu, Nyak Mu diundang ke Jakarta dalam pertemuan penenun seluruh Indonesia,” kata Dahlia. Usaha tenun ini pernah surut saat konflik bersenjata makin panas di Aceh pada periode 19982003. Saat itu banyak tamu dari luar daerah yang gentar ke Desa Siem, yang terimbas perang.
Karena banyak yang tidak berani datang ke sana, akhirnya mereka berinisiatif membuka ruang pamer sekaligus tempat pemesanan di Kampung Laksana, Banda Aceh. Kebetulan Sabirin, abang Dahlia, tinggal di kota itu dan menjadi pengelolanya.
Perlahan usaha tenun itu berkembang lagi seusai tsunami. “Banyak tamu yang datang memesan atau langsung datang ke sini, mungkin karena sudah damai,” ujarnya.
Menurut Dahlia, mereka tidak punya tempat khusus untuk menjual kain songket hasil tenun. Semuanya dikerjakan sesuai dengan pesanan para pelanggan. Harganya beragam, tergantung motif. Selembar kain biasanya bernilai jual rata-rata Rp 1,2 juta.
Soal pesanan, Sabirin menjelaskan, datang beragam karena kain penghias itu bukanlah untuk kebutuhan primer atau sekunder. “Siapa yang ingin untuk oleh-oleh atau butuh untuk yang lain, biasanya pesan,” ujarnya.
Menurut dia, rata-rata setiap bulan ada delapan orang pemesan. Mereka kadang memesan dua lembar. Ratarata kain yang dijual per bulan mencapai 15-20 lembar. Kendala produksi juga ada, biasanya karena sulit mencari benang yang berwarna keemasan. Ini yang kerap membuat produksi kain tenun tersendat.
Kain tenun Aceh adalah tradisi yang telah ada sejak dulu. Dahulu para raja memakainya sebagai pelengkap pakaian kebesaran. Kain itu dilingkarkan pada pinggang sebatas lutut, juga dililitkan melintang badan.
Kini umumnya kain itu dipakai pengantin dalam pakaian adat. Para penenun kain khas Aceh di Desa Siem bekerja sambil merawat tradisi, yang ilmunya kian sulit didapat.
Perempuan itu, Ainul Mardhiah, 56 tahun, termasuk generasi pertama penenun di Kampung Siem, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. “Saya sudah pertama sejak tempat ini ada,” ujarnya saat Tempo berkunjung ke Siem bulan lalu.
Tempat yang dimaksud Ainul adalah ruangan seperti kelas sekolah yang berukuran sekitar 6 x 15 meter persegi. Di dalamnya ada sekitar 10 mesin tenun dari kayu. Tempat seperti ini ada dua. Saat Tempo menyambanginya, terlihat lima pekerja di sana.
Selain Ainul, ada Khairani, 40 tahun, generasi selanjutnya, lalu Khairiah, 28 tahun, yang tergolong generasi termutakhir. Khairiah baru dua tahun menjadi penenun di tempat ini. Pengalamannya yang seujung kuku membuatnya tak segesit Ainul.
“Sebelum bekerja, saya mendapat pelatihan dan magang dulu di sini,” ujar Khairiah.
Semua penenun tersebut adalah para pekerja bisnis kain tenun yang mendapatkan ilmu langsung dari “suhu” Nyak Mu, 70 tahun. Rumah Nyak Mu ada di samping tempat menenun, berupa rumah panggung adat Aceh yang khas. Tak ada papan nama di tempat itu, dan mencari lokasinya juga lumayan sulit.
Nyak Mu mulai menggeluti bisnis kain tenun sejak 1970-an. Para pekerjanya datang silih berganti ke tempat itu untuk berguru. Saat ini umurnya yang sudah semakin sepuh memaksa Nyak Mu mengerem aktivitas bisnis. Dia hanya bekerja memeriksa tenun hasil racikan para pekerja.
Untuk mengerjakan selembar kain dibutuhkan waktu sekitar satu bulan. Itu pun jika tak ada kendala, artinya semua bahan lengkap. Soal pe masaran dipercayakan kepada anakanak dan cucu-cucunya. “Saya yang menjaga pemasarannya dan menunggu pesanan,” kata Dahlia, 48 tahun, anak Nyak Mu yang tinggal hanya 20 langkah dari tempat itu.
Dahlia juga mewarisi ilmu tenun. Dia yang merancang berbagai motif pada kain tenun yang diproduksi. Kain itu dapat dirancang dengan berbagai ukuran, umumnya panjang 1,2 meter dengan lebar 50-80 sentimeter. “Motif kami juga sering dicuri orang lain,” ujarnya.
Itu pula sebabnya, saat Tempo berniat mengambil foto produk mereka, seorang pekerja sempat menanyakan identitas Tempo. Kain yang diproduksi adalah songket dan selendang yang biasa dipakai pada pakaian pengantin. Kain itu dijual sebagai cendera mata khas Aceh dan untuk pakaian bawaan bagi pengantin pria jika ingin melamar buah hatinya.
Usaha tenun ini pernah mengalami pasang-surutnya. Kata Dahlia, bisnis mereka sangat maju pada 1980-an.
Banyak pesanan datang dari luar daerah, bahkan sering dipamerkan di tempat-tempat pameran berskala nasional.
Karena dikenal luas, nama kain songket tenun Desa Siem sudah menjadi buah bibir. Tak aneh, Nyak Mu dan Dahlia sebagai empunya kerap diundang dalam berbagai acara atau pertemuan yang berkaitan dengan bisnisnya.
“Sekitar empat bulan lalu, Nyak Mu diundang ke Jakarta dalam pertemuan penenun seluruh Indonesia,” kata Dahlia. Usaha tenun ini pernah surut saat konflik bersenjata makin panas di Aceh pada periode 19982003. Saat itu banyak tamu dari luar daerah yang gentar ke Desa Siem, yang terimbas perang.
Karena banyak yang tidak berani datang ke sana, akhirnya mereka berinisiatif membuka ruang pamer sekaligus tempat pemesanan di Kampung Laksana, Banda Aceh. Kebetulan Sabirin, abang Dahlia, tinggal di kota itu dan menjadi pengelolanya.
Perlahan usaha tenun itu berkembang lagi seusai tsunami. “Banyak tamu yang datang memesan atau langsung datang ke sini, mungkin karena sudah damai,” ujarnya.
Menurut Dahlia, mereka tidak punya tempat khusus untuk menjual kain songket hasil tenun. Semuanya dikerjakan sesuai dengan pesanan para pelanggan. Harganya beragam, tergantung motif. Selembar kain biasanya bernilai jual rata-rata Rp 1,2 juta.
Soal pesanan, Sabirin menjelaskan, datang beragam karena kain penghias itu bukanlah untuk kebutuhan primer atau sekunder. “Siapa yang ingin untuk oleh-oleh atau butuh untuk yang lain, biasanya pesan,” ujarnya.
Menurut dia, rata-rata setiap bulan ada delapan orang pemesan. Mereka kadang memesan dua lembar. Ratarata kain yang dijual per bulan mencapai 15-20 lembar. Kendala produksi juga ada, biasanya karena sulit mencari benang yang berwarna keemasan. Ini yang kerap membuat produksi kain tenun tersendat.
Kain tenun Aceh adalah tradisi yang telah ada sejak dulu. Dahulu para raja memakainya sebagai pelengkap pakaian kebesaran. Kain itu dilingkarkan pada pinggang sebatas lutut, juga dililitkan melintang badan.
Kini umumnya kain itu dipakai pengantin dalam pakaian adat. Para penenun kain khas Aceh di Desa Siem bekerja sambil merawat tradisi, yang ilmunya kian sulit didapat.
Layang-Layang Membawa Berkah
Selarik surat elektronik mampir ke kotak surat Juhud Arianto pada 29 Januari 2008. Pengirimnya Ludovic Petit, Presiden Dunia Layang-layang Aduan Prancis. Isinya pesanan 50 ribu lembar layang-layang aduan (combat). Juhud tak langsung menggarap pesanan itu. Dia minta Ludovic bersabar karena bahan baku sedang seret. Juhud membalas surat Ludovic. Isinya pesanan baru bisa dikirim awal November 2008.
"Untung dia pengertian karena sudah menjadi pelanggan," kata Juhud, pengusaha layang-layang dari Singosari, Malang, Jawa Timur. Yang harus antre tak cuma Ludovic. Lima pesanan dari Paris, Prancis, juga bernasib sama. Bahkan sebagian order mesti dibatalkan karena Juhud tak sanggup memenuhi tenggat yang diminta.
Sebanyak 200 pekerja binaan Juhud yang tersebar di pelbagai tempat di Malang dan Pasuruan tak cukup memenuhi semua pesanan. Padahal ratusan orang itu bekerja dalam kelompok sesuai dengan keahlian mereka. Ada spesialis kerangka, menggunting kertas, dan sablon. "Seluruh bahan baku dan desain saya yang membuat," kata lelaki kelahiran Pasuruan, 27 Juli 1958, itu.
Juhud, yang dikenal dengan nama Ahoed DC, mengaku sudah menciptakan 50 desain layang-layang dan combat menjadi maskot andalan. Seri lain adalah Aremania, Grand Master, Idola, Tiga Dimensi, Breng Breng, dan Joker. Desain khasnya kombinasi warna yang lebih cerah antara cokelat muda, putih, hijau, merah, dan biru.
Menurut Juhud, layang-layang produksinya dibuat dalam dua jenis, yakni kualitas A dan B meski berukuran sama. Setiap pekan layang-layang kualitas A dibuat antara 7.000 dan 10.000 lembar. Sedangkan yang B dibuat sekitar 75-100 ribu lembar. Produk berkualitas A diproyeksikan untuk pasar luar negeri dengan label Combat dengan simbol edisi khusus kombinasi warna cokelat muda, merah, dan hitam.
Kualitas A dan B dibedakan dari bambu yang dipakai, sablon, dan perajin. Juhud mencontohkan, layang-layang kualitas B ditandai dengan tinta sablon yang tak rapi atau bambunya yang terlalu kurus. Persamaannya: semua layang-layang bikinan Juhud diberi cap kepala burung rajawali plus cap tanda tangan Juhud.
Semula Juhud tidak ingin menjual Combat, yang menjadi kebanggaannya karena sering memenangi lomba layang-layang aduan. Dia merahasiakan keunggulan Combat. Tapi banyak penggemar memintanya memperbanyak. Bahkan beberapa yang punya hobi bermain layang-layang meminta Juhud membuatkan Combat khusus untuk mereka.
"Saya bersedia dengan syarat tidak gratis lagi," katanya. Keputusan menjual Combat dalam produksi massal ternyata tidak salah. Meski harganya lebih mahal, layang-layang ini makin laris saja.
Layang-layang buatan Juhud kini rutin dikirim kepada pemesan di sebagian besar pelosok Nusantara. Satu kali kirim, dia bisa menghabiskan 300 ribu lembar layang-layang dengan harga Rp 1.000 per lembar. Sedangkan layang-layang kualitas A edisi khusus Combat dijual ke luar negeri sepanjang kurun Februari-Maret sekitar 300 ribu lembar. Sekitar 100 ribu dikirim ke Prancis dan Malaysia. Sisanya ke Australia, Hong Kong, Cina, dan Belanda.
Menurut Juhud, harga tiap layang-layang Rp 2.000. Tapi pemesan di Prancis dan Australia kemudian menjual si Combat seharga Rp 17 ribu dan Rp 7.500 per lembar. "Barangnya dikirim pakai pesawat. Ongkos kirim bisa dua kali lipat dari harga layang-layang," kata bapak empat anak ini.
Juhud mengatakan pemesanan di dalam negeri biasanya meningkat setelah musim hujan usai dan berkurang saat menjelang berakhirnya musim kemarau. "Ya, seperti sekarang ini," katanya. Sedangkan pesanan dari luar negeri yang terus meningkat lebih dipengaruhi perbedaan musim.
Untuk melengkapi keperluan para penggemar layang-layang, Juhud menyediakan benang gelasan produksi sendiri di tokonya. Juhud membuat benang gelasan dalam beberapa ragam desain, warna, dan kualitas. Benang gelasan 2.000 yard, misalnya, dibanderol Rp 6.000 sampai Rp 25 ribu per klos--satuan jual benang gelasan.
Meski sukses menjadi pengusaha layang-layang, Juhud tak pelit berbagi ilmu kepada orang lain. Dia tak sungkan membantu temannya yang ingin membuat desain layang-layang kreasi. Penampilan hariannya pun bersahaja dengan kaus oblong, celana pendek, dan sandal jepit.
"Untung dia pengertian karena sudah menjadi pelanggan," kata Juhud, pengusaha layang-layang dari Singosari, Malang, Jawa Timur. Yang harus antre tak cuma Ludovic. Lima pesanan dari Paris, Prancis, juga bernasib sama. Bahkan sebagian order mesti dibatalkan karena Juhud tak sanggup memenuhi tenggat yang diminta.
Sebanyak 200 pekerja binaan Juhud yang tersebar di pelbagai tempat di Malang dan Pasuruan tak cukup memenuhi semua pesanan. Padahal ratusan orang itu bekerja dalam kelompok sesuai dengan keahlian mereka. Ada spesialis kerangka, menggunting kertas, dan sablon. "Seluruh bahan baku dan desain saya yang membuat," kata lelaki kelahiran Pasuruan, 27 Juli 1958, itu.
Juhud, yang dikenal dengan nama Ahoed DC, mengaku sudah menciptakan 50 desain layang-layang dan combat menjadi maskot andalan. Seri lain adalah Aremania, Grand Master, Idola, Tiga Dimensi, Breng Breng, dan Joker. Desain khasnya kombinasi warna yang lebih cerah antara cokelat muda, putih, hijau, merah, dan biru.
Menurut Juhud, layang-layang produksinya dibuat dalam dua jenis, yakni kualitas A dan B meski berukuran sama. Setiap pekan layang-layang kualitas A dibuat antara 7.000 dan 10.000 lembar. Sedangkan yang B dibuat sekitar 75-100 ribu lembar. Produk berkualitas A diproyeksikan untuk pasar luar negeri dengan label Combat dengan simbol edisi khusus kombinasi warna cokelat muda, merah, dan hitam.
Kualitas A dan B dibedakan dari bambu yang dipakai, sablon, dan perajin. Juhud mencontohkan, layang-layang kualitas B ditandai dengan tinta sablon yang tak rapi atau bambunya yang terlalu kurus. Persamaannya: semua layang-layang bikinan Juhud diberi cap kepala burung rajawali plus cap tanda tangan Juhud.
Semula Juhud tidak ingin menjual Combat, yang menjadi kebanggaannya karena sering memenangi lomba layang-layang aduan. Dia merahasiakan keunggulan Combat. Tapi banyak penggemar memintanya memperbanyak. Bahkan beberapa yang punya hobi bermain layang-layang meminta Juhud membuatkan Combat khusus untuk mereka.
"Saya bersedia dengan syarat tidak gratis lagi," katanya. Keputusan menjual Combat dalam produksi massal ternyata tidak salah. Meski harganya lebih mahal, layang-layang ini makin laris saja.
Layang-layang buatan Juhud kini rutin dikirim kepada pemesan di sebagian besar pelosok Nusantara. Satu kali kirim, dia bisa menghabiskan 300 ribu lembar layang-layang dengan harga Rp 1.000 per lembar. Sedangkan layang-layang kualitas A edisi khusus Combat dijual ke luar negeri sepanjang kurun Februari-Maret sekitar 300 ribu lembar. Sekitar 100 ribu dikirim ke Prancis dan Malaysia. Sisanya ke Australia, Hong Kong, Cina, dan Belanda.
Menurut Juhud, harga tiap layang-layang Rp 2.000. Tapi pemesan di Prancis dan Australia kemudian menjual si Combat seharga Rp 17 ribu dan Rp 7.500 per lembar. "Barangnya dikirim pakai pesawat. Ongkos kirim bisa dua kali lipat dari harga layang-layang," kata bapak empat anak ini.
Juhud mengatakan pemesanan di dalam negeri biasanya meningkat setelah musim hujan usai dan berkurang saat menjelang berakhirnya musim kemarau. "Ya, seperti sekarang ini," katanya. Sedangkan pesanan dari luar negeri yang terus meningkat lebih dipengaruhi perbedaan musim.
Untuk melengkapi keperluan para penggemar layang-layang, Juhud menyediakan benang gelasan produksi sendiri di tokonya. Juhud membuat benang gelasan dalam beberapa ragam desain, warna, dan kualitas. Benang gelasan 2.000 yard, misalnya, dibanderol Rp 6.000 sampai Rp 25 ribu per klos--satuan jual benang gelasan.
