Operasional sebagian bank libur pada Jumat, 2 Januari 2009, seiring dengan cuti bersama. Sementara pada 25 Desember (Natal), 29 Desember 2008 (tahun baru Islam) dan 1 Januari 2009 (tahun baru) libur sesuai ketetapan pemerintah sebagai hari libur nasional.
Staf Hubungan Masyarakat (Humas) Bank Danamon, Abraham, Rabu (24/12), mengatakan pada 2 Januari pihaknya tidak beroperasi, dan beroperasi normal pada 5 Januari 2009. Sementara pada 26, 30 dan 31 Desember 2008, Bank Danamon juga akan beroperasi normal.
Sedangkan staf Humas Bank Mandiri Iskandar Tumbuan mengatakan pihaknya juga tidak beroperasi pada 2 Januari 2009. Tapi pada 26 Desember 2008, Bank Mandiri beroperasi terbatas dan menerima setoran untuk pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina.
Ia mengatakan pada hari itu, Bank Mandiri hanya membuka 339 kantor cabang dan beroperasi mulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB. Sedangkan pada 30-31 Desember 2008 beroperasi normal.
Ia menambahkan Bank Mandiri pada Sabtu, 27 Desember 2008, akan membuka layanan setoran BBM di 339 cabang.
Begitu juga dengan staf Humas Bank OCBC NISP, Grace, yang mengatakan pihaknya libur pada Jumat, 2 Januari 2009. Sehingga libur dimulai sejak tahun baru, yaitu Kamis, 1 Januari 2009 hingga 4 Januari 2009 dan beroperasi normal pada 5 Januari 2009.
Untuk 26 dan 30 Desember 2008, OCBC NISP akan beroperasi seperti biasa. Kemudian pada Rabu, 31 Desember 2008, pihaknya beroperasi terbatas.
Pernyataan senada datang dari Humas Bank BRI, Eko, yang mengatakan bahwa BRI akan libur pada 2 Januari 2009. Namun, pada 26 Januari 2009, BRI tetap beroperasi, begitu pula pada 30 dan 31 Desember 2008, kas tetap beroperasi.
"Kita beroperasi normal pada 5 Januari 2009," katanya.
Bank BNI dalam pengumumannya menyatakan pada 25 dan 29 Desember 2008 serta 1 Januari 2009, bnak pleta merah itu libur.
Kemudian pada 26 Desember 2008, BNI beroperasi terbatas pada kantor cabang utama, kantor cabang syariah dan kantor layanan Pondok Indah Mall 1, dengan layanan transaksi kas rupiah, kiriman uang dalam negeri dan kliring, setoran Pertamina (BBM dan NBBM), dan setoran pajak.
Sedangkan konter visa on arrival (VOA) di bandara tetap membuka layanan transaksi perbankan. "Pada 2 Januari 2009 kita tetap buka," katanya.
Jumat, 26 Desember 2008
Mandiri Siap Rp 500 M/Hari Selama Libur
Bank Mandiri akan tetap memberikan layanan terbaiknya kepada nasabah selama periode libur akhir tahun 2008, melalui 323 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Layanan itu akan didukung dengan layanan 24 jam penuh melalui 3.746 mandiri ATM, 14.295 ATM Bersama, 7.640 jaringan LINK serta ATM yang berlogo Visa maupun Plus.
Selain itu, untuk keperluan transaksi, nasabah Bank Mandiri juga dapat memanfaatkan layanan electronic channel seperti Internet Banking, Phone Banking dan SMS Banking, yang selalu siap selama 24 jam selama periode liburan akhir tahun.
“Untuk mengantisipasi peningkatan transaksi menjelang dan selama liburan akhir tahun 2008, kami telah menyiapkan sekitar Rp 7 triliun atau Rp 500 miliar per hari untuk penarikan tunai di ATM," kata Corporate Secretary Bank Mandiri Sukoriyanto, Rabu (24/12).
Menurut Sukoriyanto, angka itu meningkat dari hari biasanya yang hanya sebesar Rp 448 miliar per hari. Untuk itu, ia berharap masyarakat tidak perlu cemas bila memerlukan dana tunai selama libur akhir tahun ini.
Ia juga mengatakan Bank Mandiri telah menerapkan Software Cash Management dan monitoring khusus untuk memantau operasional seluruh Mandiri ATM. Dengan software tersebut akan diketahui pola transaksi untuk hari biasa ataupun hari-hari libur panjang.
Sukoriyanto menambahkan bahwa ada peningkatan transaksi menjelang dan selama libur akhir tahun 2008 sekitar 15% sampai 20% dari biasanya yang tercatat rata-rata sekitar 1,2 juta transaksi per ATM per hari.
Jika terdapat masalah dengan layanan ATM Mandiri, nasabah dapat langsung menghubungi Call Mandiri di 14000 atau (021) 5299-7777.
Bank Mandiri juga selalu menjaga ketersediaan supplies, peripherals, kesiapan infrastruktur dan sistem operasional ATM. Selain itu untuk memastikan agar operasional layanan ATM Bank Mandiri tetap terjaga, Bank Mandiri telah menunjuk tim ATM yang akan selalu stand by selama liburan yang terdiri dari tim ATM masing-masing cabang di seluruh Indonesia, serta tim Kantor Pusat yang selalu memonitor kinerja ATM.
Dengan adanya tim ini, apabila terdapat permasalahan terhadap layanan ATM Bank Mandiri, diharapkan dapat diselesaikan segera.
Khusus 26 Desember 2008, 290 kantor cabang Bank Mandiri di seluruh Indonesia mulai pukul 08:00 hingga 13:00 WIB, dibuka untuk memberikan layanan umum dan penerimaan setoran BBM. Sedangkan pada 27 Desember 2008 dan 2 Januari 2009, ada sekitar 142 cabang dibuka hanya untuk melayani setoran BBM.
Layanan itu akan didukung dengan layanan 24 jam penuh melalui 3.746 mandiri ATM, 14.295 ATM Bersama, 7.640 jaringan LINK serta ATM yang berlogo Visa maupun Plus.
Selain itu, untuk keperluan transaksi, nasabah Bank Mandiri juga dapat memanfaatkan layanan electronic channel seperti Internet Banking, Phone Banking dan SMS Banking, yang selalu siap selama 24 jam selama periode liburan akhir tahun.
“Untuk mengantisipasi peningkatan transaksi menjelang dan selama liburan akhir tahun 2008, kami telah menyiapkan sekitar Rp 7 triliun atau Rp 500 miliar per hari untuk penarikan tunai di ATM," kata Corporate Secretary Bank Mandiri Sukoriyanto, Rabu (24/12).
Menurut Sukoriyanto, angka itu meningkat dari hari biasanya yang hanya sebesar Rp 448 miliar per hari. Untuk itu, ia berharap masyarakat tidak perlu cemas bila memerlukan dana tunai selama libur akhir tahun ini.
Ia juga mengatakan Bank Mandiri telah menerapkan Software Cash Management dan monitoring khusus untuk memantau operasional seluruh Mandiri ATM. Dengan software tersebut akan diketahui pola transaksi untuk hari biasa ataupun hari-hari libur panjang.