Meski sukses menjadi pengusaha layang-layang, Juhud tak pelit berbagi ilmu kepada orang lain. Dia tak sungkan membantu temannya yang ingin membuat desain layang-layang kreasi. Penampilan hariannya pun bersahaja dengan kaus oblong, celana pendek, dan sandal jepit.
Di Udara Toro Berbisnis Kargo
Kesibukan Sofyan Danu Siswantoro, 35 tahun, menjelang akhir tahun ini bertambah padat. Ia sedang menambah armada pesawatnya dengan mengincar Boeing 737-300F. "Ini untuk memperluas rute baru yang sudah direncanakan," ujar Presiden Direktur Megantara Kargo, yang mengibarkan bendera bisnis Megantara Air, itu kepada Tempo.
Kejelian Toro--nama panggilan akrabnya-- memilih masuk ke bisnis kargo udara praktis tak direncanakan sejak awal. Mulanya, alumnus SMAN 8 Jakarta yang lulus pada 1991 itu melanjutkan kuliah ke jurusan teknik penerbangan di Institut Teknologi Bandung.
Begitu diterima, alih-alih serius kuliah, Toro malah membuka les privat untuk anak-anak SMA. Tak dinyana, tempat lesnya diminati sehingga ia harus mempekerjakan 40 orang pengajar, yang semuanya lebih tua dari dirinya. Peserta kursusnya sendiri ratusan orang," katanya mengenang.
Tak cukup berlaku sebagai pengajar, Toro juga mencari tambahan pendapatan dari berdagang furnitur sampai menjadi wiraniaga door to door. "Pada dasarnya saya memang suka kesibukan, bukan karena kebutuhan untuk pendapatan ekonomi," katanya.
Semua kegiatan dijalankannya secara simultan bersama kuliahnya menjelang tugas akhir. Saking enaknya berbisnis aneka rupa, kuliahnya molor sampai delapan tahun. "Itu pun karena pembimbing saya terus mengingatkan sampai saat terakhir saya hanya tinggal punya waktu satu bulan untuk menyelesaikan tugas akhir," katanya. Sampai di sini, Toro masih membayangkan dirinya akan menjadi karyawan selesai meraih gelar dari ITB.
Namun, masa kerja praktek di Pelita Air Service membuatnya menyadari akan adanya sebuah peluang cemerlang yang jarang dilirik orang: bisnis pengangkutan kargo udara. Sebab, kebanyakan mahasiswa yang menggeluti disiplin ilmu seperti Toro lebih menyukai ide untuk berkiprah di bidang penerbangan komersial.
Menyadari dirinya sudah mendapat sebuah visi berharga, Toro mulai terobsesi untuk mendalami lika-liku dunia kargo udara di Tanah Air. "Tugas akhir yang saya pilih adalah menentukan tarif dasar kargo (TDK) dengan pesawat yang berbeda-beda," katanya.
Setelah lulus pada 1999, Toro meninggalkan semua pencapaian bisnis sebelumnya dan memfokuskan diri untuk memasuki industri dirgantara dengan bekerja di beberapa maskapai penerbangan sambil berupaya membuka bisnis kecil-kecilan bersama sejumlah kawannya dengan mengibarkan bendera PT Megantara Nusa Perkasa pada 2001. Perusahaan ini merupakan authorized dealer untuk produk-produk Jeppesen di Tanah Air.
Setahun kemudian PT Megantara Kargo, yang dirancang untuk memenuhi pelayanan kargo bagi maskapai-maskapai domestik, berdiri. "Saya memang menghindari bermain di bidang kargo perorangan (retail) karena, jika klien saya maskapai penerbangan, biaya yang mereka keluarkan untuk 8 kilogram kargo itu setara dengan biaya untuk 20 kilogram kargo perorangan. Keuntungan kedua, dengan mengambil yang 8 kilogram, saya masih punya lebih banyak space untuk dijual," ujarnya memberikan perbandingan.
Insting bisnis Toro menemukan jalurnya. Satu demi satu maskapai domestik, seperti Seulawah NAD Air (rute Jakarta-Medan-Aceh) dan Kartika Airline (Jakarta-Batam-Medan-Aceh), menunjuk Megantara Cargo sebagai general sales agent (GSA) mereka. Sedangkan Transmile Air, yang memiliki rute internasional Jakarta-Singapura-Malaysia-India-Thailand-Hong Kong secara bertahap menunjuk Megantara Kargo sebagai CSA pada 2004 dan cargo sales & service representative (CSSR) pada 2005.
Mimpi Toro sepenuhnya tercapai pada 7 Mei 2007. "ari itu Departemen Perhubungan memberikan izin resmi kepada Megantara untuk memulai penerbangan perdana dengan pesawat sendiri," katanya. Pesawat pertama yang mereka operasikan adalah Boeing 727-200F, yang mampu mengangkat kargo sampai 23 ton v.v. (kapasitas penuh). Lima bulan kemudian, Toro menambah armada dengan Boeing 737-200F, yang memiliki kapasitas pengangkutan kargo 14 ton.
Namun, jumlah armada pesawat yang terus bertambah ini tetap membuat Toro berhati-hati dalam mengembangkan ekspansi bisnisnya. "Bisnis kargo udara ini sangat kompetitif karena harus bersaing dengan maskapai sendiri yang juga menjual ruang pesawat mereka untuk membawa kargo," ujarnya. Karena bisnis utama maskapai adalah membawa penumpang, pendapatan tambahan dari penyewaan ruang untuk kargo bisa membuat perusahaan kargo partikelir seperti Megantara Air ketar-ketir. "Sebab, harga yang mereka tawarkan bisa jauh lebih murah dari yang kami berikan," ujar Toro.
Di sisi lain, dia juga optimistis karena pemain di bidang layanan kargo udara ini baru tiga perusahaan, sementara rentang geografis Indonesia demikian luas. Maka potensi untuk bisnis ini masih terbuka lebar. Dan jangan lupa, harga minyak dunia, yang sempat mencekik leher beberapa bulan lalu, kini sudah merosot tajam hingga mampu membuat Toro lebih optimistis lagi. "Saat ini omzet usaha per bulan sekitar Rp 1 juta dolar," katanya.
Sama sekali bukan jumlah yang buruk bagi orang yang pernah membuka usaha les kursus bagi murid-murid SMA.
Kejelian Toro--nama panggilan akrabnya-- memilih masuk ke bisnis kargo udara praktis tak direncanakan sejak awal. Mulanya, alumnus SMAN 8 Jakarta yang lulus pada 1991 itu melanjutkan kuliah ke jurusan teknik penerbangan di Institut Teknologi Bandung.
Begitu diterima, alih-alih serius kuliah, Toro malah membuka les privat untuk anak-anak SMA. Tak dinyana, tempat lesnya diminati sehingga ia harus mempekerjakan 40 orang pengajar, yang semuanya lebih tua dari dirinya. Peserta kursusnya sendiri ratusan orang," katanya mengenang.
Tak cukup berlaku sebagai pengajar, Toro juga mencari tambahan pendapatan dari berdagang furnitur sampai menjadi wiraniaga door to door. "Pada dasarnya saya memang suka kesibukan, bukan karena kebutuhan untuk pendapatan ekonomi," katanya.
Semua kegiatan dijalankannya secara simultan bersama kuliahnya menjelang tugas akhir. Saking enaknya berbisnis aneka rupa, kuliahnya molor sampai delapan tahun. "Itu pun karena pembimbing saya terus mengingatkan sampai saat terakhir saya hanya tinggal punya waktu satu bulan untuk menyelesaikan tugas akhir," katanya. Sampai di sini, Toro masih membayangkan dirinya akan menjadi karyawan selesai meraih gelar dari ITB.
Namun, masa kerja praktek di Pelita Air Service membuatnya menyadari akan adanya sebuah peluang cemerlang yang jarang dilirik orang: bisnis pengangkutan kargo udara. Sebab, kebanyakan mahasiswa yang menggeluti disiplin ilmu seperti Toro lebih menyukai ide untuk berkiprah di bidang penerbangan komersial.
Menyadari dirinya sudah mendapat sebuah visi berharga, Toro mulai terobsesi untuk mendalami lika-liku dunia kargo udara di Tanah Air. "Tugas akhir yang saya pilih adalah menentukan tarif dasar kargo (TDK) dengan pesawat yang berbeda-beda," katanya.
Setelah lulus pada 1999, Toro meninggalkan semua pencapaian bisnis sebelumnya dan memfokuskan diri untuk memasuki industri dirgantara dengan bekerja di beberapa maskapai penerbangan sambil berupaya membuka bisnis kecil-kecilan bersama sejumlah kawannya dengan mengibarkan bendera PT Megantara Nusa Perkasa pada 2001. Perusahaan ini merupakan authorized dealer untuk produk-produk Jeppesen di Tanah Air.
Setahun kemudian PT Megantara Kargo, yang dirancang untuk memenuhi pelayanan kargo bagi maskapai-maskapai domestik, berdiri. "Saya memang menghindari bermain di bidang kargo perorangan (retail) karena, jika klien saya maskapai penerbangan, biaya yang mereka keluarkan untuk 8 kilogram kargo itu setara dengan biaya untuk 20 kilogram kargo perorangan. Keuntungan kedua, dengan mengambil yang 8 kilogram, saya masih punya lebih banyak space untuk dijual," ujarnya memberikan perbandingan.
Insting bisnis Toro menemukan jalurnya. Satu demi satu maskapai domestik, seperti Seulawah NAD Air (rute Jakarta-Medan-Aceh) dan Kartika Airline (Jakarta-Batam-Medan-Aceh), menunjuk Megantara Cargo sebagai general sales agent (GSA) mereka. Sedangkan Transmile Air, yang memiliki rute internasional Jakarta-Singapura-Malaysia-India-Thailand-Hong Kong secara bertahap menunjuk Megantara Kargo sebagai CSA pada 2004 dan cargo sales & service representative (CSSR) pada 2005.
Mimpi Toro sepenuhnya tercapai pada 7 Mei 2007. "ari itu Departemen Perhubungan memberikan izin resmi kepada Megantara untuk memulai penerbangan perdana dengan pesawat sendiri," katanya. Pesawat pertama yang mereka operasikan adalah Boeing 727-200F, yang mampu mengangkat kargo sampai 23 ton v.v. (kapasitas penuh). Lima bulan kemudian, Toro menambah armada dengan Boeing 737-200F, yang memiliki kapasitas pengangkutan kargo 14 ton.
Namun, jumlah armada pesawat yang terus bertambah ini tetap membuat Toro berhati-hati dalam mengembangkan ekspansi bisnisnya. "Bisnis kargo udara ini sangat kompetitif karena harus bersaing dengan maskapai sendiri yang juga menjual ruang pesawat mereka untuk membawa kargo," ujarnya. Karena bisnis utama maskapai adalah membawa penumpang, pendapatan tambahan dari penyewaan ruang untuk kargo bisa membuat perusahaan kargo partikelir seperti Megantara Air ketar-ketir. "Sebab, harga yang mereka tawarkan bisa jauh lebih murah dari yang kami berikan," ujar Toro.
Di sisi lain, dia juga optimistis karena pemain di bidang layanan kargo udara ini baru tiga perusahaan, sementara rentang geografis Indonesia demikian luas. Maka potensi untuk bisnis ini masih terbuka lebar. Dan jangan lupa, harga minyak dunia, yang sempat mencekik leher beberapa bulan lalu, kini sudah merosot tajam hingga mampu membuat Toro lebih optimistis lagi. "Saat ini omzet usaha per bulan sekitar Rp 1 juta dolar," katanya.
Sama sekali bukan jumlah yang buruk bagi orang yang pernah membuka usaha les kursus bagi murid-murid SMA.
Nama yang Membawa Hoki
Delapan tahun lalu Septian Harriyoga, 31 tahun, Dianing Mahdiawaty, 27 tahun, dan tiga teman semasa kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung merintis "Java Craft".
Septian dan Dianing, yang baru bergabung pada 2004, mencoba berbisnis pembuatan barang-barang cendera mata. Namun, usaha mereka tak maju-maju.
Sampai April lalu. Waktu itu Dianing tengah melihat-lihat pameran properti di gedung Landmark, Bandung, dan bertemu dengan seorang lelaki tua, G.B. Weking. Di pameran itu Weking menjual buku-buku soal bisnis dan hoki. Niatnya membeli buku, tapi ia malah ditanya-tanyai oleh Weking soal bisnisnya.
Setelah bercerita soal Java Craft, ia disarankan mengganti usahanya dengan nama lain yang terdiri atas delapan huruf, jika ingin sukses.
Tanpa pikir panjang, akhirnya tiga hari kemudian ia mengganti nama Java Craft dengan "Cinnabar". Bisnisnya sih tetap sama: mengerjakan desain interior, cendera mata, dan elemen estetik.
Hasil kreasinya juga masih tetap sama, yakni memadukan unsur kayu, logam, batu, atau bahan sintetis. Ia dan suaminya pun masih berkarya di studio yang sama di Jalan Pagersari, Bojong Koneng, Bandung. Hanya namanya yang berganti.
Tapi, sejak berganti nama, pesanan seperti patung batu, logam, dan plakat memang mengalir deras. Terutama selama lima bulan terakhir. "Sejak ganti nama, kami makin maju," kata Dianing.
Tapi mengapa "Cinnabar"? Menurut lulusan Desain Interior ITB 2004 ini, Cinnabar adalah nama material pembentuk air raksa yang mengandung racun. "Jadi, kami ingin 'meracuni' orang-orang dengan produk kami, supaya balik lagi," ujar Dianing.
Septian, Dianing, dan kawan-kawan awalnya terjun ke bisnis ini hanya bermodal nekat. Jika ada pesanan, mereka akan meminta si pemesan memberi uang muka. Uang muka itulah yang dipakai sebagai modal kerja. Peralatan pun terkadang masih meminjam dari teman.
Hanya semangat dan tekad membara yang membuat Septian dan Dianing tetap bertahan. Bahkan, setelah ditinggal rekan-rekan mereka dan Java Craft sempat berantakan, keduanya tetap setia berada di jalur bisnis ini.
Septian mengenang, order pertama datang dari sebuah perusahaan rokok, senilai Rp 27 juta. Perusahaan rokok itu minta dibuatkan pisau pembuka surat dan pemberat kertas dengan kemasan kotak kayu untuk cendera mata sebanyak 60 set.
Order kedua datang dari pabrik tekstil di Purwakarta senilai Rp 15 juta. Manajemen ingin menghadiahkan pemilik pabrik yang berulang tahun ke-50 dengan plakat berlapis emas 18 karat ukuran 50 x 50 sentimeter.
Yang unik, cendera mata ini berbahan logam duralum aluminium (duralium). Bagi Septian dan kawan-kawan waktu itu, pemakaian bahan campuran aluminium dan mangan ini tergolong baru. "Sekaligus ngetes ilmu," katanya.
Ada kenikmatan, kepuasan, dan tantangan tersendiri saat membentuk duralium. Bahannya yang getas, Septian menjelaskan, enak digergaji. Serbuknya juga tidak menempel seperti aluminium. Jika diampelas, permukaannya bisa sebening kaca dan tak kusam oleh panas dan hujan.
Tapi kelemahan bahan ini adalah mudah patah jika ditekuk. "Masalah ini yang menjadi tantangan untuk kami pecahkan," katanya.
Mungkin karena merasa terus mendapat tantangan dan bisa memuaskan pelanggan, Septian dan Dianing tetap bertahan.
Apalagi pabrik tekstil di Purwakarta itu ternyata puas dan kemudian jadi pelanggan. Mereka memesan lagi plakat berlapis emas 18 karat seharga Rp 20 juta dan sepasang plakat relief pabrik dengan nilai sama. Salah satunya bahkan dipersembahkan untuk Presiden Nigeria Olusegun Obasanjo ketika bertandang ke pabrik tersebut.
Kreasi Cinnabar kini terus berkembang dan makin dikenal. Untuk menjaga kualitas, menurut Septian, pesanan hanya dibatasi 60-70 unit. Jika ada yang tetap memaksa, pemesan biasanya diarahkan ke studio workshop lain.
"Hitung-hitung bagi rezeki ke yang lain, karena teman-teman juga sering kasih order ke kami," katanya. Setiap karya juga diberi garansi. Masa berlakunya tergantung jenis produk yang dipesan.
Dianing menambahkan, mereka berusaha membuat jenis atau model sebuah produk yang berbeda satu sama lain. Jika pesanan ada yang mirip, klien ditawari ide lain karena mereka tidak menerima pesanan yang modelnya sudah pasaran.
Soal omzet, Dianing mengaku, masih di bawah Rp 100 juta per pemesanan. Yang penting, order terus mengalir. Saat ini Cinnabar tengah menyelesaikan pembuatan sepuluh lampu manekin, pesanan sebuah distro pakaian di Bandung, senilai Rp 10 juta.