Sukoriyanto menambahkan bahwa ada peningkatan transaksi menjelang dan selama libur akhir tahun 2008 sekitar 15% sampai 20% dari biasanya yang tercatat rata-rata sekitar 1,2 juta transaksi per ATM per hari.
Jika terdapat masalah dengan layanan ATM Mandiri, nasabah dapat langsung menghubungi Call Mandiri di 14000 atau (021) 5299-7777.
Bank Mandiri juga selalu menjaga ketersediaan supplies, peripherals, kesiapan infrastruktur dan sistem operasional ATM. Selain itu untuk memastikan agar operasional layanan ATM Bank Mandiri tetap terjaga, Bank Mandiri telah menunjuk tim ATM yang akan selalu stand by selama liburan yang terdiri dari tim ATM masing-masing cabang di seluruh Indonesia, serta tim Kantor Pusat yang selalu memonitor kinerja ATM.
Dengan adanya tim ini, apabila terdapat permasalahan terhadap layanan ATM Bank Mandiri, diharapkan dapat diselesaikan segera.
Khusus 26 Desember 2008, 290 kantor cabang Bank Mandiri di seluruh Indonesia mulai pukul 08:00 hingga 13:00 WIB, dibuka untuk memberikan layanan umum dan penerimaan setoran BBM. Sedangkan pada 27 Desember 2008 dan 2 Januari 2009, ada sekitar 142 cabang dibuka hanya untuk melayani setoran BBM.
Dana Infrastruktur Obat PHK
Dana APBN 2009 untuk infrastrukutur sebesar Rp 70 triliun dinilai akan efektif menyerap tenaga kerja. Asalkan, pembangunan itu berhubungan dengan proses produksi industri dan aktivitas ekonomi lainnya seperti irigasi, jalan, dan pelabuhan.
Ekonom Institute for Development Economy and Finance (Indef) Fadhil Hasan mengatakan, jika infrastruktur yang dibangun sesuai dengan peluang angkatan kerja tentu akan efektif. Karena itu, angkatan kerja baru sangat tergantung pada infrastruktur. Selain itu, terkait juga pada kapan realisasi pembangunan itu.
Pembangunn infrastruktur secara umum biasanya mampu menyerap tenaga kerja sehingga menjadi kompensasi bagi masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Saya kira bagus kalau misalnya itu berjalan dengan baik,” katanya, di Jakarta, Kamis (25/12).
Saat ini, kata Fadhil, Departemen Pekerjaan Umum (PU) menghitung sekitar dua juta tenaga kerja baru yang akan terserap di 2009 dari alokasi Rp 70 triliun untuk infrastruktur itu. Meski begitu, Fadhil belum bisa memastikan apakah realisasinya akan tercapai. ”Itu kan baru rencana, realisasinya seperti apa kita belum tahu,” tukasnya.
Namun angka ini, menurutnya merupakan angka cukup signifikan jika dibandingkan dengan alokasi infrastruktur untuk tahun-tahun sebelumnya. Pada APBN 2008 dana untuk proyek infrastruktur hanya mendapat alokasi Rp 20 triliun. Sementara Distribusi anggaran APBN 2007 untuk sektor infrastruktur sebesar Rp 30 triliun.
Fadhil berharap proyek infrastruktur yang dibangun berhubungan dengan proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya seperti irigasi, jalan, pelabuhan, dan juga sekolah sehingga efektif menyerap tenaga kerja.
Ia juga mengingatkan dalam realisasi proyek infrastruktur selalu menghadapi kendala birokrasi seperti keterlambatan pencairan dan proses izin pembangunan. “Artinya, masih menyisakan kekhawatiran akan keterlambatan pencairan dana, persoalan izin dan lain sebagainya,” katanya.
Sebelumnya, Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Susantono mengtakan APBN menyediakan dana paling tidak sebesar Rp 70 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia selama 2009.
Ia menyebutkan, dana tersebut lebih dari cukup untuk pembangunan infrastruktur. Hal itu diperkuat dengan rencana pemerintah yang akan membuat skema-skema pendanaan yang paling menguntungkan. "Kita minta kepada departemen-departemen teknis untuk semaksimal mungkin menggunakan dana ini untuk membuka lapangan kerja," katanya.
Menurut dia, ke depan dalam kondisi perekonomian global mengalami krisis, akan membuat dana dari pihak swasta makin terbatas. Akibatnya, pembangunan infrastruktur harus bertumpu pada dana sendiri (APBN).
Keberadaan infrastruktur, lanjutnya, paling tidak memiliki dua aspek, yaitu penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat, dan akan menjadi daya dukung atas daya saing perekonomian nasional. "Dua hal itu sangat diperlukan untuk menghadapi krisis global tahun depan," ujar Bambang.
Ekonom Institute for Development Economy and Finance (Indef) Fadhil Hasan mengatakan, jika infrastruktur yang dibangun sesuai dengan peluang angkatan kerja tentu akan efektif. Karena itu, angkatan kerja baru sangat tergantung pada infrastruktur. Selain itu, terkait juga pada kapan realisasi pembangunan itu.
Pembangunn infrastruktur secara umum biasanya mampu menyerap tenaga kerja sehingga menjadi kompensasi bagi masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Saya kira bagus kalau misalnya itu berjalan dengan baik,” katanya, di Jakarta, Kamis (25/12).
Saat ini, kata Fadhil, Departemen Pekerjaan Umum (PU) menghitung sekitar dua juta tenaga kerja baru yang akan terserap di 2009 dari alokasi Rp 70 triliun untuk infrastruktur itu. Meski begitu, Fadhil belum bisa memastikan apakah realisasinya akan tercapai. ”Itu kan baru rencana, realisasinya seperti apa kita belum tahu,” tukasnya.
Namun angka ini, menurutnya merupakan angka cukup signifikan jika dibandingkan dengan alokasi infrastruktur untuk tahun-tahun sebelumnya. Pada APBN 2008 dana untuk proyek infrastruktur hanya mendapat alokasi Rp 20 triliun. Sementara Distribusi anggaran APBN 2007 untuk sektor infrastruktur sebesar Rp 30 triliun.
Fadhil berharap proyek infrastruktur yang dibangun berhubungan dengan proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya seperti irigasi, jalan, pelabuhan, dan juga sekolah sehingga efektif menyerap tenaga kerja.
Ia juga mengingatkan dalam realisasi proyek infrastruktur selalu menghadapi kendala birokrasi seperti keterlambatan pencairan dan proses izin pembangunan. “Artinya, masih menyisakan kekhawatiran akan keterlambatan pencairan dana, persoalan izin dan lain sebagainya,” katanya.
Sebelumnya, Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Susantono mengtakan APBN menyediakan dana paling tidak sebesar Rp 70 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia selama 2009.
Ia menyebutkan, dana tersebut lebih dari cukup untuk pembangunan infrastruktur. Hal itu diperkuat dengan rencana pemerintah yang akan membuat skema-skema pendanaan yang paling menguntungkan. "Kita minta kepada departemen-departemen teknis untuk semaksimal mungkin menggunakan dana ini untuk membuka lapangan kerja," katanya.
Menurut dia, ke depan dalam kondisi perekonomian global mengalami krisis, akan membuat dana dari pihak swasta makin terbatas. Akibatnya, pembangunan infrastruktur harus bertumpu pada dana sendiri (APBN).
Keberadaan infrastruktur, lanjutnya, paling tidak memiliki dua aspek, yaitu penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat, dan akan menjadi daya dukung atas daya saing perekonomian nasional. "Dua hal itu sangat diperlukan untuk menghadapi krisis global tahun depan," ujar Bambang.
Mantap! Infrastruktur Dapat Rp 70 T
APBN menyediakan dana paling tidak sebesar Rp 70 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia selama 2009.
Hal itu ditegaskan Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Susantono di Jakarta, Rabu (24/12).
Ia menyebutkan, dana tersebut lebih dari cukup untuk pembangunan infrastruktur, dengan pemerintah akan membuat skema-skema pendanaan yang paling menguntungkan.
"Kita minta kepada departemen-departemen teknis untuk semaksimal mungkin menggunakan dana ini untuk membuka lapangan kerja," katanya.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur 2009 juga akan memperhatikan target-target dalam Inpres 5/2008 tentang Fokus Program Pembangunan Ekonomi 2008-2009.
Ia menyebutkan, ke depan dalam kondisi perekonomian global mengalami krisis, akan membuat dana dari pihak swasta makin terbatas sehingga harus bertumpu pada dana sendiri (APBN) untuk membangun infrastruktur.
Keberadaan infrastruktur, lanjutnya, paling tidak memiliki dua aspek, yaitu penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat, dan akan menjadi daya dukung atas daya saing perekonomian nasional.
"Dua hal itu sangat diperlukan untuk menghadapi krisis global tahun depan," ujar Bambang.
Sementara itu, mengenai pembahasan RUU tentang Kawasan Ekonomi Khusus (RUU KEK), Bambang mengatakan, pada Januari nanti akan ada pembahasan yang lebih mendalam.
"Tapi semua fraksi sudah sepakat bahwa pembahasan RUU itu akan diselesaikan pada 2009," katanya.
Ia menyebutkan, hingga saat ini sudah ada 18 provinsi yang mengusulkan agar bagian dari wilayahnya dijadikan sebagai KEK.
"Paralel dengan pembahasan RUU KEK, saya kira mereka harus menyiapkan diri misalnya menyiapkan rencana tata ruang, amdal, dan lainnya," katanya.
Hal itu ditegaskan Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Susantono di Jakarta, Rabu (24/12).
Ia menyebutkan, dana tersebut lebih dari cukup untuk pembangunan infrastruktur, dengan pemerintah akan membuat skema-skema pendanaan yang paling menguntungkan.
"Kita minta kepada departemen-departemen teknis untuk semaksimal mungkin menggunakan dana ini untuk membuka lapangan kerja," katanya.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur 2009 juga akan memperhatikan target-target dalam Inpres 5/2008 tentang Fokus Program Pembangunan Ekonomi 2008-2009.
Ia menyebutkan, ke depan dalam kondisi perekonomian global mengalami krisis, akan membuat dana dari pihak swasta makin terbatas sehingga harus bertumpu pada dana sendiri (APBN) untuk membangun infrastruktur.
Keberadaan infrastruktur, lanjutnya, paling tidak memiliki dua aspek, yaitu penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat, dan akan menjadi daya dukung atas daya saing perekonomian nasional.
"Dua hal itu sangat diperlukan untuk menghadapi krisis global tahun depan," ujar Bambang.
Sementara itu, mengenai pembahasan RUU tentang Kawasan Ekonomi Khusus (RUU KEK), Bambang mengatakan, pada Januari nanti akan ada pembahasan yang lebih mendalam.
"Tapi semua fraksi sudah sepakat bahwa pembahasan RUU itu akan diselesaikan pada 2009," katanya.
Ia menyebutkan, hingga saat ini sudah ada 18 provinsi yang mengusulkan agar bagian dari wilayahnya dijadikan sebagai KEK.
"Paralel dengan pembahasan RUU KEK, saya kira mereka harus menyiapkan diri misalnya menyiapkan rencana tata ruang, amdal, dan lainnya," katanya.
Pertamina Jamin Elpiji dan BBM Cukup
akarta - Pertamina menjamin pasokan Elpiji mencukupi kebutuhan masyarakat selama masa liburan Natal dan Tahun Baru ini. Langkah yang diambil Pertamina dengan menambah pasokan di wilayah Jabodetabek serta mengamankan jalur distribusi elpiji ke SPBE di wilayah-wilayah lainnya.
"Untuk menjamin pasokan elpiji, Pertamina mulai mengoperasikan Floating Storage and Offloading (FSO) Maersk Venture dan Flander Loyalty di Teluk Semangka dengan kapasitas masing-masing 44.000 Metrik Ton (MT)," kata Vice President Communications PT Pertamina Anang R Noor di Jakarta, Rabu (24/12).
Selain itu, lanjut Anang, penyaluran elpiji juga dinaikkan hingga 3.000 MT per hari di Pelabuhan Tanjung Priok. "Dalam mengamankan pasokan elpiji, Pertamina juga akan mengoptimalkan armada tanker pengangkut pasokan elpiji," cetusnya.
Anang menambahkan, baru-baru ini, ada beberapa armada tanker elpiji Pertamina yang merapat ke berbagai pelabuhan seperti, Pelabuhan Makassar (Sulsel), Tanjung Perak (Jatim), Pangkalan Susu (Sumut), Tanjung Priok (DKI Jakarta), dengan kapasitas bongkar muat antara 1.800 MT hingga 8.400 MT. "Ke depan, Pertamina akan melakukan hal ini secara teratur", ujar Anang.
Sementara itu, guna memastikan ketersediaan pasokan minyak tanah, Pertamina juga telah menyiapkan minyak tanah dengan harga keekonomian di wilayah-wilayah yang telah terkonversi ke elpiji yaitu di sekitar wilayah Jakarta, Semarang dan Palembang.
Dijelaskan Anang, saat ini di Jakarta terdapat 24 SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang menjual minyak tanah dalam kemasan 5 liter dengan harga Rp 55.000 per kemasan. Di samping itu, juga terdapat 47 agen minyak tanah dan 268 pangkalan yang menjual minyak tanah keekonomian kepada pengecer.
"Minyak tanah keekonomian itu dijual kepada pengecer dengan harga Rp 7.000 per liternya. Kemudian, dijual kepada konsumen dengan harga berkisar antara Rp 7.500,- sampai Rp 9.000,- per liter", jelas Anang.
Sementera itu, ketersediaan pasokan BBM selama liburan Natal dan Tahun Baru 2009, Pertamina memastikan pasokan aman. "Per hari ini, (Rabu, 24/12), posisi stok Premium mencukupi untuk kebutuhan selama 20 hari", Anang meyakinkan.
Disamping menambah pasokan elpiji dan BBM ke masyarakat, saat ini Pertamina juga tengah memperkuat kehandalan infrastrukturnya. Menurut Anang, hal ini dilakukan disamping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan elpiji juga untuk memastikan tercapainya target program konversi minyak tanah ke Elpiji pada tahun 2009 mendatang.