Mereka juga mendapat order patung batu menhir setinggi 5 meter yang akan menandai pengoperasian sebuah hotel baru di Kota Kembang seharga Rp 21 juta. Juga pengerjaan papan nama berbahan batu andesit dan logam duralium untuk sebuah lokasi wisata di Bogor.
Ke depan, Cinnabar ingin punya ruang pamer sendiri untuk perluasan jaringan pemesan. Pemasaran lewat tebar kartu nama juga dirasakan belum cukup. Sedangkan kalau ikut pameran gratis yang diadakan pemerintah daerah, malah tak tepat sasaran. "Kami ini usaha kecil tapi dengan pangsa menengah ke atas," kata Dianing.
Septian dan Dianing, yang baru bergabung pada 2004, mencoba berbisnis pembuatan barang-barang cendera mata. Namun, usaha mereka tak maju-maju.
Sampai April lalu. Waktu itu Dianing tengah melihat-lihat pameran properti di gedung Landmark, Bandung, dan bertemu dengan seorang lelaki tua, G.B. Weking. Di pameran itu Weking menjual buku-buku soal bisnis dan hoki. Niatnya membeli buku, tapi ia malah ditanya-tanyai oleh Weking soal bisnisnya.
Setelah bercerita soal Java Craft, ia disarankan mengganti usahanya dengan nama lain yang terdiri atas delapan huruf, jika ingin sukses.
Tanpa pikir panjang, akhirnya tiga hari kemudian ia mengganti nama Java Craft dengan "Cinnabar". Bisnisnya sih tetap sama: mengerjakan desain interior, cendera mata, dan elemen estetik.
Hasil kreasinya juga masih tetap sama, yakni memadukan unsur kayu, logam, batu, atau bahan sintetis. Ia dan suaminya pun masih berkarya di studio yang sama di Jalan Pagersari, Bojong Koneng, Bandung. Hanya namanya yang berganti.
Tapi, sejak berganti nama, pesanan seperti patung batu, logam, dan plakat memang mengalir deras. Terutama selama lima bulan terakhir. "Sejak ganti nama, kami makin maju," kata Dianing.
Tapi mengapa "Cinnabar"? Menurut lulusan Desain Interior ITB 2004 ini, Cinnabar adalah nama material pembentuk air raksa yang mengandung racun. "Jadi, kami ingin 'meracuni' orang-orang dengan produk kami, supaya balik lagi," ujar Dianing.
Septian, Dianing, dan kawan-kawan awalnya terjun ke bisnis ini hanya bermodal nekat. Jika ada pesanan, mereka akan meminta si pemesan memberi uang muka. Uang muka itulah yang dipakai sebagai modal kerja. Peralatan pun terkadang masih meminjam dari teman.
Hanya semangat dan tekad membara yang membuat Septian dan Dianing tetap bertahan. Bahkan, setelah ditinggal rekan-rekan mereka dan Java Craft sempat berantakan, keduanya tetap setia berada di jalur bisnis ini.
Septian mengenang, order pertama datang dari sebuah perusahaan rokok, senilai Rp 27 juta. Perusahaan rokok itu minta dibuatkan pisau pembuka surat dan pemberat kertas dengan kemasan kotak kayu untuk cendera mata sebanyak 60 set.
Order kedua datang dari pabrik tekstil di Purwakarta senilai Rp 15 juta. Manajemen ingin menghadiahkan pemilik pabrik yang berulang tahun ke-50 dengan plakat berlapis emas 18 karat ukuran 50 x 50 sentimeter.
Yang unik, cendera mata ini berbahan logam duralum aluminium (duralium). Bagi Septian dan kawan-kawan waktu itu, pemakaian bahan campuran aluminium dan mangan ini tergolong baru. "Sekaligus ngetes ilmu," katanya.
Ada kenikmatan, kepuasan, dan tantangan tersendiri saat membentuk duralium. Bahannya yang getas, Septian menjelaskan, enak digergaji. Serbuknya juga tidak menempel seperti aluminium. Jika diampelas, permukaannya bisa sebening kaca dan tak kusam oleh panas dan hujan.
Tapi kelemahan bahan ini adalah mudah patah jika ditekuk. "Masalah ini yang menjadi tantangan untuk kami pecahkan," katanya.
Mungkin karena merasa terus mendapat tantangan dan bisa memuaskan pelanggan, Septian dan Dianing tetap bertahan.
Apalagi pabrik tekstil di Purwakarta itu ternyata puas dan kemudian jadi pelanggan. Mereka memesan lagi plakat berlapis emas 18 karat seharga Rp 20 juta dan sepasang plakat relief pabrik dengan nilai sama. Salah satunya bahkan dipersembahkan untuk Presiden Nigeria Olusegun Obasanjo ketika bertandang ke pabrik tersebut.
Kreasi Cinnabar kini terus berkembang dan makin dikenal. Untuk menjaga kualitas, menurut Septian, pesanan hanya dibatasi 60-70 unit. Jika ada yang tetap memaksa, pemesan biasanya diarahkan ke studio workshop lain.
"Hitung-hitung bagi rezeki ke yang lain, karena teman-teman juga sering kasih order ke kami," katanya. Setiap karya juga diberi garansi. Masa berlakunya tergantung jenis produk yang dipesan.
Dianing menambahkan, mereka berusaha membuat jenis atau model sebuah produk yang berbeda satu sama lain. Jika pesanan ada yang mirip, klien ditawari ide lain karena mereka tidak menerima pesanan yang modelnya sudah pasaran.
Soal omzet, Dianing mengaku, masih di bawah Rp 100 juta per pemesanan. Yang penting, order terus mengalir. Saat ini Cinnabar tengah menyelesaikan pembuatan sepuluh lampu manekin, pesanan sebuah distro pakaian di Bandung, senilai Rp 10 juta.
Mereka juga mendapat order patung batu menhir setinggi 5 meter yang akan menandai pengoperasian sebuah hotel baru di Kota Kembang seharga Rp 21 juta. Juga pengerjaan papan nama berbahan batu andesit dan logam duralium untuk sebuah lokasi wisata di Bogor.
Ke depan, Cinnabar ingin punya ruang pamer sendiri untuk perluasan jaringan pemesan. Pemasaran lewat tebar kartu nama juga dirasakan belum cukup. Sedangkan kalau ikut pameran gratis yang diadakan pemerintah daerah, malah tak tepat sasaran. "Kami ini usaha kecil tapi dengan pangsa menengah ke atas," kata Dianing.
Batok Kelapa, Dari Tulungagung Merambah Jamaika
Bagi kebanyakan orang, tempurung atau batok kelapa paling banter hanya bisa dijadikan arang. Tapi, di tangan Chairul Amin, 45 tahun, tumpukan tempurung diubahnya menjadi aneka barang kerajinan, seperti tas, cincin, hingga kancing nan unik. Hasilnya, tumpukan rupiah dapat diraup perajin asal Tulungagung, Jawa Timur, itu.
Proses kreatif dimulai dengan memisahkan jenis batok berdasarkan warnanya: batok muda yang berwarna krem, dan batok kelapa tua. Semua batok itu lantas dikeringkan selama beberapa waktu agar tak berjamur. Penjemuran batok muda perlu waktu sedikitnya dua hari, sedangkan batok tua cukup beberapa jam saja. Setelah itu, batok-batok tersebut dibersihkan dan diampelas agar mulus dan bebas dari sabut. Selanjutnya, setiap batok siap dicetak, dipotong, atau diukir sesuai dengan motif yang diinginkan.
Amin mencontohkan, untuk membuat sebuah tas dengan motif benikan penuh, dibutuhkan waktu penyelesaian cukup lama. "Karena lebih rumit, membuat benikan dan menjahit minimal 2.000 benikan dengan tangan bisa seharian lebih untuk satu tas kecil," ujarnya saat ditemui Tempo di arena Indocraft dan Lebaran Fair beberapa waktu lalu. Sedangkan untuk motif ukir atau batok kotak dan bulat ukuran besar, relatif lebih cepat dan tidak butuh ketelitian lebih besar.
Pada masa awal merintis usaha, 2001, ayah empat anak itu hanya bermodal dua mesin pencetak dan pengebor besar dan kecil. Dengan mesin itu dia mencoba membuat cincin atau kancing dari batok kelapa berdiameter 0,5 sentimeter. "Kami menyebutnya benikan," ujar Amin. Dengan alat itu pula dia mengukir batok menjadi motif tertentu dan dirangkainya menjadi sebuah tas. Kini usahanya berkembang dengan 16 mesin pencetak pengebor.
Untuk bahan baku, sarjana pertanian jebolan Universitas Wijayakusuma, Surabaya, itu tak perlu pusing. Di lingkungan sekitarnya banyak teronggok serpihan batok kelapa. Semua jenis batok dari kelapa muda atau kelapa tua akan dipakainya sebagai bahan utama produk kerajinan. Bahan lainnya adalah bunga kelapa atau yang sering disebut manggar, kayu, dan kain.
Semula harga batok cuma Rp 750 per kilogram. Kini, karena sudah dianggap barang komersial, nilai ekonomis batok pun melonjak dua kali lipat menjadi Rp 1.200-1.500 per kilo. Maklum, dia harus bersaing dengan pembeli lain yang juga memanfaatkan batok kelapa ini untuk tempat menampung getah karet.
"Saya tinggal dekat hutan karet milik Perhutani," ujarnya. Dengan mengerahkan 10-15 pegawai, Amin biasa memasok 400-500 tas dari ukuran kecil, S (20 cm x 35 cm), hingga L (40 cm x 50 cm) setiap bulan. Pernah pula ia menerima pesanan hingga 1.000 buah sehingga harus mengerahkan tetangga kanan-kiri untuk membantunya.
Tas-tas cantik hasil kreasi Amin tak cuma dijajakan di toko-toko seni di Bali dan Yogyakarta, tapi juga ada yang memesannya dari luar negeri, misalnya Jamaika. Ia mengakui, pesanan sepanjang tahun lalu mencapai 10 ribu unit tas. Sedangkan tahun ini hanya 8.000 unit. Penghasilan bersih yang biasa masuk ke sakunya berkisar Rp 14-17,5 juta.
Soal harga, Amin mematok harga untuk pembeli lokal sebesar Rp 35-90 ribu, tergantung motif dan ukurannya. Padahal, di luar negeri, harga jual tas buatannya bisa mencapai Rp 450 ribu. "Ya, bagaimana, mereka menilainya kan barang unik, antik, susah buatnya bagi mereka. Tapi kalau di sini, ya, nggak laku karena daya belinya masih terbatas," ujar Amin sambil terkekeh.
Nyaris tak ada kendala yang ditemui Amin selama menjalani usaha ini, selain cuaca. Jika memasuki musim penghujan, kata dia, otomatis tingkat produksi menurun drastis. Sebab, batok kelapa akan sulit kering. Ia pernah mencoba menyiasati pengeringan melalui oven, tapi hasilnya ternyata tak bagus. "Tetap keluar jamur," ujarnya.
Ketika disinggung soal hak paten, Amin hanya tertawa getir. Jangankan hak paten, membuat label sendiri saja susah. Broker yang menjual kembali barang-barang kreasinya ke luar negeri lebih suka memberi label "Made in Bali", bukan "Made in Indonesia". "Lebih menjual, katanya," ujar Amin.
Proses kreatif dimulai dengan memisahkan jenis batok berdasarkan warnanya: batok muda yang berwarna krem, dan batok kelapa tua. Semua batok itu lantas dikeringkan selama beberapa waktu agar tak berjamur. Penjemuran batok muda perlu waktu sedikitnya dua hari, sedangkan batok tua cukup beberapa jam saja. Setelah itu, batok-batok tersebut dibersihkan dan diampelas agar mulus dan bebas dari sabut. Selanjutnya, setiap batok siap dicetak, dipotong, atau diukir sesuai dengan motif yang diinginkan.
Amin mencontohkan, untuk membuat sebuah tas dengan motif benikan penuh, dibutuhkan waktu penyelesaian cukup lama. "Karena lebih rumit, membuat benikan dan menjahit minimal 2.000 benikan dengan tangan bisa seharian lebih untuk satu tas kecil," ujarnya saat ditemui Tempo di arena Indocraft dan Lebaran Fair beberapa waktu lalu. Sedangkan untuk motif ukir atau batok kotak dan bulat ukuran besar, relatif lebih cepat dan tidak butuh ketelitian lebih besar.
Pada masa awal merintis usaha, 2001, ayah empat anak itu hanya bermodal dua mesin pencetak dan pengebor besar dan kecil. Dengan mesin itu dia mencoba membuat cincin atau kancing dari batok kelapa berdiameter 0,5 sentimeter. "Kami menyebutnya benikan," ujar Amin. Dengan alat itu pula dia mengukir batok menjadi motif tertentu dan dirangkainya menjadi sebuah tas. Kini usahanya berkembang dengan 16 mesin pencetak pengebor.
Untuk bahan baku, sarjana pertanian jebolan Universitas Wijayakusuma, Surabaya, itu tak perlu pusing. Di lingkungan sekitarnya banyak teronggok serpihan batok kelapa. Semua jenis batok dari kelapa muda atau kelapa tua akan dipakainya sebagai bahan utama produk kerajinan. Bahan lainnya adalah bunga kelapa atau yang sering disebut manggar, kayu, dan kain.
Semula harga batok cuma Rp 750 per kilogram. Kini, karena sudah dianggap barang komersial, nilai ekonomis batok pun melonjak dua kali lipat menjadi Rp 1.200-1.500 per kilo. Maklum, dia harus bersaing dengan pembeli lain yang juga memanfaatkan batok kelapa ini untuk tempat menampung getah karet.
"Saya tinggal dekat hutan karet milik Perhutani," ujarnya. Dengan mengerahkan 10-15 pegawai, Amin biasa memasok 400-500 tas dari ukuran kecil, S (20 cm x 35 cm), hingga L (40 cm x 50 cm) setiap bulan. Pernah pula ia menerima pesanan hingga 1.000 buah sehingga harus mengerahkan tetangga kanan-kiri untuk membantunya.
Tas-tas cantik hasil kreasi Amin tak cuma dijajakan di toko-toko seni di Bali dan Yogyakarta, tapi juga ada yang memesannya dari luar negeri, misalnya Jamaika. Ia mengakui, pesanan sepanjang tahun lalu mencapai 10 ribu unit tas. Sedangkan tahun ini hanya 8.000 unit. Penghasilan bersih yang biasa masuk ke sakunya berkisar Rp 14-17,5 juta.
Soal harga, Amin mematok harga untuk pembeli lokal sebesar Rp 35-90 ribu, tergantung motif dan ukurannya. Padahal, di luar negeri, harga jual tas buatannya bisa mencapai Rp 450 ribu. "Ya, bagaimana, mereka menilainya kan barang unik, antik, susah buatnya bagi mereka. Tapi kalau di sini, ya, nggak laku karena daya belinya masih terbatas," ujar Amin sambil terkekeh.
Nyaris tak ada kendala yang ditemui Amin selama menjalani usaha ini, selain cuaca. Jika memasuki musim penghujan, kata dia, otomatis tingkat produksi menurun drastis. Sebab, batok kelapa akan sulit kering. Ia pernah mencoba menyiasati pengeringan melalui oven, tapi hasilnya ternyata tak bagus. "Tetap keluar jamur," ujarnya.
Ketika disinggung soal hak paten, Amin hanya tertawa getir. Jangankan hak paten, membuat label sendiri saja susah. Broker yang menjual kembali barang-barang kreasinya ke luar negeri lebih suka memberi label "Made in Bali", bukan "Made in Indonesia". "Lebih menjual, katanya," ujar Amin.
Sarwani, Bertahan dengan Kerupuk Ubi
Hujan belum reda saat Tempo menyambangi kediaman Sarwani, Rabu pekan lalu. Dibantu dua anaknya, perempuan 48 tahun itu sibuk memindahkan kerupuk ubi basah yang sedang dijemur ke tempat teduh. Bale-bale di belakang rumahnya penuh sudah. Mereka beradu cepat dengan hujan yang mengguyur deras wilayah pedalaman Aceh Besar itu.
Ubi kayu itu adalah bahan baku utama kerupuk yang biasa diproduksi Sarwani sejak 1980-an. "Kalau hujan terus, produksi akan gagal, kerupuk ubi basah akan berjamur," ujar Sarwani.
Ia mendapatkan bahan baku itu dari warga sekitar. Satu karung ukuran 50 kilogram dibelinya seharga Rp 85 ribu. Kerupuk ubi yang diproduksi berbahan baku ubi kayu, tepung, dan garam. Awal produksi, ubi dikupas. Setelah dicuci, kemudian dihaluskan dengan mesin kukur. Setelah itu, dicampur dengan adonan tepung dan garam.