"Termasuk di dalamnya dengan kesiagaan kapal tanker pengangkut pasokan elpiji ke berbagai pelabuhan, penguatan armada truk pengangkutan Elpiji ke agen, serta pengoperasian 11 (sebelas) SPBE (stasiun pengisian bahan bakar elpiji) baru dalam waktu dekat ini", ungkapnya.
"Untuk menjamin pasokan elpiji, Pertamina mulai mengoperasikan Floating Storage and Offloading (FSO) Maersk Venture dan Flander Loyalty di Teluk Semangka dengan kapasitas masing-masing 44.000 Metrik Ton (MT)," kata Vice President Communications PT Pertamina Anang R Noor di Jakarta, Rabu (24/12).
Selain itu, lanjut Anang, penyaluran elpiji juga dinaikkan hingga 3.000 MT per hari di Pelabuhan Tanjung Priok. "Dalam mengamankan pasokan elpiji, Pertamina juga akan mengoptimalkan armada tanker pengangkut pasokan elpiji," cetusnya.
Anang menambahkan, baru-baru ini, ada beberapa armada tanker elpiji Pertamina yang merapat ke berbagai pelabuhan seperti, Pelabuhan Makassar (Sulsel), Tanjung Perak (Jatim), Pangkalan Susu (Sumut), Tanjung Priok (DKI Jakarta), dengan kapasitas bongkar muat antara 1.800 MT hingga 8.400 MT. "Ke depan, Pertamina akan melakukan hal ini secara teratur", ujar Anang.
Sementara itu, guna memastikan ketersediaan pasokan minyak tanah, Pertamina juga telah menyiapkan minyak tanah dengan harga keekonomian di wilayah-wilayah yang telah terkonversi ke elpiji yaitu di sekitar wilayah Jakarta, Semarang dan Palembang.
Dijelaskan Anang, saat ini di Jakarta terdapat 24 SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang menjual minyak tanah dalam kemasan 5 liter dengan harga Rp 55.000 per kemasan. Di samping itu, juga terdapat 47 agen minyak tanah dan 268 pangkalan yang menjual minyak tanah keekonomian kepada pengecer.
"Minyak tanah keekonomian itu dijual kepada pengecer dengan harga Rp 7.000 per liternya. Kemudian, dijual kepada konsumen dengan harga berkisar antara Rp 7.500,- sampai Rp 9.000,- per liter", jelas Anang.
Sementera itu, ketersediaan pasokan BBM selama liburan Natal dan Tahun Baru 2009, Pertamina memastikan pasokan aman. "Per hari ini, (Rabu, 24/12), posisi stok Premium mencukupi untuk kebutuhan selama 20 hari", Anang meyakinkan.
Disamping menambah pasokan elpiji dan BBM ke masyarakat, saat ini Pertamina juga tengah memperkuat kehandalan infrastrukturnya. Menurut Anang, hal ini dilakukan disamping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan elpiji juga untuk memastikan tercapainya target program konversi minyak tanah ke Elpiji pada tahun 2009 mendatang.
"Termasuk di dalamnya dengan kesiagaan kapal tanker pengangkut pasokan elpiji ke berbagai pelabuhan, penguatan armada truk pengangkutan Elpiji ke agen, serta pengoperasian 11 (sebelas) SPBE (stasiun pengisian bahan bakar elpiji) baru dalam waktu dekat ini", ungkapnya.
Rabu, 24 Desember 2008
Pertumbuhan Ritel Modern Diperkirakan Anjlok pada 2009
Pengusaha ritel modern memperkirakan pertumbuhan penjualan pada 2009 akan anjlok hingga 15 persen. "Tahun ini ritel bisa tumbuh 20 persen menjadi Rp 70 triliun. Namun, tahun depan sepertinya cuma tumbuh lima persen," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Benjamin J. Mailool dalam jumpa pers di Senayan City, Jakarta, Jumat Pekan silam.
Penurunan pertumbuhan akan terjadi sebagai imbas krisis global. "Sulitnya keadaan ekonomi membuat daya beli masyarakat berkurang," kata Benjamin. Pasokan barang juga diramalkan akan terganggu karena pemasok kesulitan memperoleh kredit dari perbankan. Krisis finansial juga akan menghambat pertumbuhan sektor properti, sehingga ekspansi ritel sulit terlaksana. Namun, pengusaha ritel berharap pemilihan umum 2009 bisa menyumbang pendapatan.
"Kami memperkirakan tiap calon legislatif akan membelanjakan sekitar Rp 200 juta menjelang kampanye," tutur Benjamin. Dengan jumlah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hampir 12 ribu orang saja, dana yang akan diguyurkan tak kurang dari Rp 2,4 triliun. Untuk mengatasi krisis, peritel akan melakukan beragam efisiensi, seperti penghematan listrik dan pemangkasan biaya yang tak begitu diperlukan.
"Tak tertutup kemungkinan, kami mengurangi margin keuntungan untuk menarik pembeli," ujar Ketua Harian Asosiasi Tutum Rahanta. Perbaikan pelayanan juga akan dilakukan peritel untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Tutum menambahkan iklan dan promosi akan makin gencar mereka lakukan tahun depan.
Penurunan pertumbuhan akan terjadi sebagai imbas krisis global. "Sulitnya keadaan ekonomi membuat daya beli masyarakat berkurang," kata Benjamin. Pasokan barang juga diramalkan akan terganggu karena pemasok kesulitan memperoleh kredit dari perbankan. Krisis finansial juga akan menghambat pertumbuhan sektor properti, sehingga ekspansi ritel sulit terlaksana. Namun, pengusaha ritel berharap pemilihan umum 2009 bisa menyumbang pendapatan.
"Kami memperkirakan tiap calon legislatif akan membelanjakan sekitar Rp 200 juta menjelang kampanye," tutur Benjamin. Dengan jumlah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hampir 12 ribu orang saja, dana yang akan diguyurkan tak kurang dari Rp 2,4 triliun. Untuk mengatasi krisis, peritel akan melakukan beragam efisiensi, seperti penghematan listrik dan pemangkasan biaya yang tak begitu diperlukan.
"Tak tertutup kemungkinan, kami mengurangi margin keuntungan untuk menarik pembeli," ujar Ketua Harian Asosiasi Tutum Rahanta. Perbaikan pelayanan juga akan dilakukan peritel untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Tutum menambahkan iklan dan promosi akan makin gencar mereka lakukan tahun depan.
Daya Beli Bisa Ancam Pangan
Pemerintah menjamin keamanan pangan. Namun jaminan itu harus ditopang oleh kedaulatan pangan dalam negeri serta daya beli masyarakat. Jika tidak, krisis pangan akan mengancam dan berimbas pada gejolak sosial dan politik.
Direktur Eksekutif Advisory Group in Economics, Industry, and Trade (Econit) Hendri Saparini mengingatkan, walaupun ketersediaan pangan terjamin tapi jika masyarakat tidak bisa menjangkaunya maka akan menjadi masalah.
Pertanyaannya, lanjut Saparini, apakah masyarakat bisa menjangkau produk pertanian atau tidak. Jika di masyarakat terjadi banyak PHK, inflasi tinggi sehingga pangsa pasar petani tidak ada, yang terjadi kemudian adalah kesejahteraan pun merosot yang ditandai dengan daya beli yang menurun.