Lalu campuran itu dibungkus dengan plastik sebesar paha orang dewasa seperti membungkus lontong, dan dikukus sampai masak. Setelah masak, bahan yang mirip bantal itu diiris tipis hingga berbentuk lempengan. "Kemudian dijemur sampai kering, dan itulah kerupuknya. Sebelum dimakan, digoreng dulu," Sarwani menjelaskan.
Di Desa Cot Suwe, Kemukimam Lam Pakuk, Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar, dia bukanlah satu-satunya warga yang memproduksi kerupuk ubi. Tapi Sarwani diakui warga sebagai perintis usaha ini. Meski lahir di desa itu, orang tuanya adalah perantau dari Jawa Timur. Mereka petani.
Tak ada keahlian khusus dan ilmu yang diperoleh sebelumnya oleh Sarwani. Semuanya berawal dari coba-coba. Produksi di awal usahanya pada 1980-an juga kecil. "Dulu satu kilo kerupuk hanya Rp 500," ujarnya. Dia terus melakukan produksi, kendati konflik Aceh memanas pada 1998-2004.
Perlahan, aktivitasnya diikuti saudara-saudaranya di desa itu. Produksi kerupuk ubi makin ramai. Semuanya dikerjakan manual. Mesin kukur berbahan bakar premium baru digunakan pada 1997, ketika aliran listrik masuk desa.
Pasca-tsunami pada akhir 2004, produksi sempat melimpah. Ada saja orang yang datang memesan ke tempatnya. "Mungkin di Banda Aceh tak ada orang yang membuat kerupuk lagi akibat bencana, jadi banyak yang memesan kepada saya," tutur Sarwani.
Kerupuk produksi Sarwani diberi label "Kerupuk Ubi Renyah". Satu kemasan plastik setengah kilogram dipatok seharga Rp 5.000. Dalam sehari ia bisa memproduksi 10-15 kilogram pada cuaca panas. "Kalau hujan dan mendung, produksi terganggu, karena kerupuk ubi tidak kering," katanya.
Kerupuk Ubi Renyah buatan Sarwani dengan mudah bisa didapatkan di pasar-pasar Lambaro dan Seulimum, Aceh Besar. Dari sana, keripik ubinya sampai ke Banda Aceh, yang hanya berjarak 3 kilometer dari Lambaro. Otomatis, kerupuk ubinya hanya ada di Banda Aceh dan Aceh Besar.
Modal yang cekak membuat produksi tak bisa massal dan pemasaran amat terbatas. Ia tak mau meminjam modal dari bank. Bunga pinjaman yang besar membuat Sarwani tak berani ambil risiko. "Takut tak dapat mengembalikannya nanti," katanya.
Namun, awal tahun ini dewi fortuna menghampirinya. Pinjaman modal datang dari Qatar Charity Indonesia cabang Aceh. Lembaga itu memilih Sarwani sebagai salah satu dari empat penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi tahun 2008 untuk proyek pembuatan kerupuk. Jumlahnya kecil. Per kelompok hanya mendapat Rp 5 juta. Dibagi 10 orang, Sarwani kebagian Rp 500 ribu. Dana itu harus dikembalikan dalam tempo setahun, tanpa bunga.
Tapi lumayanlah. Sejak menerima tambahan modal usaha dari Qatar Charity, Sarwani mampu menambah volume produksi hariannya. Sementara sebelum menerima bantuan tersebut Sarwani hanya mampu mengolah 40 kg ubi kayu, saat ini dia telah bisa menghabiskan 60 kg ubi kayu per hari.
Dengan omzet seperti itu, dia mengaku cuma meraup laba bersih sekitar Rp 2-3 juta per bulan. Sebagian uang ditabung dan lainnya habis untuk kebutuhan sehari-hari. "Dengan kerupuk ubi, kami hidup. Kami ingin usaha ini besar," ujarnya.
Ubi kayu itu adalah bahan baku utama kerupuk yang biasa diproduksi Sarwani sejak 1980-an. "Kalau hujan terus, produksi akan gagal, kerupuk ubi basah akan berjamur," ujar Sarwani.
Ia mendapatkan bahan baku itu dari warga sekitar. Satu karung ukuran 50 kilogram dibelinya seharga Rp 85 ribu. Kerupuk ubi yang diproduksi berbahan baku ubi kayu, tepung, dan garam. Awal produksi, ubi dikupas. Setelah dicuci, kemudian dihaluskan dengan mesin kukur. Setelah itu, dicampur dengan adonan tepung dan garam.
Lalu campuran itu dibungkus dengan plastik sebesar paha orang dewasa seperti membungkus lontong, dan dikukus sampai masak. Setelah masak, bahan yang mirip bantal itu diiris tipis hingga berbentuk lempengan. "Kemudian dijemur sampai kering, dan itulah kerupuknya. Sebelum dimakan, digoreng dulu," Sarwani menjelaskan.
Di Desa Cot Suwe, Kemukimam Lam Pakuk, Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar, dia bukanlah satu-satunya warga yang memproduksi kerupuk ubi. Tapi Sarwani diakui warga sebagai perintis usaha ini. Meski lahir di desa itu, orang tuanya adalah perantau dari Jawa Timur. Mereka petani.
Tak ada keahlian khusus dan ilmu yang diperoleh sebelumnya oleh Sarwani. Semuanya berawal dari coba-coba. Produksi di awal usahanya pada 1980-an juga kecil. "Dulu satu kilo kerupuk hanya Rp 500," ujarnya. Dia terus melakukan produksi, kendati konflik Aceh memanas pada 1998-2004.
Perlahan, aktivitasnya diikuti saudara-saudaranya di desa itu. Produksi kerupuk ubi makin ramai. Semuanya dikerjakan manual. Mesin kukur berbahan bakar premium baru digunakan pada 1997, ketika aliran listrik masuk desa.
Pasca-tsunami pada akhir 2004, produksi sempat melimpah. Ada saja orang yang datang memesan ke tempatnya. "Mungkin di Banda Aceh tak ada orang yang membuat kerupuk lagi akibat bencana, jadi banyak yang memesan kepada saya," tutur Sarwani.
Kerupuk produksi Sarwani diberi label "Kerupuk Ubi Renyah". Satu kemasan plastik setengah kilogram dipatok seharga Rp 5.000. Dalam sehari ia bisa memproduksi 10-15 kilogram pada cuaca panas. "Kalau hujan dan mendung, produksi terganggu, karena kerupuk ubi tidak kering," katanya.
Kerupuk Ubi Renyah buatan Sarwani dengan mudah bisa didapatkan di pasar-pasar Lambaro dan Seulimum, Aceh Besar. Dari sana, keripik ubinya sampai ke Banda Aceh, yang hanya berjarak 3 kilometer dari Lambaro. Otomatis, kerupuk ubinya hanya ada di Banda Aceh dan Aceh Besar.
Modal yang cekak membuat produksi tak bisa massal dan pemasaran amat terbatas. Ia tak mau meminjam modal dari bank. Bunga pinjaman yang besar membuat Sarwani tak berani ambil risiko. "Takut tak dapat mengembalikannya nanti," katanya.
Namun, awal tahun ini dewi fortuna menghampirinya. Pinjaman modal datang dari Qatar Charity Indonesia cabang Aceh. Lembaga itu memilih Sarwani sebagai salah satu dari empat penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi tahun 2008 untuk proyek pembuatan kerupuk. Jumlahnya kecil. Per kelompok hanya mendapat Rp 5 juta. Dibagi 10 orang, Sarwani kebagian Rp 500 ribu. Dana itu harus dikembalikan dalam tempo setahun, tanpa bunga.
Tapi lumayanlah. Sejak menerima tambahan modal usaha dari Qatar Charity, Sarwani mampu menambah volume produksi hariannya. Sementara sebelum menerima bantuan tersebut Sarwani hanya mampu mengolah 40 kg ubi kayu, saat ini dia telah bisa menghabiskan 60 kg ubi kayu per hari.
Dengan omzet seperti itu, dia mengaku cuma meraup laba bersih sekitar Rp 2-3 juta per bulan. Sebagian uang ditabung dan lainnya habis untuk kebutuhan sehari-hari. "Dengan kerupuk ubi, kami hidup. Kami ingin usaha ini besar," ujarnya.
Dari Gadai Rumah ke Hadiah Umrah
Merintis usaha dari bawah dan memiliki banyak anak buah telah menjadi cita-cita Ina Wiyadini sejak muda. Dengan semangat itu juga wanita berumur 45 tahun ini memilih menyimpan ijazahnya di dalam lemari ketimbang melamar jadi pekerja untuk orang lain.
Ina mengaku tidak perlu waktu lama untuk menentukan bidang usaha yang akan digarap guna menggantungkan hidup. Hobi dan kemampuannya memasak dirasa cukup untuk mengembangkan bisnis kue kering (cookies) yang dilakukannya sejak 1998. Kini cookies buatannya menjadi salah satu incaran penikmat kuliner di Kota Bandung.
Ina menuturkan, pilihan menggantungkan hidup dengan menjadi wiraswastawan tak hanya dipicu oleh cita-cita sejak muda. Kegagalan bisnis yang dijalankan sang suami menjadi pendorong utama. Bisnis jahe gajah yang dilakoni suaminya, Rachmat Basuki, terpuruk pada 1997. "Ini menjadi pendorong saya untuk memulai," katanya.
Bisnis pembuatan kue kering itu dimulainya dari bawah. Modal awalnya dari uang tabungan pensiun pegawai negeri sang suami, yang memilih pensiun dini dari PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada 1998.
Saat memulai, menurut Ina, dirinya dan anak-anak terpaksa tidur bersama oven-oven kue karena kediamannya tak bisa menampung peralatan masak-memasak itu. Perlahan tapi pasti, kue-kue yang diproduksi Ina mulai dikenal banyak orang. "Pemasaran saat itu dari mulut ke mulut," katanya.
Ia mulai menemui persoalan saat pesanan terus meningkat. Modal dari awal yang dimiliki tak lagi mencukupi sehingga membuatnya memutar otak. Satu-satunya cara yang ada saat itu adalah mencari pinjaman dari bank. Namun itu tak mudah, selain karena tidak adanya akses, bank juga meminta agunan. "Akhirnya, atas seizin ayah, saya memutuskan menggadaikan rumah satu-satu sebagai agunan ke bank," kata Ina. Awalnya, sang ayah tidak setuju dan lebih menyarankan Ina mencari sumber dana lain.
Kemudian Ina datang ke bank dan mengurus prosedur penerimaan kredit. Namun, masalah tidak berhenti sampai di situ. Pihak bank tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan dana pengembangan bisnis yang diperlukan. Dari sekitar Rp 200 juta yang dibutuhkan, bank hanya memberi Rp 75 Juta. "Tapi dukungan datang dari seluruh keluarga dengan memberikan pinjaman modal, terutama ibu dan saudara-saudara," ujarnya.
Setelah mendapat modal untuk menambah peralatan dan bahan baku, akhirnya bisnis yang dilakoninya lambat-laun merangkak naik dan bisa meraih sukses seperti sekarang. Ina memberi label Ina Cookies untuk produk kue keringnya.
Saat ini produksi dipusatkan di rumah yang berlantai enam di Jalan Bojong Koneng Atas 8, Cikutra, Bandung. Selain sebagai tempat produksi, rumah tersebut sebagai tempat pemasaran kue kering yang sudah mencapai 80 rasa. "Mungkin ini sudah rezeki, walaupun tadinya hanya berupa bilik," katanya.
Sang suami, yang lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, pun tak tinggal diam. Dia memberikan dukungan dalam mengembangkan bisnis kue kering ini. Arahan ini menjadi penting karena Rachmat memiliki bekal pengalaman saat menjalankan bisnis jahe gajah di Cirebon. "Suami yang mendesain bentuk kemasan unik dengan berbagai bentuk masjid dan mobil," katanya sambil tersenyum.
Ina Cookies saat ini mempunyai sekitar 400 karyawan dengan produksi per hari mencapai 4.000 stoples. Kebutuhan tepung terigu mencapai 30 ton. Pada 2007, empat kontainer kue kering buatannya sudah diekspor ke Malaysia dan Singapura. Selain itu, Ina Cookies telah masuk pasar di Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan. Toh, dengan produksi yang lumayan besar seperti itu, "Sampai saat ini pun kami belum bisa memenuhi permintaan yang terus mengalir," katanya.
Guna membuat produknya semakin dekat dengan konsumen, Ina membuat brand image sendiri. Selain jenis kue-kue yang sudah dikenal, seperti nastar, kastengels, choco, atau chips, Ina Cookies menciptakan resep kue sendiri dengan nama sendiri.
Ina pun memilih awalan "Putri" untuk nama setiap kue hasil kreasinya. Dari sekitar 85 resep kuenya, nama kue yang berawalan Putri masih sekitar 40-an. Ina bercita-cita nama kue berawalan putri ini bisa mencapai 100 resep.
Dalam penamaan pun tidak sembarangan, setiap nama ada cerita. Misalnya nama putri pertamanya, Adrin, jadi nama kue Putri Adrin. Kue Putri Voula diambil dari nama putri keduanya, Voula. Sedangkan nama putra ketiganya, Fakhri, dijadikan nama kue Putra Fakhri.
Upaya lain yang dilakukan Ina adalah mendaftarkan hak paten nama-nama kue keringnya. Dia juga tak lupa setiap tahun mengurusi label halal serta Izin dari Dinas Kesehatan. Ina memasang tekad untuk terus mengembangkan bisnis kue kering ini.
Untuk menambah ilmu, dia secara rutin berkeliling ke mancanegara, dengan dukungan salah satu perusahaan keju yang menjadi langganannya, untuk menimba ilmu, khususnya dalam dunia pastry. "Alhamdulillah, saya bisa ke berbagai negara, disponsori oleh perusahaan keju, untuk belajar," ujar perempuan yang sering jadi dosen tamu di berbagai akademi perhotelan ini.
Dalam pemasaran produknya, menurut Ina, dirinya sangat bergantung pada jaringan agen-agen di sejumlah daerah. Paling tidak saat ini ada sekitar 113 agen yang terdaftar, tapi para agen itu membentuk subagen sendiri. Sistem penjualan kepada agen adalah beli putus.
Untuk menjaga para agennya itu, Ina juga memiliki trik khusus. Dia membuat konsep hadiah umrah bagi para agen yang tingkat penjualannya sangat tinggi dalam rentang waktu satu tahun. "Insya Allah, dua agen tahun ini akan berangkat umrah," katanya.
Ina mengaku tidak perlu waktu lama untuk menentukan bidang usaha yang akan digarap guna menggantungkan hidup. Hobi dan kemampuannya memasak dirasa cukup untuk mengembangkan bisnis kue kering (cookies) yang dilakukannya sejak 1998. Kini cookies buatannya menjadi salah satu incaran penikmat kuliner di Kota Bandung.
Ina menuturkan, pilihan menggantungkan hidup dengan menjadi wiraswastawan tak hanya dipicu oleh cita-cita sejak muda. Kegagalan bisnis yang dijalankan sang suami menjadi pendorong utama. Bisnis jahe gajah yang dilakoni suaminya, Rachmat Basuki, terpuruk pada 1997. "Ini menjadi pendorong saya untuk memulai," katanya.
Bisnis pembuatan kue kering itu dimulainya dari bawah. Modal awalnya dari uang tabungan pensiun pegawai negeri sang suami, yang memilih pensiun dini dari PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada 1998.
Saat memulai, menurut Ina, dirinya dan anak-anak terpaksa tidur bersama oven-oven kue karena kediamannya tak bisa menampung peralatan masak-memasak itu. Perlahan tapi pasti, kue-kue yang diproduksi Ina mulai dikenal banyak orang. "Pemasaran saat itu dari mulut ke mulut," katanya.
Ia mulai menemui persoalan saat pesanan terus meningkat. Modal dari awal yang dimiliki tak lagi mencukupi sehingga membuatnya memutar otak. Satu-satunya cara yang ada saat itu adalah mencari pinjaman dari bank. Namun itu tak mudah, selain karena tidak adanya akses, bank juga meminta agunan. "Akhirnya, atas seizin ayah, saya memutuskan menggadaikan rumah satu-satu sebagai agunan ke bank," kata Ina. Awalnya, sang ayah tidak setuju dan lebih menyarankan Ina mencari sumber dana lain.
Kemudian Ina datang ke bank dan mengurus prosedur penerimaan kredit. Namun, masalah tidak berhenti sampai di situ. Pihak bank tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan dana pengembangan bisnis yang diperlukan. Dari sekitar Rp 200 juta yang dibutuhkan, bank hanya memberi Rp 75 Juta. "Tapi dukungan datang dari seluruh keluarga dengan memberikan pinjaman modal, terutama ibu dan saudara-saudara," ujarnya.