“Jika masalah stabilitas harga ini tidak bisa ditangani pemerintah, persoalan ini akan menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan,” papar Hendri, di Jakarta, Jum’at (19/12).
Ia juga memaparkan, Indonesia masih harus mengimpor produk komoditas pangan sehingga patut dipertanyakan jika jaminan pangan seperti yang dijanjikan pemerintah ditopang oleh impor.
“Barang impor masuk maka harga jual juga menjadi rendah dan daya saing semakin terpuruk. Akibatnya, petani dalam negeri kehilangan pangsa pasarnya,” paparnya.
Pemerintah lanjut Hendri, jangan sampai memilih kebijakan yang kurang tepat. Ia mencontohkan stabilisasi harga minyak gorang. Di saat harga naik dua kali lipat, pemerintah memberikan subsidi kepada produsen minyak goreng.
Harapannya, jika produsen diberi subsidi maka harga minyak goreng akan turun. “Tapi ternyata minyak goreng tidak turun-turun,” tukasnya.
Beberapa produk strategis pangan, lanjut Hendri, seperti gandum, gula, kedelai, dan susu masih mengandalkan impor dengan jumlah yang sangat signifikan. ”Untuk susu bubuk, keju, dan lain sebagainya kita masih impor hingga tiga perempat kebutuhan domestik. Jadi memang signifikan,” ujar Hendri.
Pada 2000, Indonesia mengimpor gandum 6,037 juta ton. Lima tahun kemudian, di 2005, impor gandum naik hampir 10% menjadi 6,589 juta ton. Di 2025, diproyeksikan impor gandum akan meningkat tiga kali lipat menjadi 18,679 juta ton.
Impor kedelai dalam lima tahun terakhir (2003-2007) rata-rata 1.091 juta ton atau mencapai 60,5% dari total kebutuhan. Ketergantungan pada impor juga terjadi pada daging sapi. Impor dalam bentuk daging dan jeroan beku per tahun mencapai 64 ribu ton. Adapun impor sapi bakalan setiap tahun sekitar 600 ribu ekor.
Krisis saat ini, kata Hendri, harus dijadikan momentum untuk kemandirian pangan. Jangan sampai di saat negara-negara lain sudah bangkit dari krisis, Indonesia akan merasa seolah rebound tapi ketergantungan terhadap impor sangat besar.
Untuk menekan impor, lanjut Hendri, pemerintah harus menaikan tarif bea masuk. Sedangkan saat ini, tarif-tarif untuk pertanian sudah dipangkas habis bersamaan dengan Letter of Intent IMF (kesepakatan dengan IMF).
Jika tarif impor tetap dipangkas habis, produk komoditas pangan dalam negeri akan kebanjiran barang impor. Akibatnya, petani dalam negeri kehilangan pasar mereka dan daya saingnya. “Akhirnya, pangan dalam negeri tidak berdaulat lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI Mahmud Thoha mengatakan krisis pangan yang dirasakan di dunia, sebenarnya belum berakhir. Krisis likuiditas yang muncul pada paruh kedua tahun ini justru menunda pemulihan sektor pangan, meskipun harga komoditas pangan dunia cenderung mulai turun.
"Ketatnya likuiditas di negara-negara maju otomatis akan mengurangi bantuan sektor pangan ke negara-negara berkembang seperti juga ke Indonesia," ujarnya.
Untuk itu, dia menyarankan pemerintah agar benar-benar menerapkan kebijakan yang mendorong ketahanan ekonomi domestik dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan dan kemandirian energi.
Jika pangan tidak tersedia, lanjutnya, yang menimpa negeri ini tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga kerusuhan sosial dan gejolak politik. Apalagi tahun depan merupakan tahun saat kegiatan pemilu berlangsung.
Teddy Lesmana, peneliti bidang ekonomi LIPI, menilai secara makro persediaan pangan di Tanah Air masih mencukupi karena beberapa komoditas kebutuhan pangan masih dipenuhi lewat impor.
Namun secara mikro, krisis pangan telah terjadi di tingkat keluarga terutama di pedesaan terpencil terutama kelompok masyarakat yang mengandalkan pertanian untuk hidup.
Penurunan harga komoditas pangan belakangan ini, katanya, tidak membantu memulihkan kondisi tersebut, namun justru berpotensi memunculkan kelangkaan pangan karena keengganan petani untuk bertani.
Harga jual petani melorot tajam yang berujung pada penurunan produksi. Pangan bisa langka di pasaran, apalagi lahan pertanian dikonversi untuk pengembangan energi alternatif, begitu juga konversi lahan untuk proyek tol, terutama di Jawa.
Direktur Eksekutif Advisory Group in Economics, Industry, and Trade (Econit) Hendri Saparini mengingatkan, walaupun ketersediaan pangan terjamin tapi jika masyarakat tidak bisa menjangkaunya maka akan menjadi masalah.
Pertanyaannya, lanjut Saparini, apakah masyarakat bisa menjangkau produk pertanian atau tidak. Jika di masyarakat terjadi banyak PHK, inflasi tinggi sehingga pangsa pasar petani tidak ada, yang terjadi kemudian adalah kesejahteraan pun merosot yang ditandai dengan daya beli yang menurun.
“Jika masalah stabilitas harga ini tidak bisa ditangani pemerintah, persoalan ini akan menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan,” papar Hendri, di Jakarta, Jum’at (19/12).
Ia juga memaparkan, Indonesia masih harus mengimpor produk komoditas pangan sehingga patut dipertanyakan jika jaminan pangan seperti yang dijanjikan pemerintah ditopang oleh impor.
“Barang impor masuk maka harga jual juga menjadi rendah dan daya saing semakin terpuruk. Akibatnya, petani dalam negeri kehilangan pangsa pasarnya,” paparnya.
Pemerintah lanjut Hendri, jangan sampai memilih kebijakan yang kurang tepat. Ia mencontohkan stabilisasi harga minyak gorang. Di saat harga naik dua kali lipat, pemerintah memberikan subsidi kepada produsen minyak goreng.
Harapannya, jika produsen diberi subsidi maka harga minyak goreng akan turun. “Tapi ternyata minyak goreng tidak turun-turun,” tukasnya.
Beberapa produk strategis pangan, lanjut Hendri, seperti gandum, gula, kedelai, dan susu masih mengandalkan impor dengan jumlah yang sangat signifikan. ”Untuk susu bubuk, keju, dan lain sebagainya kita masih impor hingga tiga perempat kebutuhan domestik. Jadi memang signifikan,” ujar Hendri.
Pada 2000, Indonesia mengimpor gandum 6,037 juta ton. Lima tahun kemudian, di 2005, impor gandum naik hampir 10% menjadi 6,589 juta ton. Di 2025, diproyeksikan impor gandum akan meningkat tiga kali lipat menjadi 18,679 juta ton.
Impor kedelai dalam lima tahun terakhir (2003-2007) rata-rata 1.091 juta ton atau mencapai 60,5% dari total kebutuhan. Ketergantungan pada impor juga terjadi pada daging sapi. Impor dalam bentuk daging dan jeroan beku per tahun mencapai 64 ribu ton. Adapun impor sapi bakalan setiap tahun sekitar 600 ribu ekor.