Setelah mendapat modal untuk menambah peralatan dan bahan baku, akhirnya bisnis yang dilakoninya lambat-laun merangkak naik dan bisa meraih sukses seperti sekarang. Ina memberi label Ina Cookies untuk produk kue keringnya.
Saat ini produksi dipusatkan di rumah yang berlantai enam di Jalan Bojong Koneng Atas 8, Cikutra, Bandung. Selain sebagai tempat produksi, rumah tersebut sebagai tempat pemasaran kue kering yang sudah mencapai 80 rasa. "Mungkin ini sudah rezeki, walaupun tadinya hanya berupa bilik," katanya.
Sang suami, yang lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, pun tak tinggal diam. Dia memberikan dukungan dalam mengembangkan bisnis kue kering ini. Arahan ini menjadi penting karena Rachmat memiliki bekal pengalaman saat menjalankan bisnis jahe gajah di Cirebon. "Suami yang mendesain bentuk kemasan unik dengan berbagai bentuk masjid dan mobil," katanya sambil tersenyum.
Ina Cookies saat ini mempunyai sekitar 400 karyawan dengan produksi per hari mencapai 4.000 stoples. Kebutuhan tepung terigu mencapai 30 ton. Pada 2007, empat kontainer kue kering buatannya sudah diekspor ke Malaysia dan Singapura. Selain itu, Ina Cookies telah masuk pasar di Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan. Toh, dengan produksi yang lumayan besar seperti itu, "Sampai saat ini pun kami belum bisa memenuhi permintaan yang terus mengalir," katanya.
Guna membuat produknya semakin dekat dengan konsumen, Ina membuat brand image sendiri. Selain jenis kue-kue yang sudah dikenal, seperti nastar, kastengels, choco, atau chips, Ina Cookies menciptakan resep kue sendiri dengan nama sendiri.
Ina pun memilih awalan "Putri" untuk nama setiap kue hasil kreasinya. Dari sekitar 85 resep kuenya, nama kue yang berawalan Putri masih sekitar 40-an. Ina bercita-cita nama kue berawalan putri ini bisa mencapai 100 resep.
Dalam penamaan pun tidak sembarangan, setiap nama ada cerita. Misalnya nama putri pertamanya, Adrin, jadi nama kue Putri Adrin. Kue Putri Voula diambil dari nama putri keduanya, Voula. Sedangkan nama putra ketiganya, Fakhri, dijadikan nama kue Putra Fakhri.
Upaya lain yang dilakukan Ina adalah mendaftarkan hak paten nama-nama kue keringnya. Dia juga tak lupa setiap tahun mengurusi label halal serta Izin dari Dinas Kesehatan. Ina memasang tekad untuk terus mengembangkan bisnis kue kering ini.
Untuk menambah ilmu, dia secara rutin berkeliling ke mancanegara, dengan dukungan salah satu perusahaan keju yang menjadi langganannya, untuk menimba ilmu, khususnya dalam dunia pastry. "Alhamdulillah, saya bisa ke berbagai negara, disponsori oleh perusahaan keju, untuk belajar," ujar perempuan yang sering jadi dosen tamu di berbagai akademi perhotelan ini.
Dalam pemasaran produknya, menurut Ina, dirinya sangat bergantung pada jaringan agen-agen di sejumlah daerah. Paling tidak saat ini ada sekitar 113 agen yang terdaftar, tapi para agen itu membentuk subagen sendiri. Sistem penjualan kepada agen adalah beli putus.
Untuk menjaga para agennya itu, Ina juga memiliki trik khusus. Dia membuat konsep hadiah umrah bagi para agen yang tingkat penjualannya sangat tinggi dalam rentang waktu satu tahun. "Insya Allah, dua agen tahun ini akan berangkat umrah," katanya.
Ikan Patin Dijadikan Komoditas Andalan Kalimantan Tengah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sedang menggalakkan budidaya ikan patin untuk dijadikan komoditas andalan. Untuk itu sejumlah tambak ikan patin dibangun. "Tahap pertama uji coba dilakukan di di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas," kata Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang usai melakukan panen perdana di Palangkaraya, Sabtu (18/10).
Menurut Teras, pembudidayaan ikan patin perlu dilakukan karena produksi ikan patin asal Kalimantan Tengah menguasai hampir 60 persen pasaran di pulau Jawa, namun disisi lain saat ini pembudidayaanya belum dilakukan secara maksimal sehingga petani patin hanya menjadi perahan para tengkulak.
Para petani patin tambak di Desa Batanjung, kata Teras, menjual ikan patin Rp 5 ribu per kilogram, sementara harga di pasaran mencapai Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu per kilogram. "Dengan melihat kondisi ini saya mengambil kesimpulan sudah saatnya budidaya harus segera dilakukan dan jalur pemasaran harus dipangkas agar petani tidak terus merugi akibat permainan harga," ujar Teras.
Dia juga akan mengembangkan budidaya udang galah yang mmerupakan udang sungai asal Kalimantan Tengah. “Bibit udang galah ini banyak terdapat dimuara Sungai Kapuas. Karena itu dengan dikembangkannya udang galah ini kita tidak perlu lagi harus mendatangkan bibitnya dari Jawa karena sekitar kita juga banyak bibitnya tanpa harus membeli,” ujarnya.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kalimantan Tengah Darmawan mengatakan, untuk uji coba tambak patin di Desa Batanjung terdiri dari 7 kelompok dengan jumlah bibit yang telah ditanam sebanyak 500 ribu ekor. "Dari jumlah tersebut diperkirakan total hasil yang bisa dicapai sekitar 250 ton," kata Darmawan.
Menurut Teras, pembudidayaan ikan patin perlu dilakukan karena produksi ikan patin asal Kalimantan Tengah menguasai hampir 60 persen pasaran di pulau Jawa, namun disisi lain saat ini pembudidayaanya belum dilakukan secara maksimal sehingga petani patin hanya menjadi perahan para tengkulak.
Para petani patin tambak di Desa Batanjung, kata Teras, menjual ikan patin Rp 5 ribu per kilogram, sementara harga di pasaran mencapai Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu per kilogram. "Dengan melihat kondisi ini saya mengambil kesimpulan sudah saatnya budidaya harus segera dilakukan dan jalur pemasaran harus dipangkas agar petani tidak terus merugi akibat permainan harga," ujar Teras.
Dia juga akan mengembangkan budidaya udang galah yang mmerupakan udang sungai asal Kalimantan Tengah. “Bibit udang galah ini banyak terdapat dimuara Sungai Kapuas. Karena itu dengan dikembangkannya udang galah ini kita tidak perlu lagi harus mendatangkan bibitnya dari Jawa karena sekitar kita juga banyak bibitnya tanpa harus membeli,” ujarnya.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kalimantan Tengah Darmawan mengatakan, untuk uji coba tambak patin di Desa Batanjung terdiri dari 7 kelompok dengan jumlah bibit yang telah ditanam sebanyak 500 ribu ekor. "Dari jumlah tersebut diperkirakan total hasil yang bisa dicapai sekitar 250 ton," kata Darmawan.
Kalangan Properti Prediksikan "Booming" Tahun 2010
Bisnis properti Indonesia diperkirakan akan bangkit kembali pada tahun 2010 karena otoritas moneter berencana untuk menurunkan terus suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA), kata kalangan eksekutif perusahaan pengembang dan agen properti.
"Saya memprediksikan tahun 2010 bisnis properti akan 'booming' kembali mengingat keinginan otoritas moneter untuk menurunkan suku bunga KPR dan KPA dari 12 persen tahun ini menjadi 10 persen tahun depan," kata Direktur PT Lippo Karawaci Tbk, Jopy Rusli kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kecenderungan tersebut juga terlihat dari data lembaga riset properti dunia "Global Property Guide" yang menyebutkan bahwa selama tahun 2008 tingkat pertumbuhan investasi properti di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara, yakni sebesar 13,4 persen.
"Ini menunjukkan orang yang membeli properti dengan niat investasi mengalami pertumbuhan 13,4 persen di Indonesia, meskipun tahun 2008 terjadi krisis ekonomi global," kata Jopy Rusli.
Hal senada dikemukakan Direktur Pemasaran Kemang Village, Jessica Quantero yang mengatakan bahwa produk kondominium Kemang Village selama tahun 2008 rata-rata laku terjual 10 unit per bulannya meskipun harganya di atas Rp1 miliar.
"Terkecuali pada Oktober 2008 terjadi penurunan sedikit, namun kembali normal bulan berikutnya," kata dia.
Ditambahkan Jessica Quantero, dalam rangka membantu para pembeli kondominium Kemang Village yang berniat menjual asetnya di pasar sekunder, pihaknya menjalin kerjasama dengan enam agen properti, yakni Ray White Kebayoran Baru, Century 21 Pertiwi, Abie Property, Focus Realty dan Orange Tee.
Data "Global Property Guide" menyebutkan pula bahwa tingkat pertumbuhan investasi di Filipina sebesar 11,23 persen, Malaysia 8,91 persen, Thailand 7,46 persen dan terendah di Singapura sebesar 2,8 persen.
Hal senada dikemukakan prinsipal agen properti "Abie Property", Abie, yang memprediksikan pada tahun 2010 pasar primer dan sekunder properti Indonesia akan mengalami lonjakan kembali.
"Lonjakan penjualan terutama akan dialami oleh produk- produk properti yang memiliki lokasi yang strategis, fasilitas lengkap, serta proyek selesai sesuai jadwal," kata Abie.
"Saya memprediksikan tahun 2010 bisnis properti akan 'booming' kembali mengingat keinginan otoritas moneter untuk menurunkan suku bunga KPR dan KPA dari 12 persen tahun ini menjadi 10 persen tahun depan," kata Direktur PT Lippo Karawaci Tbk, Jopy Rusli kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, kecenderungan tersebut juga terlihat dari data lembaga riset properti dunia "Global Property Guide" yang menyebutkan bahwa selama tahun 2008 tingkat pertumbuhan investasi properti di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara, yakni sebesar 13,4 persen.
"Ini menunjukkan orang yang membeli properti dengan niat investasi mengalami pertumbuhan 13,4 persen di Indonesia, meskipun tahun 2008 terjadi krisis ekonomi global," kata Jopy Rusli.
Hal senada dikemukakan Direktur Pemasaran Kemang Village, Jessica Quantero yang mengatakan bahwa produk kondominium Kemang Village selama tahun 2008 rata-rata laku terjual 10 unit per bulannya meskipun harganya di atas Rp1 miliar.
"Terkecuali pada Oktober 2008 terjadi penurunan sedikit, namun kembali normal bulan berikutnya," kata dia.
Ditambahkan Jessica Quantero, dalam rangka membantu para pembeli kondominium Kemang Village yang berniat menjual asetnya di pasar sekunder, pihaknya menjalin kerjasama dengan enam agen properti, yakni Ray White Kebayoran Baru, Century 21 Pertiwi, Abie Property, Focus Realty dan Orange Tee.
Data "Global Property Guide" menyebutkan pula bahwa tingkat pertumbuhan investasi di Filipina sebesar 11,23 persen, Malaysia 8,91 persen, Thailand 7,46 persen dan terendah di Singapura sebesar 2,8 persen.
Hal senada dikemukakan prinsipal agen properti "Abie Property", Abie, yang memprediksikan pada tahun 2010 pasar primer dan sekunder properti Indonesia akan mengalami lonjakan kembali.
"Lonjakan penjualan terutama akan dialami oleh produk- produk properti yang memiliki lokasi yang strategis, fasilitas lengkap, serta proyek selesai sesuai jadwal," kata Abie.
Kadin: Pengurangan PPh 21 Tak Efektif Tahan PHK
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai bahwa insentif berupa pengurangan kewajiban pajak penghasilan (PPh) pasal 21 (PPh perorangan) tidak akan efektif menahan tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Insentif pengurangan PPh pasal 21 hanya berlaku kalau gaji buruh sudah di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP)," kata Wakil Ketua Kadin bidang Investasi dan Telekomunikasi Chris Kanter ditemui di Gedung Depkeu Jakarta, Kamis.
Ia menyebutkan, gaji sebagian besar buruh saat ini masih di bawah PTKP sebesar Rp15,8 juta dalam setahun, sehingga insentif itu tidak terlalu efektif. "Lebih baik stimulus diarahkan untuk yang lain karena pengurangan PPh 21 tidak akan efektif," katanya.
Sementara mengenai insentif pengurangan PPh pasal 25 (badan), Kanter mengatakan, insentif itu akan membantu kelangsungan perusahaan di tengah dampak krisis.
"Terkait insentif PPh 25 perlu dibuat koridor di mana perusahaan tidak perlu mengajukan tapi langsung memperoleh insentif itu kalau mengalami penurunan laba hingga 20 persen dari tahun lalu. Dia cukup kasih tahu dan cicilannya langsung dikurangi," katanya.
Menurut dia, jika tidak ada kepastian koridornya maka akan ada kekhawatiran dalam tahap pelaksanaannya menjadi terkatung-katung. "Kita minta supaya tidak ada prosedur panjang. Kita cukup kasih tahu kalau laba turun di atas 20-25 langsung bisa mengurangi cicilan. Jadi gak perlu pakai permohonan sehingga tidak ada macam-macam karena bisa ada grey area," katanya.
Menurut dia, usulan Kadin itu dalam rangka menahan agar tidak terjadi PHK yang lebih besar. "Kalau momentumnya lewat akan terlambat, di AS kan stimulus juga segera, kalau terlambat akan jeblok lagi," katanya.
Mengenai angka PHK, Kanter memperkirakan dalam tiga hingga empat bulan ke depan akan mencapai sekitar 500 ribu orang. Menurut dia, angka yang dilaporkan oleh Depnaker bukan angka yang sebenarnya antara lain karena kasus-kasus PHK yang tidak besar tidak dilaporkan.
"Kasus PHK terangkat kalau jumlahnya besar atau ada yang tidak terima. Selain itu PHK pertama yang dilakukan oleh perusahaan adalah yang outsourcing yang tidak perlu dilaporkan," katanya.
Menurut dia, angka PHK saat ini sudah lebih dari 27.000 orang seperti yang dilaporkan Depnaker tapi lebih besar dari itu karena banyak yang tidak dilaporkan.
"Saya tidak bilang Depnaker bohong tapi tidak semua fakta PHK di lapangan dilaporkan," katanya.
"Insentif pengurangan PPh pasal 21 hanya berlaku kalau gaji buruh sudah di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP)," kata Wakil Ketua Kadin bidang Investasi dan Telekomunikasi Chris Kanter ditemui di Gedung Depkeu Jakarta, Kamis.
Ia menyebutkan, gaji sebagian besar buruh saat ini masih di bawah PTKP sebesar Rp15,8 juta dalam setahun, sehingga insentif itu tidak terlalu efektif. "Lebih baik stimulus diarahkan untuk yang lain karena pengurangan PPh 21 tidak akan efektif," katanya.
Sementara mengenai insentif pengurangan PPh pasal 25 (badan), Kanter mengatakan, insentif itu akan membantu kelangsungan perusahaan di tengah dampak krisis.
"Terkait insentif PPh 25 perlu dibuat koridor di mana perusahaan tidak perlu mengajukan tapi langsung memperoleh insentif itu kalau mengalami penurunan laba hingga 20 persen dari tahun lalu. Dia cukup kasih tahu dan cicilannya langsung dikurangi," katanya.
Menurut dia, jika tidak ada kepastian koridornya maka akan ada kekhawatiran dalam tahap pelaksanaannya menjadi terkatung-katung. "Kita minta supaya tidak ada prosedur panjang. Kita cukup kasih tahu kalau laba turun di atas 20-25 langsung bisa mengurangi cicilan. Jadi gak perlu pakai permohonan sehingga tidak ada macam-macam karena bisa ada grey area," katanya.
Menurut dia, usulan Kadin itu dalam rangka menahan agar tidak terjadi PHK yang lebih besar. "Kalau momentumnya lewat akan terlambat, di AS kan stimulus juga segera, kalau terlambat akan jeblok lagi," katanya.
Mengenai angka PHK, Kanter memperkirakan dalam tiga hingga empat bulan ke depan akan mencapai sekitar 500 ribu orang. Menurut dia, angka yang dilaporkan oleh Depnaker bukan angka yang sebenarnya antara lain karena kasus-kasus PHK yang tidak besar tidak dilaporkan.
"Kasus PHK terangkat kalau jumlahnya besar atau ada yang tidak terima. Selain itu PHK pertama yang dilakukan oleh perusahaan adalah yang outsourcing yang tidak perlu dilaporkan," katanya.