Krisis saat ini, kata Hendri, harus dijadikan momentum untuk kemandirian pangan. Jangan sampai di saat negara-negara lain sudah bangkit dari krisis, Indonesia akan merasa seolah rebound tapi ketergantungan terhadap impor sangat besar.
Untuk menekan impor, lanjut Hendri, pemerintah harus menaikan tarif bea masuk. Sedangkan saat ini, tarif-tarif untuk pertanian sudah dipangkas habis bersamaan dengan Letter of Intent IMF (kesepakatan dengan IMF).
Jika tarif impor tetap dipangkas habis, produk komoditas pangan dalam negeri akan kebanjiran barang impor. Akibatnya, petani dalam negeri kehilangan pasar mereka dan daya saingnya. “Akhirnya, pangan dalam negeri tidak berdaulat lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI Mahmud Thoha mengatakan krisis pangan yang dirasakan di dunia, sebenarnya belum berakhir. Krisis likuiditas yang muncul pada paruh kedua tahun ini justru menunda pemulihan sektor pangan, meskipun harga komoditas pangan dunia cenderung mulai turun.
"Ketatnya likuiditas di negara-negara maju otomatis akan mengurangi bantuan sektor pangan ke negara-negara berkembang seperti juga ke Indonesia," ujarnya.
Untuk itu, dia menyarankan pemerintah agar benar-benar menerapkan kebijakan yang mendorong ketahanan ekonomi domestik dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan dan kemandirian energi.
Jika pangan tidak tersedia, lanjutnya, yang menimpa negeri ini tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga kerusuhan sosial dan gejolak politik. Apalagi tahun depan merupakan tahun saat kegiatan pemilu berlangsung.
Teddy Lesmana, peneliti bidang ekonomi LIPI, menilai secara makro persediaan pangan di Tanah Air masih mencukupi karena beberapa komoditas kebutuhan pangan masih dipenuhi lewat impor.
Namun secara mikro, krisis pangan telah terjadi di tingkat keluarga terutama di pedesaan terpencil terutama kelompok masyarakat yang mengandalkan pertanian untuk hidup.
Penurunan harga komoditas pangan belakangan ini, katanya, tidak membantu memulihkan kondisi tersebut, namun justru berpotensi memunculkan kelangkaan pangan karena keengganan petani untuk bertani.
Harga jual petani melorot tajam yang berujung pada penurunan produksi. Pangan bisa langka di pasaran, apalagi lahan pertanian dikonversi untuk pengembangan energi alternatif, begitu juga konversi lahan untuk proyek tol, terutama di Jawa.
Depdag Sita 21 Merek Ban Impor Ilegal
Meskipun telah dilakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin serta penyitaan berbagai jenis produk impor ilegal dari sejumlah pertokoan dan pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia, ternyata tindakan itu belum dapat menyadarkan atau membuat jera pelaku usahnya.
Terbukti dalam crash program Diretorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Ditwas) Departemen Perdagangan masih menemukan barang dagangan ilegal di sejumlah toko. Di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara Ditwas Depdag menyita 21 merek ban impor merek ternama dari Toko Stanford Indonesia dan toko Concef Motor Sport.
Ke 21 merek ban tersebut yakni Continental, Tranza, Mega, Michelin, Pagasus, Sumo, Milenium, Tornado, Firelli, Bridgestone, Toyo, Corsa, Yokohama, Dong AH, GT, Kumho, Dunlop, Goodyear, Hankook, Archiles dan Barum. Sebagaimana biasanya ban-ban sitaan itu akan dimasukkan ke laboratorium pengujian. Bila tidak sesuai standar maka pelaku usahanya akan dimintai keterangan oleh tim penyidik Ditwas.
Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Syahrul R Sampurna Jaya didampingi Kasubdit Pengawasan industri IKAH (Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan) M Hidayat dan Martin Srialam Siregar mengatakan pengawasan terhadap ban mobil tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
“Ban impor merek ternama ini untuk kelas menengah ke atas. Namun sayangnya tidak sesuai SNI. Ban seperti ini rawan kecelakaan dan membahayakan nyawa pengguna dan penumpang, bahkan juga membahayakan kepada masyarakat lainnya. Makanya kita lakukan pengawasan,” kata Syahrul R Sampurna Jaya, Rabu (24/12).
Dikatakan, crash program pengawasan ban mobil penumpang merupakan bagian dan tindak lanjut dari langkah-langkah kegiatan pengawasan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan baik pelaksanaan pengawasan berkala maupun pengawasan khusus, maupun tindakan secara tiba-tiba atau sewaktu-waktu yang perlu penanganan segera dalam rangka perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri. Selain itu crash program dapat juga berdasarkan adanya temuan, atau informasi dari masyarakat yang mengindikasikan terdapat barang beredar yang merugikan konsumen, baik dari segi keselamatan, kesehatan maupun yang menyangkut moral hazard.
Pelaksanaan crash program, tidak semata-mata mengandung maksud penegakan hukum secara harafiah, melainkan mencakup unsur edukasi bagi konsumen dan unsur pembinaan bagi pelaku usaha. Edukasi dan pembinaan antara lain dilakukan melalui publikasi media masa, baik melalui media elektronik maupun media cetak.
“Kita tidak main tangkaplah. Kita terlebih dulu mengedukasi agar pelaku usaha tahu mana yang benar dan salah. Namun jika mereka tidak mau mengikuti arahan kita, ya harus ditindak tegas. Mereka nanti berurusan dengan keplosian,” ujarnya.
Menaggapi pertanyaan apa dampak positif yang dirasakan pengusaha atas pengawasan yang dilakukan selama ini, Syahrul mengatakan banyak sekali. “Contohnya saya dapat informasi dari Pak Aziz Pane (ketua APBI) bahwa apa yang kita lakukan selama ini sangat bermampaat bagi dunia usaha. Produksinya meningkat. Mereka pun ekspansi sebesar Rp400 juta dolar AS,” paparnya.
Dari hasil crash program pengawasan masih ditemukan pelaku usaha yang mengabaikan standar mutu dan label, tanpa menyadari hal tersebut sangat merugikan konsumen dan kelanjutan usahanya. Buruknya kualitas produk baik barang atau jasa akan membuat jera konsumen untuk mengkonsumsinya. Terhadap ban mobil penumpang yang SNI nya sudah diterapkan wajib, Selama tahun 2008 Ditwas B2J bekerja sama dengan Dinas Perindag dan Instansi terkait telah mengambil sampel untuk komoditi Ban mobil penumpang sebanyak 21 merek ban mobil. Dalam crash program pengawasan ban di DKI jakarta ditemukan 9 merek ban. Dari 9 merek tersebut ada 6 merek ban mobil yang tidak mencantumkan SNI pada label ban serta ada 1 merek ban mobil yang tidak membubuhkan tanda kadaluarsa pada ban tersebut. oloan siregar
Buat sendiri desain eksklusif Messenger Pingbox Anda sekarang! Membuat tempat chat pribadi di blog Anda sekarang sangatlah mudah
Terbukti dalam crash program Diretorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Ditwas) Departemen Perdagangan masih menemukan barang dagangan ilegal di sejumlah toko. Di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara Ditwas Depdag menyita 21 merek ban impor merek ternama dari Toko Stanford Indonesia dan toko Concef Motor Sport.
Ke 21 merek ban tersebut yakni Continental, Tranza, Mega, Michelin, Pagasus, Sumo, Milenium, Tornado, Firelli, Bridgestone, Toyo, Corsa, Yokohama, Dong AH, GT, Kumho, Dunlop, Goodyear, Hankook, Archiles dan Barum. Sebagaimana biasanya ban-ban sitaan itu akan dimasukkan ke laboratorium pengujian. Bila tidak sesuai standar maka pelaku usahanya akan dimintai keterangan oleh tim penyidik Ditwas.
Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Syahrul R Sampurna Jaya didampingi Kasubdit Pengawasan industri IKAH (Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan) M Hidayat dan Martin Srialam Siregar mengatakan pengawasan terhadap ban mobil tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
“Ban impor merek ternama ini untuk kelas menengah ke atas. Namun sayangnya tidak sesuai SNI. Ban seperti ini rawan kecelakaan dan membahayakan nyawa pengguna dan penumpang, bahkan juga membahayakan kepada masyarakat lainnya. Makanya kita lakukan pengawasan,” kata Syahrul R Sampurna Jaya, Rabu (24/12).
Dikatakan, crash program pengawasan ban mobil penumpang merupakan bagian dan tindak lanjut dari langkah-langkah kegiatan pengawasan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan baik pelaksanaan pengawasan berkala maupun pengawasan khusus, maupun tindakan secara tiba-tiba atau sewaktu-waktu yang perlu penanganan segera dalam rangka perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri. Selain itu crash program dapat juga berdasarkan adanya temuan, atau informasi dari masyarakat yang mengindikasikan terdapat barang beredar yang merugikan konsumen, baik dari segi keselamatan, kesehatan maupun yang menyangkut moral hazard.
Pelaksanaan crash program, tidak semata-mata mengandung maksud penegakan hukum secara harafiah, melainkan mencakup unsur edukasi bagi konsumen dan unsur pembinaan bagi pelaku usaha. Edukasi dan pembinaan antara lain dilakukan melalui publikasi media masa, baik melalui media elektronik maupun media cetak.
“Kita tidak main tangkaplah. Kita terlebih dulu mengedukasi agar pelaku usaha tahu mana yang benar dan salah. Namun jika mereka tidak mau mengikuti arahan kita, ya harus ditindak tegas. Mereka nanti berurusan dengan keplosian,” ujarnya.
Menaggapi pertanyaan apa dampak positif yang dirasakan pengusaha atas pengawasan yang dilakukan selama ini, Syahrul mengatakan banyak sekali. “Contohnya saya dapat informasi dari Pak Aziz Pane (ketua APBI) bahwa apa yang kita lakukan selama ini sangat bermampaat bagi dunia usaha. Produksinya meningkat. Mereka pun ekspansi sebesar Rp400 juta dolar AS,” paparnya.
Dari hasil crash program pengawasan masih ditemukan pelaku usaha yang mengabaikan standar mutu dan label, tanpa menyadari hal tersebut sangat merugikan konsumen dan kelanjutan usahanya. Buruknya kualitas produk baik barang atau jasa akan membuat jera konsumen untuk mengkonsumsinya. Terhadap ban mobil penumpang yang SNI nya sudah diterapkan wajib, Selama tahun 2008 Ditwas B2J bekerja sama dengan Dinas Perindag dan Instansi terkait telah mengambil sampel untuk komoditi Ban mobil penumpang sebanyak 21 merek ban mobil. Dalam crash program pengawasan ban di DKI jakarta ditemukan 9 merek ban. Dari 9 merek tersebut ada 6 merek ban mobil yang tidak mencantumkan SNI pada label ban serta ada 1 merek ban mobil yang tidak membubuhkan tanda kadaluarsa pada ban tersebut. oloan siregar
Buat sendiri desain eksklusif Messenger Pingbox Anda sekarang! Membuat tempat chat pribadi di blog Anda sekarang sangatlah mudah
Harga Kebutuhan Pokok Dijamin Aman
Menjelang peringatan Natal dan Tahun Baru 2009, omzet pedagang bahan kebutuhan pokok di Pasar Muara Karang, Jakarta Utara justru menurun dari 20-30 persen dibanding tahun lalu.
Menurut salah satu pedagang yang ditemui mengatakan, penurunan ini disebabkan karena sepinya pembeli."Padahal tahun lalu omzet menjelang hari Natal dan Tahun Baru naik sekitar 30 persen dibanding bulan biasa, tapi kali ini pembeli sepi mungkin karena orang menahan diri berbelanja,"tutur Husinto pedagang pasar Muara Karang Husinto kepada Batak Pos, Selasa (23/12) siang.
Husinto juga mengatakan, penurunan omzet tahun ini sangat tidak realistis jika melihat dengan harga beberapa kebutuhan bahan pokok masyarakat seperti minyak goreng, telur dan beras yang cenderung banyak mengalami penurunan.
Seperti yang diketahui, saat ini harga minyak goreng curah turun menjadi Rp7.000 per kg dari sebelumnya Rp. 11 ribuan, kemasan sekitar Rp9.000- dan Rp10.000 per liter. Sedangkan, harga telur juga telah turun menjadi Rp14.000 per kg dan beras stabil di sekitar Rp5.300 per kg.
Sementara itu, menyangkut harga daging ayam yang sempat mencapai Rp25.000 saat bulan puasa dan Lebaran, kini turun menjadi Rp20.000 per kg. Kenaikan harga terlihat pada harga sayur mayur rata-rata mengalami kenaikan akibat musim hujan yang menyebabkan barang lebih cepat membusuk. Harga kentang naik dari Rp6.000 per kg menjadi Rp8.000 per kg.
Harga wortel juga naik dari Rp8.000 menjadi Rp10.000 per kg. Hasil dari tinjauan, dari segi kesedian aman menunjukkan harga stabil, tdk ada kenaikan harga termurah 5500,
Setali tiga uang, pemilik toko kue Ning Ning, Herawati mengakui, penurunan omzet penjualan kue di pasar tersebut juga dirasakan para pedagang.” Penjualan bulan Desember ini agak sulit dan omzet turun sekitar 20 persen dibanding setahun lalu. Kalau di sini memang paling ramai hari raya Imlek. Namun secara keseluruhan tahun ini omzet penjualan turun sekitar 20 persen, "ujarnya.
Ditempat terpisah, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan, ketersediaan bahan pokok menjelang hari raya natal dan tahun baru dalam keadaan aman. Tanpa menyebutkan penyebab penurunan omzet para pedagang "Dalam segi stok dan harga aman. Harga beras stabil sekitar Rp5.500 per kg dan Rp5.800 per kg," katanya saat mengunjungi para pedagang.
Mendag juga menuturkan, harga gula pasir stabil pada kisaran Rp6.500 per kg dan harga minyak goreng curah turun dari bulan lalu Rp11.000 menjadi Rp8.000 per kg atau Rp7.200 per liter. "Kita harap masih akan turun tahun depan karena ada program migor murah berkemasan,"tambahnya.