Menurut dia, angka PHK saat ini sudah lebih dari 27.000 orang seperti yang dilaporkan Depnaker tapi lebih besar dari itu karena banyak yang tidak dilaporkan.
"Saya tidak bilang Depnaker bohong tapi tidak semua fakta PHK di lapangan dilaporkan," katanya.
Kemenkop Dorong KUKM Miliki Sertifikat ISO
Kementerian Negara Koperasi dan UKM mendorong pelaku KUKM memiliki sertifikat ISO 9001:2000 sebagai standar mutu yang berlaku internasional agar semakin kompetitif dan berdaya saing tinggi.
"Kami selalu menyosialisasikan, melakukan pendampingan, dan memfasilitasi pendaftaran ISO 9001:2000 tentang sistem manajemen mutu," kata Asisten Deputi Urusan Produktivitas dan Mutu Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Endah Srinarni, di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, penerapan standarisasi mutu produk bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi serta kualitas produk UMKM. Dengan itu produk berarti memenuhi standar kebutuhan nasional maupun internasional.
"Sertifikat ISO ini kami harapkan dapat dijadikan salah satu alat untuk meningkatkan dan mengembangkan daya saing UMKM," katanya.
ISO seri 9001:2000 sebagai salah satu standar yang diakui secara internasional merupakan syarat yang perlu dimiliki sebuah perusahaan agar mendapat pengakuan secara internasional.
Pada 2008, pihaknya telah melakukan sosialisasi ISO 9001:2000 bagi 20 wakil sentra industri UMKM dari provinsi DIY, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
"Setelah dilanjutkan dengan proses pendampingan dan sertifikasi ISO 9001:2000 terpilih 3 UKM yang akhirnya mendapat sertifikat tersebut," katanya.
UKM yang telah bersertifikat ISO 9001:2000 itu adalah UKM bidang usaha industri jasa pembuatan cetakan/moulding di DIY, industri komponen motor di Jawa Barat, dan industri minuman kesehatan di DKI Jakarta.
Sertifikat itu diharapkan akan berdampak positif bagi peningkatan kinerja UMKM tersebut. Untuk 2009, pihaknya akan melanjutkan program sosialisasi sertifikasi tersebut kepada sentra-sentra UKM.
"Kami selalu menyosialisasikan, melakukan pendampingan, dan memfasilitasi pendaftaran ISO 9001:2000 tentang sistem manajemen mutu," kata Asisten Deputi Urusan Produktivitas dan Mutu Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Endah Srinarni, di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, penerapan standarisasi mutu produk bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi serta kualitas produk UMKM. Dengan itu produk berarti memenuhi standar kebutuhan nasional maupun internasional.
"Sertifikat ISO ini kami harapkan dapat dijadikan salah satu alat untuk meningkatkan dan mengembangkan daya saing UMKM," katanya.
ISO seri 9001:2000 sebagai salah satu standar yang diakui secara internasional merupakan syarat yang perlu dimiliki sebuah perusahaan agar mendapat pengakuan secara internasional.
Pada 2008, pihaknya telah melakukan sosialisasi ISO 9001:2000 bagi 20 wakil sentra industri UMKM dari provinsi DIY, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.
"Setelah dilanjutkan dengan proses pendampingan dan sertifikasi ISO 9001:2000 terpilih 3 UKM yang akhirnya mendapat sertifikat tersebut," katanya.
UKM yang telah bersertifikat ISO 9001:2000 itu adalah UKM bidang usaha industri jasa pembuatan cetakan/moulding di DIY, industri komponen motor di Jawa Barat, dan industri minuman kesehatan di DKI Jakarta.
Sertifikat itu diharapkan akan berdampak positif bagi peningkatan kinerja UMKM tersebut. Untuk 2009, pihaknya akan melanjutkan program sosialisasi sertifikasi tersebut kepada sentra-sentra UKM.
BI: Inflasi 2009 Bisa 5-6 Persen
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda S Goeltom mengatakan, inflasi 2009 kemungkinan dapat turun signifikan menjadi 5-6 persen dibandingkan 2008 yang mencapai 11,06 persen.
"Kalau stimulus yang direncanakan jalan, kita masih memakai angka tersebut 4,5 - 5,5 persen, inflasi akan lebih rendah, diperkirakan akan turun lebih cepat menuju 5 - 6 persen pada akhir tahun," katanya di Jakarta, Kamis.
Inflasi 5-6 persen tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 6,5 - 7,5 persen. BI sendiri melihat inflasi pada 2009 akan lebih rendah dibandingkan 2009.
Inflasi 2009 rendah terutama didukung oleh harga minyak yang turun drastis dan diperkirakan tetap stabil di level yang rendah 40 - 70 dolar AS per barel.
Penurunan harga minyak tersebut telah direspon oleh Pemerintah dengan menurunkan harga premium dari Rp6.000 menjadi Rp4.500 dan solar dari Rp5.500 menjadiRp4.500.
Penurunan harga minyak pada Desember 2008 tersebut, membuat deflasi sebesar 0,04 persen, dan deflasi diperkirakan berlanjut pada Januari 2009.
BPS sebelumnya memperkirakan pada Januari 2009 dampak efek samping penurunan harga BBM bersubsidi akan terasa pada penurunan harga barang dan jasa lainnya. Sementara itu, Pemerintah sendiri telah meminta penurunan tarif angkutan sebesar 10 persen.
Pengamat Ekonomi Tony A Prasetyantono juga mengatakan bahwa inflasi pada 2009 akan lebih terkendali dan berada pada satu digit. "Sekitar tujuh persen saya kira masih ok," katanya.
"Kalau stimulus yang direncanakan jalan, kita masih memakai angka tersebut 4,5 - 5,5 persen, inflasi akan lebih rendah, diperkirakan akan turun lebih cepat menuju 5 - 6 persen pada akhir tahun," katanya di Jakarta, Kamis.
Inflasi 5-6 persen tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 6,5 - 7,5 persen. BI sendiri melihat inflasi pada 2009 akan lebih rendah dibandingkan 2009.
Inflasi 2009 rendah terutama didukung oleh harga minyak yang turun drastis dan diperkirakan tetap stabil di level yang rendah 40 - 70 dolar AS per barel.
Penurunan harga minyak tersebut telah direspon oleh Pemerintah dengan menurunkan harga premium dari Rp6.000 menjadi Rp4.500 dan solar dari Rp5.500 menjadiRp4.500.
Penurunan harga minyak pada Desember 2008 tersebut, membuat deflasi sebesar 0,04 persen, dan deflasi diperkirakan berlanjut pada Januari 2009.
BPS sebelumnya memperkirakan pada Januari 2009 dampak efek samping penurunan harga BBM bersubsidi akan terasa pada penurunan harga barang dan jasa lainnya. Sementara itu, Pemerintah sendiri telah meminta penurunan tarif angkutan sebesar 10 persen.
Pengamat Ekonomi Tony A Prasetyantono juga mengatakan bahwa inflasi pada 2009 akan lebih terkendali dan berada pada satu digit. "Sekitar tujuh persen saya kira masih ok," katanya.
Gubernur Tandatangani SK Penangguhan UMK 69 Perusahaan
Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Penangguhan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) untuk 69 perusahaan yang mengajukan penangguhan, Rabu.
Penandatanganan SK penangguhan itu dilakukan di Gedung Pakuan atau Rumah Dinas Gubernur Jabar di Jalan Oto Iskandardinata No.1 Kota Bandung sekitar pukul 20.00 WIB.
Selain itu, Gubernur Heryawan juga menandatangani SK Gubernur terkait penolakan usulan penangguhan UMK untuk 12 perusahaan lainnya.
"Ada sekitar 81 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK sejak 1 Januari 2009, namun setelah diverifikasi hanya 69 yang diluluskan sedangkan 12 lainnya tetap harus membayar upah sesuai UMK di kabupaten/ kota masing-masing," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemprov Jabar, H Mustopa Djamaludin di Bandung.
SK penangguhan UMK itu berdasarkan hasil Sidang Dewan Pengupahan Pemprov Jawa Barat yang digelas Selasa malam.
Sedangkan 12 perusahaan terpaksa ditolak karena hasil verifikasi menunjukkan perusahaan itu tidak memenuhi ketentuan penangguhan UMK. Salah satunya pengajuan itu tidak berdasarkan kesepakatan bipartit.
Sebagian lagi kondisi perusahaan itu dianggap layak membayar upah pekerja sesuai UMK.
Keputusan penangguhan UMK untuk 69 perusahaan itu diambil melalui sidang Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, perwakilan pengusaha, pekerja serta kalangan akademisi dari perguruan tinggi.
Perusahaan yang diluluskan penangguhan UMK tersebar di kantong-kantong industri di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Karawang, Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Purwakarta, Sukabumi, Cirebon serta Kabupaten Sumedang.
Sementara itu UMK tahun 2009 di 26 kabupaten/ kota mengalami kenaikan sekitar 10-16 persen dari Kabutuhan Hidup Layak (KHL) di daerah masing-masing.
UMK tertinggi di Jawa Barat di Kota Bekasi, sedangkan UMK terendah di Kabupaten Sukabumi.
"Disnakertrans Jabar akan mengawasi dan memantau pelaksanaan SK itu di perusahaan yang mendapat penangguhan UMK," kata Mustofa Djamaludin.
Penandatanganan SK penangguhan itu dilakukan di Gedung Pakuan atau Rumah Dinas Gubernur Jabar di Jalan Oto Iskandardinata No.1 Kota Bandung sekitar pukul 20.00 WIB.
Selain itu, Gubernur Heryawan juga menandatangani SK Gubernur terkait penolakan usulan penangguhan UMK untuk 12 perusahaan lainnya.
"Ada sekitar 81 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK sejak 1 Januari 2009, namun setelah diverifikasi hanya 69 yang diluluskan sedangkan 12 lainnya tetap harus membayar upah sesuai UMK di kabupaten/ kota masing-masing," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemprov Jabar, H Mustopa Djamaludin di Bandung.
SK penangguhan UMK itu berdasarkan hasil Sidang Dewan Pengupahan Pemprov Jawa Barat yang digelas Selasa malam.
Sedangkan 12 perusahaan terpaksa ditolak karena hasil verifikasi menunjukkan perusahaan itu tidak memenuhi ketentuan penangguhan UMK. Salah satunya pengajuan itu tidak berdasarkan kesepakatan bipartit.
Sebagian lagi kondisi perusahaan itu dianggap layak membayar upah pekerja sesuai UMK.
Keputusan penangguhan UMK untuk 69 perusahaan itu diambil melalui sidang Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, perwakilan pengusaha, pekerja serta kalangan akademisi dari perguruan tinggi.
Perusahaan yang diluluskan penangguhan UMK tersebar di kantong-kantong industri di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Karawang, Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Purwakarta, Sukabumi, Cirebon serta Kabupaten Sumedang.
Sementara itu UMK tahun 2009 di 26 kabupaten/ kota mengalami kenaikan sekitar 10-16 persen dari Kabutuhan Hidup Layak (KHL) di daerah masing-masing.
UMK tertinggi di Jawa Barat di Kota Bekasi, sedangkan UMK terendah di Kabupaten Sukabumi.
"Disnakertrans Jabar akan mengawasi dan memantau pelaksanaan SK itu di perusahaan yang mendapat penangguhan UMK," kata Mustofa Djamaludin.
Rumah Bekas Akan Kuasai 70 Persen Pasar Jatim
Ketua Asosiasi Realestate Broker Indonesia (Arebi) Jawa Timur, Daniel Sunyoto memperkirakan penjualan rumah bekas akan menguasai 70 persen pasar di semua perusahaan broker properti di provinsi ini.
"Hingga tahun ini, pasar rumah bekas `secondery market` masih mendominasi penjualan di Jatim," kata Ketua Arebi Jatim terpilih, Daniel Sunyoto, seusai acara pemilihan kepengurusan Arebi Jatim di Resto Nine Surabaya, Rabu.
Menurut dia, penjualan unit rumah baru hanya mencapai 30 persen dari total transaksi. Hal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat dan pihak pengembang akan kemudahan menggunakan jasa broker di bisnis mereka. Jika menggunakan jasa broker, dapat dipastikan harganya bisa lebih murah dan prosesnya mudah.
"Hal ini karena, jasa notaris tidak lagi diperlukan. Bahkan, persentase pengambilan laba broker yang bersangkutan sekitar 2-10 persen, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah," katanya.
Di sisi lain, dia menjelaskan, total penjualan properti yang menggunakan jasa broker hanya sebesar 20 persen saja.
"Selama ini banyak pengusaha dan konsumen tidak mengetahui fungsi broker properti sehingga mereka tidak banyak yang menggunakan jasa broker," katanya.
Namun, lanjut dia, ke depan angka penjualan untuk unit properti baru akan terus meningkat.
"Selain karena peraturan pemerintah yang sangat mendukung, hal ini juga disebabkan adanya penurunan suku bunga kredit kepemilikan rumah (KPR)," katanya.
Ia mengatakan, krisis ekonomi global tidak akan mempengaruhi pasar rumah menengah secara signifikan. Kondisi ini didukung adanya kenaikan upah minimum kabupaten/kota pada awal tahun 2009. Kisaran harga jual unit rumah menengah yang harganya di bawah Rp500 juta per unit, diperkirakan tetap bertahan.
"Apalagi masih banyak konsumen yang membutuhkan rumah dan bisa menjangkaunya. Namun, untuk unit properti bersegmentasi pasar atas "high end" diprediksikan akan terganggu," katanya menjelaskan.
"Hingga tahun ini, pasar rumah bekas `secondery market` masih mendominasi penjualan di Jatim," kata Ketua Arebi Jatim terpilih, Daniel Sunyoto, seusai acara pemilihan kepengurusan Arebi Jatim di Resto Nine Surabaya, Rabu.
Menurut dia, penjualan unit rumah baru hanya mencapai 30 persen dari total transaksi. Hal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat dan pihak pengembang akan kemudahan menggunakan jasa broker di bisnis mereka. Jika menggunakan jasa broker, dapat dipastikan harganya bisa lebih murah dan prosesnya mudah.
"Hal ini karena, jasa notaris tidak lagi diperlukan. Bahkan, persentase pengambilan laba broker yang bersangkutan sekitar 2-10 persen, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah," katanya.
Di sisi lain, dia menjelaskan, total penjualan properti yang menggunakan jasa broker hanya sebesar 20 persen saja.
"Selama ini banyak pengusaha dan konsumen tidak mengetahui fungsi broker properti sehingga mereka tidak banyak yang menggunakan jasa broker," katanya.
Namun, lanjut dia, ke depan angka penjualan untuk unit properti baru akan terus meningkat.
"Selain karena peraturan pemerintah yang sangat mendukung, hal ini juga disebabkan adanya penurunan suku bunga kredit kepemilikan rumah (KPR)," katanya.
Ia mengatakan, krisis ekonomi global tidak akan mempengaruhi pasar rumah menengah secara signifikan. Kondisi ini didukung adanya kenaikan upah minimum kabupaten/kota pada awal tahun 2009. Kisaran harga jual unit rumah menengah yang harganya di bawah Rp500 juta per unit, diperkirakan tetap bertahan.
"Apalagi masih banyak konsumen yang membutuhkan rumah dan bisa menjangkaunya. Namun, untuk unit properti bersegmentasi pasar atas "high end" diprediksikan akan terganggu," katanya menjelaskan.
KPPU: Tata Niaga Pupuk Picu Kelangkaan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai kelangkaan pupuk bersubsidi yang sering terjadi saat musim tanam dipicu oleh aturan tata niaga pupuk bersubsidi yang menimbulkan praktik kartel dan penetapan harga jual yang tidak wajar.
"Langkanya pupuk saat dibutuhkan dan harga jual yang di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) itu tidak wajar. Dua indikasi itu menimbulkan dugaan kuat adanya praktek monolopi atau persaingan usaha yang tidak sehat," kata Ketua KPPU Benny Pasaribu di Jakarta, Kamis (22/1).
Menurut analisis KPPU, praktik kartel juga terjadi pada distribusi pupuk non-subsidi dipicu oleh aturan tata niaganya yang menggunakan sistem rayonisasi. "Pupuk non-subsidi tidak diatur tapi secara sistematis juga berlaku rayonisasi, kan seharusnya tidak begitu," ujarnya.
Benny mengatakan, meski pupuk bersubsidi langka seharusnya pupuk non-subsidi tetap mudah ditemukan. Namun kenyataannya pupuk non-subsidi pun sulit ditemukan karena ada kesepakatan menerapkan rayonisasi sehingga tidak terjadi persaingan usaha yang sehat.
"Itu melanggar Undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. UU nomor 5/1999 ini melarang dilakukannya pembagian wilayah distribusi," jelasnya.
KPPU juga menilai telah terjadi penetapan harga secara sistemik oleh semua pabrik yang menyebabkan harga pupuk non-subsidi lebih tinggi dari harga pupuk impor. "Selama Desember 2008 saja, perbedaan harga pupuk impor dan lokal sekitar Rp1.000 per kg," ungkapnya.
Benny mengatakan KPPU telah mengirimkan surat pada seluruh pabrik pupuk untuk segera mengantisipasi kelangkaan yang terjadi di wilayah distribusi yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, produsen juga diminta menurunkan harga pupuk yang tidak wajar.
"Kami juga mengirimkan surat pada menteri terkait (Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan) untuk meninjau kembali aturan tata niaga pupuk bersubsidi," katanya.
Sementara itu, Direktur Kebijakan Persaingan KPPU, Taufik Ahmad mengatakan, tidak adanya mekanisme pasar dalam industri pupuk bersubsidi mengakibatkan proses distribusi hanya menjadi sistem logistik saja. Selain itu, pengawasan terhadap produksi dan disribusi juga masih lemah.
"Seringnya terjadi kelangkaan karena tidak ada sanksi tegas dan pengawasan yang ketat. Munculnya potensi kartel di antara produsen pupuk terjadi karena adanya pembagian wilayah distribusi yang rigid," ujarnya.
Dugaan praktik penguasaan pasar terjadi dalam bentuk diskriminasi dalam pemilihan distributor. "Pemilihan distributor yang terjadi jauh dari prinsip persaingan usaha," katanya.
Meski pemerintah telah menetapkan syarat-syarat untuk menjadi distributor, namun produsen tetap diberi kewenangan menetapkan syarat-syarat tambahan. Persyaratan tambahan seperti garansi perbankan yang tidak rasional berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
"Contohnya penolakan menjadi distributor di wilayah tertentu dengan alasan keuntungan tidak memadai. Padahal secara ekonomis masih memungkinkan menambah distributor," jelasnya.
KPPU menduga telah terjadi praktek monopoli yang dilakukan atas kerjasama produsen dan distributor untuk menahan penyaluran pupuk bersubsidi sehingga menimbulkan kelangkaan dan harganya melampaui HET yang ditetapkan.
"Langkanya pupuk saat dibutuhkan dan harga jual yang di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) itu tidak wajar. Dua indikasi itu menimbulkan dugaan kuat adanya praktek monolopi atau persaingan usaha yang tidak sehat," kata Ketua KPPU Benny Pasaribu di Jakarta, Kamis (22/1).
Menurut analisis KPPU, praktik kartel juga terjadi pada distribusi pupuk non-subsidi dipicu oleh aturan tata niaganya yang menggunakan sistem rayonisasi. "Pupuk non-subsidi tidak diatur tapi secara sistematis juga berlaku rayonisasi, kan seharusnya tidak begitu," ujarnya.
Benny mengatakan, meski pupuk bersubsidi langka seharusnya pupuk non-subsidi tetap mudah ditemukan. Namun kenyataannya pupuk non-subsidi pun sulit ditemukan karena ada kesepakatan menerapkan rayonisasi sehingga tidak terjadi persaingan usaha yang sehat.
"Itu melanggar Undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. UU nomor 5/1999 ini melarang dilakukannya pembagian wilayah distribusi," jelasnya.
KPPU juga menilai telah terjadi penetapan harga secara sistemik oleh semua pabrik yang menyebabkan harga pupuk non-subsidi lebih tinggi dari harga pupuk impor. "Selama Desember 2008 saja, perbedaan harga pupuk impor dan lokal sekitar Rp1.000 per kg," ungkapnya.
Benny mengatakan KPPU telah mengirimkan surat pada seluruh pabrik pupuk untuk segera mengantisipasi kelangkaan yang terjadi di wilayah distribusi yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, produsen juga diminta menurunkan harga pupuk yang tidak wajar.
"Kami juga mengirimkan surat pada menteri terkait (Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan) untuk meninjau kembali aturan tata niaga pupuk bersubsidi," katanya.
Sementara itu, Direktur Kebijakan Persaingan KPPU, Taufik Ahmad mengatakan, tidak adanya mekanisme pasar dalam industri pupuk bersubsidi mengakibatkan proses distribusi hanya menjadi sistem logistik saja. Selain itu, pengawasan terhadap produksi dan disribusi juga masih lemah.
"Seringnya terjadi kelangkaan karena tidak ada sanksi tegas dan pengawasan yang ketat. Munculnya potensi kartel di antara produsen pupuk terjadi karena adanya pembagian wilayah distribusi yang rigid," ujarnya.
Dugaan praktik penguasaan pasar terjadi dalam bentuk diskriminasi dalam pemilihan distributor. "Pemilihan distributor yang terjadi jauh dari prinsip persaingan usaha," katanya.
Meski pemerintah telah menetapkan syarat-syarat untuk menjadi distributor, namun produsen tetap diberi kewenangan menetapkan syarat-syarat tambahan. Persyaratan tambahan seperti garansi perbankan yang tidak rasional berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
"Contohnya penolakan menjadi distributor di wilayah tertentu dengan alasan keuntungan tidak memadai. Padahal secara ekonomis masih memungkinkan menambah distributor," jelasnya.
KPPU menduga telah terjadi praktek monopoli yang dilakukan atas kerjasama produsen dan distributor untuk menahan penyaluran pupuk bersubsidi sehingga menimbulkan kelangkaan dan harganya melampaui HET yang ditetapkan.
Bank Mandiri Gairahkan Papua
Bank Mandiri dalam mengembangkan bisnisnya tak hanya membidik korporasi besar, tapi juga ikut bertanggungjawab dalam mengembangkan sektor UMKM, salah satunya di Papua.
Hingga Desember 2008 Bank Mandiri telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Papua Rp 11,2 miliar. Selain itu, penyaluran sektor UMKM di Papua pada Desember 2008 mencapai Rp 296,5 miliar.
"Kami berharap fasilitas KUR dan UMKM tersebut dapat membangkitkan usaha dan menggerakkan roda perekonomian di bumi Papua," ujar Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo di Manokwari, Papua, Kamis (22/1).
Dalam pemberian kredit UMKM, kata Agus, termasuk KUR, selalu didasarkan pada analisis bank terhadap kelayakan usaha dari para calon debitur. Untuk itu, Mandiri sangat mengedepankan profesionalisme.
Dalam penyaluran kredit itu, Agus menyerahkan secara simbolik KUR kepada empat debitor.
Penyerahan dilakukan di Pulau Mansinam Manokwari pada acara kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Manokwari. Keempat orang debitor itu adalah Adolina Ayatanoy, pedagang sayur mayur, dan La Tapa, seorang nelayan, dengan KUR masing-masing Rp 4 juta.
Sedangkan dua lainnya, Sabir, penjual sari buah merah, dan Joice Linda Rumbekwan, pedagang kelontong, yang masing-masing mendapatkan KUR Rp 5 juta.
"Bank Mandiri mendukung perekonomian di sektor riil termasuk di Papua," kata Agus.
Hingga Desember 2008 Bank Mandiri telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Papua Rp 11,2 miliar. Selain itu, penyaluran sektor UMKM di Papua pada Desember 2008 mencapai Rp 296,5 miliar.
"Kami berharap fasilitas KUR dan UMKM tersebut dapat membangkitkan usaha dan menggerakkan roda perekonomian di bumi Papua," ujar Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo di Manokwari, Papua, Kamis (22/1).
Dalam pemberian kredit UMKM, kata Agus, termasuk KUR, selalu didasarkan pada analisis bank terhadap kelayakan usaha dari para calon debitur. Untuk itu, Mandiri sangat mengedepankan profesionalisme.
Dalam penyaluran kredit itu, Agus menyerahkan secara simbolik KUR kepada empat debitor.
Penyerahan dilakukan di Pulau Mansinam Manokwari pada acara kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Manokwari. Keempat orang debitor itu adalah Adolina Ayatanoy, pedagang sayur mayur, dan La Tapa, seorang nelayan, dengan KUR masing-masing Rp 4 juta.
Sedangkan dua lainnya, Sabir, penjual sari buah merah, dan Joice Linda Rumbekwan, pedagang kelontong, yang masing-masing mendapatkan KUR Rp 5 juta.
"Bank Mandiri mendukung perekonomian di sektor riil termasuk di Papua," kata Agus.
Stimulus Sektor Riil Tak Bisa Ditunda
Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) MS Hidayat mengatakan pemerintah tak bisa menunda-nunda pemberian stimulus untuk sektor riil.
"Bagi pemerintah, program stimulasi sektor riil sudah tak bisa di tunda-tunda lagi," katanya di Jakarta, Rabu (21/1).
Tetapi' lanjutnya, stimulus ini juga harus meningkatkan fungsi koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya pemberdayaan sektor-sektor ekonomi.
Menurutnya, pemberdayaan sektor-sektor ekonomi merupakan adalah stimulasi ekonomi melalui jalur non fiskal. "Hal ini akan sangat bermanfaat dalam menggarirahkan aktivitas perekonomian nasional," ujarnya.
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya melindungi masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran. Ia mengatakan, dalam masa sekarang dimana dampak krisis keuangan global semakin terasa setidaknya ada tiga jalur yang harus diwaspadai.
Pertama guncangan melalui jaur pasar modal yang saat ini telah terasa. Kedua jalur perbankan, yang ketiga jalur ekspor yang saat ini telah mulai mengalami penurunan.
Menurutnya, guncangan di pasar modal telah membuat kepanikan pelaku pasar modal. Selain itu juga mengakibatkan tekanan niali tukar rupiah terhadap dolar karena banyaknya investor di pasar modal yang keluar menarik dananya dari Indonesia.
Di Jalur perbankan, guncangan dapat terjadi terutama akibat masalah psikologi karena kepanikan nasabah akibat kepanikan nasabah. Di jalur ekspor telah terpengaruh seiring dengan pelemahan ekonomi global dan pelemahan permintaan.
Akibat guncangan di ekspor berpengaruh langsung terhadap sektor riil yaitu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para karyawan.
"Bagi pemerintah, program stimulasi sektor riil sudah tak bisa di tunda-tunda lagi," katanya di Jakarta, Rabu (21/1).
Tetapi' lanjutnya, stimulus ini juga harus meningkatkan fungsi koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya pemberdayaan sektor-sektor ekonomi.
Menurutnya, pemberdayaan sektor-sektor ekonomi merupakan adalah stimulasi ekonomi melalui jalur non fiskal. "Hal ini akan sangat bermanfaat dalam menggarirahkan aktivitas perekonomian nasional," ujarnya.
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya melindungi masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran. Ia mengatakan, dalam masa sekarang dimana dampak krisis keuangan global semakin terasa setidaknya ada tiga jalur yang harus diwaspadai.
Pertama guncangan melalui jaur pasar modal yang saat ini telah terasa. Kedua jalur perbankan, yang ketiga jalur ekspor yang saat ini telah mulai mengalami penurunan.
Menurutnya, guncangan di pasar modal telah membuat kepanikan pelaku pasar modal. Selain itu juga mengakibatkan tekanan niali tukar rupiah terhadap dolar karena banyaknya investor di pasar modal yang keluar menarik dananya dari Indonesia.
Di Jalur perbankan, guncangan dapat terjadi terutama akibat masalah psikologi karena kepanikan nasabah akibat kepanikan nasabah. Di jalur ekspor telah terpengaruh seiring dengan pelemahan ekonomi global dan pelemahan permintaan.
Akibat guncangan di ekspor berpengaruh langsung terhadap sektor riil yaitu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para karyawan.
Makro Ganti Nama Jadi Lotte Mart
Lotte Grup akan mengganti nama dagang 'Makro' (PT Makro Indonesia) menjadi 'Lotte Mart' (PT Lotte Shopping Indonesia) dan berinvestasi sekitar Rp 9 triliun untuk membuka 26 gerai baru.
Presiden Direktur Lotte Shopping Indonesia Moon Young Pyo, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/1), mengatakan proses pergantian nama ini akan rampung pada Maret 2009 mendatang.
Namun, lanjutnya, perubahan-perubahan yang bersifat teknis akan dilakukan secara bertahap.
Dia juga mengungkapkan bahwa Lotte Grup akan menanamkan investasi sekitar Rp 9 triliun untuk melakukan ekspansi bisnis di Indonesia mulai saat ini hingga 2013.
"Investasi ini sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan 26 gerai Lotte Mart baru di beberapa kota di Indonesia," katanya.
Dengan pembukaan gerai baru tersebut, pihaknya akan melakukan ribuan karyawan baru.
"Penambahan gerai-gerai baru akan menjadikan jumlah gerai Lotte Mart di Indonesia menjadi 45 buah pada 2013," ungkapnya.
Dengan penambahan tersebut, maka Lotte Mart menjadi salah satu strategi untuk menjadi peritel nomor satu di Indonesia dan Asia.
"Konsep bisnis Lotte Mart juga secara bertahap akan berganti menjadi 'hypermarket' untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang membutuhkan ruang belanja yang modern dan efesien," tambah Moon Yoong.
Presiden Direktur Lotte Shopping Indonesia Moon Young Pyo, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/1), mengatakan proses pergantian nama ini akan rampung pada Maret 2009 mendatang.
Namun, lanjutnya, perubahan-perubahan yang bersifat teknis akan dilakukan secara bertahap.
Dia juga mengungkapkan bahwa Lotte Grup akan menanamkan investasi sekitar Rp 9 triliun untuk melakukan ekspansi bisnis di Indonesia mulai saat ini hingga 2013.
"Investasi ini sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan 26 gerai Lotte Mart baru di beberapa kota di Indonesia," katanya.
Dengan pembukaan gerai baru tersebut, pihaknya akan melakukan ribuan karyawan baru.
"Penambahan gerai-gerai baru akan menjadikan jumlah gerai Lotte Mart di Indonesia menjadi 45 buah pada 2013," ungkapnya.
Dengan penambahan tersebut, maka Lotte Mart menjadi salah satu strategi untuk menjadi peritel nomor satu di Indonesia dan Asia.
"Konsep bisnis Lotte Mart juga secara bertahap akan berganti menjadi 'hypermarket' untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang membutuhkan ruang belanja yang modern dan efesien," tambah Moon Yoong.
Senin, 19 Januari 2009
Inilah Kiat Memilih Broker!
Kasus penggelapan dana nasabah oleh Komisaris utama PT Sarijaya Permana Sekuritas sebesar Rp 245 miliar berdampak buruk bagi kepercayaan investor dan mencoreng industri pasar modal secara keseluruhan.
Sebenarnya investor maupun calon investor tidak perlu takut dan khawatir berinvestasi di pasar modal. "Kasus 2-3 broker saham yang nakal, jangan digeneralisir bahwa semua broker berpotensi bermasalah," kata Direktur Perdagagan Fixed Income dan Derivatif, Keanggotaan dan Partisipan Bursa Efek Indonesia, Guntur Pasaribu di Jakarta Selasa (20/1).
Menurut Guntur, masalah beberapa broker tersebut saat ini sedang ditangani secara intensif oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). BEI bersama Bapepam sedang berupaya mengentaskan masalah ini secepatnya.
Guntur mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih broker saham.
Pertama yang perlu diperhatikan adalah masalah struktur permodalan broker tersebut. Kedua, manajemen broker. Ketiga, divisi-divisi yang ada di broker tersebut seperti riset dan sebagainya. Terakhir, nilai MKBD (modal kerja bersih yang disesuaikan) broker juga bisa dijadikan acuan memilih broker.
Meski begitu Guntur mengembalikan pilihan investor yang sesuai dengan keinginannnya. "Namun yang jelas investor tidak perlu kuatir. Industri ini masih bagus kok, hanya 2-3 broker saja yang bermasalah, sedangkan Sisanya yang 100 lebih itu masih bagus," tukasnya.
Sementara itu Pengamat pasar modal Dandossi Matram mengatakan bahwa kasus beberapa broker yang terjadi belakangan ini, jangan dijadikan acuan untuk menilai broker secara keseluruhan. "Jangan digeneralisir dong, karena broker-broker lainnya masih bagus," ujarnya.
Dandossi juga menekankan, bahwa struktur permodalan broker merupakan faktor yag paling harus diperhatikan dalam memiih broker. Dia mengatakan di tengah situasi krisis broker-broker pelat merah atau anak usaha BUMN, boleh dibilang termasuk dalam kategori broker yang aman secara permodalan.
"Saat ini, mungkin broker-broker pelat merah bisa dikatakan termasuk yang paling aman untuk investasi, karena permodalan mereka kuat karena didukung pemerintah," tuturnya.
Jika mengacu pada nilai MKBD, maka urut-urutannya adalah PT Bahana Securities Rp 387,248 miliar, PT Mandiri Sekuritas Rp 106,439 miliar, PT Danareksa Sekuritas Rp 70,681 miliar dan PT BNI Securities Rp 34,332 miliar.
Tiga perusahaan yang disebut pertama di atas juga menduduki peringkat 5 besar sebagai penjamin emisi obligasi di tahun 2008. Mandiri Sekuritas menduduki peringkat teratas dengan nilai emisi sebesar Rp 7,133 triliun, dilanjutkan oleh Danareksa Sekuritas dengan nilai emisi Rp 1,792 triliun.
Mandiri Sekuritas menguasai pangsa pasar sebesar 43,1% atau meningkat pesat dibandingkan tahun sebelumnya hanya 10,9%.
Sebenarnya investor maupun calon investor tidak perlu takut dan khawatir berinvestasi di pasar modal. "Kasus 2-3 broker saham yang nakal, jangan digeneralisir bahwa semua broker berpotensi bermasalah," kata Direktur Perdagagan Fixed Income dan Derivatif, Keanggotaan dan Partisipan Bursa Efek Indonesia, Guntur Pasaribu di Jakarta Selasa (20/1).
Menurut Guntur, masalah beberapa broker tersebut saat ini sedang ditangani secara intensif oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). BEI bersama Bapepam sedang berupaya mengentaskan masalah ini secepatnya.
Guntur mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih broker saham.
Pertama yang perlu diperhatikan adalah masalah struktur permodalan broker tersebut. Kedua, manajemen broker. Ketiga, divisi-divisi yang ada di broker tersebut seperti riset dan sebagainya. Terakhir, nilai MKBD (modal kerja bersih yang disesuaikan) broker juga bisa dijadikan acuan memilih broker.
Meski begitu Guntur mengembalikan pilihan investor yang sesuai dengan keinginannnya. "Namun yang jelas investor tidak perlu kuatir. Industri ini masih bagus kok, hanya 2-3 broker saja yang bermasalah, sedangkan Sisanya yang 100 lebih itu masih bagus," tukasnya.
Sementara itu Pengamat pasar modal Dandossi Matram mengatakan bahwa kasus beberapa broker yang terjadi belakangan ini, jangan dijadikan acuan untuk menilai broker secara keseluruhan. "Jangan digeneralisir dong, karena broker-broker lainnya masih bagus," ujarnya.
Dandossi juga menekankan, bahwa struktur permodalan broker merupakan faktor yag paling harus diperhatikan dalam memiih broker. Dia mengatakan di tengah situasi krisis broker-broker pelat merah atau anak usaha BUMN, boleh dibilang termasuk dalam kategori broker yang aman secara permodalan.
"Saat ini, mungkin broker-broker pelat merah bisa dikatakan termasuk yang paling aman untuk investasi, karena permodalan mereka kuat karena didukung pemerintah," tuturnya.
Jika mengacu pada nilai MKBD, maka urut-urutannya adalah PT Bahana Securities Rp 387,248 miliar, PT Mandiri Sekuritas Rp 106,439 miliar, PT Danareksa Sekuritas Rp 70,681 miliar dan PT BNI Securities Rp 34,332 miliar.
Tiga perusahaan yang disebut pertama di atas juga menduduki peringkat 5 besar sebagai penjamin emisi obligasi di tahun 2008. Mandiri Sekuritas menduduki peringkat teratas dengan nilai emisi sebesar Rp 7,133 triliun, dilanjutkan oleh Danareksa Sekuritas dengan nilai emisi Rp 1,792 triliun.
Mandiri Sekuritas menguasai pangsa pasar sebesar 43,1% atau meningkat pesat dibandingkan tahun sebelumnya hanya 10,9%.
BTN Turunkan Suku Bunga Kredit
Bank Tabungan Negara (BTN) terhitung hari ini, Selasa (20/1) mulai menurunkan suku bunga kredit rata-rata 0,5 persen untuk seluruh jenis produk.
"Penurunan suku bunga kredit sesuai dengan semangat perbankan untuk segera menyesuaikan tingkat bunga kredit," kata Direktur Utama BTN, Iqbal Latanro di Jakarta.
Kebijakan ini merupakan komitmen bank ini untuk terus melakukan penyesuaian suku bunga kreditnya sesuai dengan kemampuan bank dan kondisi di pasar.
BTN menurunkan tingkat suku bunga kredit khusus untuk realisasi kredit baru. "Dengan kebijakan penurunan suku bunga kredit ini diharapkan Bank BTN dapat bersaing dengan bank yang lain," kata Iqbal.
Iqbal berharap penurunan suku bunga ini dapat mendorong pasar perumahan agar semakin kondusif.
Seperti diketahui bisnis pembiayaan perumahan merupakan bisnis padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja karena terkait dengan 114 industri ikutannya. Hal ini sekaligus dapat menjadi stimulus ekonomi dengan hidupnya kembali antara supply dan demand terkait dengan masalah perumahan.
"Mudah-mudahan penurunan suku bunga kredit ini mendapat respon yang posisitf dari dunia usaha yang terkait perumahan dengan bertumbuh dan berkembangnya industri pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah," tambah Iqbal.
"Penurunan suku bunga kredit sesuai dengan semangat perbankan untuk segera menyesuaikan tingkat bunga kredit," kata Direktur Utama BTN, Iqbal Latanro di Jakarta.
Kebijakan ini merupakan komitmen bank ini untuk terus melakukan penyesuaian suku bunga kreditnya sesuai dengan kemampuan bank dan kondisi di pasar.
BTN menurunkan tingkat suku bunga kredit khusus untuk realisasi kredit baru. "Dengan kebijakan penurunan suku bunga kredit ini diharapkan Bank BTN dapat bersaing dengan bank yang lain," kata Iqbal.
Iqbal berharap penurunan suku bunga ini dapat mendorong pasar perumahan agar semakin kondusif.
Seperti diketahui bisnis pembiayaan perumahan merupakan bisnis padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja karena terkait dengan 114 industri ikutannya. Hal ini sekaligus dapat menjadi stimulus ekonomi dengan hidupnya kembali antara supply dan demand terkait dengan masalah perumahan.
"Mudah-mudahan penurunan suku bunga kredit ini mendapat respon yang posisitf dari dunia usaha yang terkait perumahan dengan bertumbuh dan berkembangnya industri pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah," tambah Iqbal.
ARDIN: Benahi Transportasi Perdagangan
Ardin Indonesia mendesak pemerintah segera mengkaji dan membenahi transportasi perdagangan.
Selama ini, skala kemahalan harga barang yang dibayar konsumen berada jauh di atas harga keekonomian akibat penyimpangan atau tidak adanya sistem baku transportasi perdagangan.
Bambang Soesatyo, Ketua Umum Asosiasi Rekanan dan Distributor Indonesia (ARDIN)/ Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin Indonesia) mengutarakan dalam konteks harga barang, pemerintah sebenarnya tak pernah tuntas membela dan melindungi rakyat. Karena, menurutnya, itu hanya memanfaatkan momentum desakan menurunkan tarif transportasi.
Ardin mengingatkan pemerintah untuk juga memberi perhatian terhadap masalah transportasi perdagangan. Dia melihat akhir-akhir ini pemerintah terlalu memaksakan kehendaknya untuk menghilangkan subsidi BBM dengan menjual bensin dan solar pada tingkat harga keekonomiannya.
Menurutnya, pemerintah juga seharusnya juga membenahi sistem transportasi perdagangan dalam negeri, agar harga aneka barang yang dibayar rakyat adalah harga keekonomian, baik produk manufaktur maupun produk pertanian.
"Bukan harga tinggi akibat moral hazard para birokrat dan 'raja-raja kecil' di jalan raya," tandasnya, Minggu (18/1).
Menurutnya, proses dan struktur pembentukan harga aneka komoditas di pasar dalam negeri telah menyimpang sangat jauh, sehingga konsumen harus menerima perlakuan tidak adil dengan membayar harga barang sangat mahal.
"Tanpa membenahi dan membakukan sebuah sistem dalam transportasi perdagangan, keinginan kita menurunkan harga produk manufaktur dan produk pertanian akan sulit diwujudkan. Itu sama artinya kita memelihara perlakuan tidak adil kepada rakyat," tukasnya.
Untuk menurunkan harga barang, pemerintah sebagai regulator harus mengatur transportasi perdagangan. Biaya distribusi dan transportasi perdagangan idealnya hanya berkisar 6-12% dari harga jual sebuah produk di pasar.
Para pengusaha mengklaim, biaya transportasi perdagangan di Indonesia tercatat paling mahal. Di banyak negara, biaya transportasi perdagangan hanya berkisar 8-12 persen. Di Indonesia, biaya transportasi perdagangan untuk produk manufaktur mencapai 18-20 persen dan rata-rata 38% untuk produk pertanian/perkebunan.
Sejak harga BBM mahal, biaya transportasi perdagangan produk pertanian/perkebunan bahkan sudah mencakup 40% dari harga jualnya di pasar. Bambang mengatakan belum ada standar tarif resmi untuk transportasi perdagangan.
Tarif ditentukan oleh operator angkutan barang tanpa patokan yang jelas. Sepanjang perjalanan menuju pasar, transportasi perdagangan dibebani lagi dengan biaya siluman di pos-pos penimbangan serta pungutan liar oleh preman jalanan.
"Kami mendesak pemerintah, dalam hal ini departemen perhubungan segera mempertimbangkan penetapan dan pemberlakuan tarif resmi untuk transportasi perdagangan," ujarnya.
Selama ini, skala kemahalan harga barang yang dibayar konsumen berada jauh di atas harga keekonomian akibat penyimpangan atau tidak adanya sistem baku transportasi perdagangan.
Bambang Soesatyo, Ketua Umum Asosiasi Rekanan dan Distributor Indonesia (ARDIN)/ Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin Indonesia) mengutarakan dalam konteks harga barang, pemerintah sebenarnya tak pernah tuntas membela dan melindungi rakyat. Karena, menurutnya, itu hanya memanfaatkan momentum desakan menurunkan tarif transportasi.
Ardin mengingatkan pemerintah untuk juga memberi perhatian terhadap masalah transportasi perdagangan. Dia melihat akhir-akhir ini pemerintah terlalu memaksakan kehendaknya untuk menghilangkan subsidi BBM dengan menjual bensin dan solar pada tingkat harga keekonomiannya.
Menurutnya, pemerintah juga seharusnya juga membenahi sistem transportasi perdagangan dalam negeri, agar harga aneka barang yang dibayar rakyat adalah harga keekonomian, baik produk manufaktur maupun produk pertanian.
"Bukan harga tinggi akibat moral hazard para birokrat dan 'raja-raja kecil' di jalan raya," tandasnya, Minggu (18/1).
Menurutnya, proses dan struktur pembentukan harga aneka komoditas di pasar dalam negeri telah menyimpang sangat jauh, sehingga konsumen harus menerima perlakuan tidak adil dengan membayar harga barang sangat mahal.
"Tanpa membenahi dan membakukan sebuah sistem dalam transportasi perdagangan, keinginan kita menurunkan harga produk manufaktur dan produk pertanian akan sulit diwujudkan. Itu sama artinya kita memelihara perlakuan tidak adil kepada rakyat," tukasnya.
Untuk menurunkan harga barang, pemerintah sebagai regulator harus mengatur transportasi perdagangan. Biaya distribusi dan transportasi perdagangan idealnya hanya berkisar 6-12% dari harga jual sebuah produk di pasar.
Para pengusaha mengklaim, biaya transportasi perdagangan di Indonesia tercatat paling mahal. Di banyak negara, biaya transportasi perdagangan hanya berkisar 8-12 persen. Di Indonesia, biaya transportasi perdagangan untuk produk manufaktur mencapai 18-20 persen dan rata-rata 38% untuk produk pertanian/perkebunan.
Sejak harga BBM mahal, biaya transportasi perdagangan produk pertanian/perkebunan bahkan sudah mencakup 40% dari harga jualnya di pasar. Bambang mengatakan belum ada standar tarif resmi untuk transportasi perdagangan.
Tarif ditentukan oleh operator angkutan barang tanpa patokan yang jelas. Sepanjang perjalanan menuju pasar, transportasi perdagangan dibebani lagi dengan biaya siluman di pos-pos penimbangan serta pungutan liar oleh preman jalanan.
"Kami mendesak pemerintah, dalam hal ini departemen perhubungan segera mempertimbangkan penetapan dan pemberlakuan tarif resmi untuk transportasi perdagangan," ujarnya.
Ekspor Sawit RI Naik Tajam
Ekspor produk sawit Indonesia yang terdiri atas CPO dan produk minyak sawit lainnya ke negara-negara Uni Eropa meningkat tajam dalam dua tahun terakhir ini.
Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Indonesia, Elfian Effendi di Jakarta, Minggu (18/1) mengatakan, berdasarkan data Departemen Perindustrian (2008), ekspor CPO ke 10 negara Uni Eropa pada Januari-Agustus 2008 mencapai US$ 479,43 juta dengan volume 471 ribu ton naik tajam dibanding periode sama tahun 2007 sebesar US$ 320,35 juta dengan volume 444 ribu ton.
Ekspor produk sawit tersebut dilakukan ke 15 negara antara lain, Uni Eropa seperti Belanda, Jerman, Perancis, Inggris, Italia, Spanyol, dan Denmark.
Peningkatan ekspor itu, menurutnya, terjadi ketika justru Indonesia menerima berbagai kecaman dan tudingan sebagai negara perusak hutan tropis dan penyumbang emisi karbon terbesar di dunia dari praktik pembukaan lahan hutan untuk sawit.
Namun pada kenyataannya, justru negara-negara maju tersebut menikmati produk dari hasil pembukaan lahan sawit Indonesia tersebut.
Sikap ini menunjukkan tingginya standar ganda negara-negara maju tersebut terhadap industri berbasis lahan dan hutan di Indonesia.
Sedangkan ekspor produk-produk minyak sawit lainya selain CPO ke 15 negara Uni Eropa pada 8 bulan tahun 2008 mencapai US$ 1,33 miliar sementara pada periode sama tahun 2007 nilai transaksinya mencapai US$ 580,33 juta.
Elfian mengatakan, peningkatan nilai dan volume ekspor CPO dan produk-produk minyak sawit lainnya dari Indonesia ke negara-negara Uni Eropa tersebut terjadi pada saat isu perubahan iklim mencuat tajam ke permukaan.
"Jadi Indonesia cuma menerima stempel buruk sebagai negara penyumbang emisi terbesar dari pembukaan lahan hutan untuk sawit. Namun negara-negara konsumen seperti Uni Eropa seperti tak kena stempel buruk apa pun. Ini bentuk penjajahan opini publik secara global, ujar Elfian.
Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Indonesia, Elfian Effendi di Jakarta, Minggu (18/1) mengatakan, berdasarkan data Departemen Perindustrian (2008), ekspor CPO ke 10 negara Uni Eropa pada Januari-Agustus 2008 mencapai US$ 479,43 juta dengan volume 471 ribu ton naik tajam dibanding periode sama tahun 2007 sebesar US$ 320,35 juta dengan volume 444 ribu ton.
Ekspor produk sawit tersebut dilakukan ke 15 negara antara lain, Uni Eropa seperti Belanda, Jerman, Perancis, Inggris, Italia, Spanyol, dan Denmark.
Peningkatan ekspor itu, menurutnya, terjadi ketika justru Indonesia menerima berbagai kecaman dan tudingan sebagai negara perusak hutan tropis dan penyumbang emisi karbon terbesar di dunia dari praktik pembukaan lahan hutan untuk sawit.
Namun pada kenyataannya, justru negara-negara maju tersebut menikmati produk dari hasil pembukaan lahan sawit Indonesia tersebut.
Sikap ini menunjukkan tingginya standar ganda negara-negara maju tersebut terhadap industri berbasis lahan dan hutan di Indonesia.
Sedangkan ekspor produk-produk minyak sawit lainya selain CPO ke 15 negara Uni Eropa pada 8 bulan tahun 2008 mencapai US$ 1,33 miliar sementara pada periode sama tahun 2007 nilai transaksinya mencapai US$ 580,33 juta.
Elfian mengatakan, peningkatan nilai dan volume ekspor CPO dan produk-produk minyak sawit lainnya dari Indonesia ke negara-negara Uni Eropa tersebut terjadi pada saat isu perubahan iklim mencuat tajam ke permukaan.
"Jadi Indonesia cuma menerima stempel buruk sebagai negara penyumbang emisi terbesar dari pembukaan lahan hutan untuk sawit. Namun negara-negara konsumen seperti Uni Eropa seperti tak kena stempel buruk apa pun. Ini bentuk penjajahan opini publik secara global, ujar Elfian.
Langganan:
Postingan (Atom)