Menurut salah satu pedagang yang ditemui mengatakan, penurunan ini disebabkan karena sepinya pembeli."Padahal tahun lalu omzet menjelang hari Natal dan Tahun Baru naik sekitar 30 persen dibanding bulan biasa, tapi kali ini pembeli sepi mungkin karena orang menahan diri berbelanja,"tutur Husinto pedagang pasar Muara Karang Husinto kepada Batak Pos, Selasa (23/12) siang.
Husinto juga mengatakan, penurunan omzet tahun ini sangat tidak realistis jika melihat dengan harga beberapa kebutuhan bahan pokok masyarakat seperti minyak goreng, telur dan beras yang cenderung banyak mengalami penurunan.
Seperti yang diketahui, saat ini harga minyak goreng curah turun menjadi Rp7.000 per kg dari sebelumnya Rp. 11 ribuan, kemasan sekitar Rp9.000- dan Rp10.000 per liter. Sedangkan, harga telur juga telah turun menjadi Rp14.000 per kg dan beras stabil di sekitar Rp5.300 per kg.
Sementara itu, menyangkut harga daging ayam yang sempat mencapai Rp25.000 saat bulan puasa dan Lebaran, kini turun menjadi Rp20.000 per kg. Kenaikan harga terlihat pada harga sayur mayur rata-rata mengalami kenaikan akibat musim hujan yang menyebabkan barang lebih cepat membusuk. Harga kentang naik dari Rp6.000 per kg menjadi Rp8.000 per kg.
Harga wortel juga naik dari Rp8.000 menjadi Rp10.000 per kg. Hasil dari tinjauan, dari segi kesedian aman menunjukkan harga stabil, tdk ada kenaikan harga termurah 5500,
Setali tiga uang, pemilik toko kue Ning Ning, Herawati mengakui, penurunan omzet penjualan kue di pasar tersebut juga dirasakan para pedagang.” Penjualan bulan Desember ini agak sulit dan omzet turun sekitar 20 persen dibanding setahun lalu. Kalau di sini memang paling ramai hari raya Imlek. Namun secara keseluruhan tahun ini omzet penjualan turun sekitar 20 persen, "ujarnya.
Ditempat terpisah, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan, ketersediaan bahan pokok menjelang hari raya natal dan tahun baru dalam keadaan aman. Tanpa menyebutkan penyebab penurunan omzet para pedagang "Dalam segi stok dan harga aman. Harga beras stabil sekitar Rp5.500 per kg dan Rp5.800 per kg," katanya saat mengunjungi para pedagang.
Mendag juga menuturkan, harga gula pasir stabil pada kisaran Rp6.500 per kg dan harga minyak goreng curah turun dari bulan lalu Rp11.000 menjadi Rp8.000 per kg atau Rp7.200 per liter. "Kita harap masih akan turun tahun depan karena ada program migor murah berkemasan,"tambahnya.
Tantangan Ketum KADIN: Tenaga Kerja
Munas menyetujui MS Hidayat kembali menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2008-2013. Hidayat diharapkan bisa membawa Kadin mengatasi persoalan tenaga kerja sekaligus berhenti meminta proteksi kepada pemerintah.
Peneliti Ekonomi LPEM UI Arianto A Patunru, mengatakan tantangan utama Kadin adalah tenaga kerja (employement). Kalau keadaan pasar tenaga kerja kaku seperti saat ini akan menyusahkan gerak usaha Kadin.
Pasalnya, kondisi ketenagakerjaan saat ini tidak memungkinkan mereka untuk melakukan penyesuaian mengikuti irama di pasar kerja yang saat ini berada dalam keadaan krisis. Jika keadaannya tidak diubah, ke depan akan banyak tenaga kerja yang harus dirumahkan.
“Pengusaha harus bisa mempertahankan lebih banyak pekerjanya. Walapun untuk itu ada konpensasi. Mungkin nggak usah penurunan upah, melainkan konpensasi dalam bentuk lain,” katanya .
MS Hidayat kembali memimpin Kadin setelah secara aklamasi terpilih sebagai ketua umum untuk periode 2008-2013 dalam Munas V Kadin di Jakarta, Senin (22/12). MS Hidayat sebelumnya merupakan calon tunggal ketua umum.
Ia memaparkan, pengusaha tentu harus mengalami penurunan margin. Namun, supaya tidak melakukan PHK besar-besaran, maka harus melakukan penyesuaian terhadap sisi pembayarannya. “Pembayaran ke pekerja kan bukan hanya upah. Tetapi juga seperti kesehatan, terus jaminan hari tua, dan macam-macamnya,” ujarnya.
Hal-hal semacam itulah yang dikurangi, jika memang tidak bisa melakukan adjusment di upah. Arianto mengakui situasinya ke depan akan susah. Tapi bukan berarti tidak mungkin jika memang sama-sama mengerti antara pemerintah, bussines community dan pekerja. Selain itu, Kadin juga diharapkan segera menjalankan program yang sudah ada. Juga, Kadin, harus bisa menerima bahwa pemerintah tidak bisa selamanya diharapkan memberikan proteksi. “Pemerintah juga mempunya sumber daya (resourses) yang terbatas,” tukasnya.
Kemudian, yang perlu disentuh lebih jauh lagi adalah peran Kadin daerah. Selama ini, menurutnya, Kadin kurang terdengar dan mungkin kurang begitu efektif kalau di daerah. Padahal masyarakat bisnis di daerah diharapkan terus konsentrasi ke ekonomi menengah ke bawah sepeti UKM dan sebagainya.
Terkait terpilihnya MS Hidayat kembali sebagai Ketua Umum Kadin, menurut Arianto tidak menjadi masalah. Yang terpenting Kadin bisa bekerja sama antara pihak bussines community dengan pemerintah. “Itu yang paling penting sekarang,” ujarnya.
Jangan sampai Kadin dan pemerinta saling curiga. Pengusaha dituding hanya memiliki tujuan meminta proteksi sementara di satu sisi pemerintah dicurigai melakukan kebijakan yang membebani pengusaha. Padahal di masa krisis saat ini pengusaha dan pemerintah harus sama-sama bekerjasama menghadapi masalah.
Arianto mengakui, kinerja Kadin selama ini lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya. ”Mungkin dibandingkan beberapa tahun lalu, saya lebih appreciate terutama kesedian berdialog pengusaha dan pemerintah. Kalau dulu jarang kita dengar ada forum antara pemerintah dengan pengusaha dan lain sebagainya. Masing-masing jalan sendiri,” ujarnya.
Pengamat ekonomi dari International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE), Iman Sugema berpesan agar Kadin bermanfaat bagi rakyat. “Kadin selama ini lebih banyak bekerja untuk kepentingan pengusaha sendiri,” imbuhnya.
Iman mempertanyakan, apakah MS Hidayat bisa mengubah pola kepemimpinan samacam ini. “Saya nggak tahu tuh nanti dijawab sendiri oleh beliau,” tukasnya. Kadin harus mulai menyuarakan untuk kepentingan masyarakat banyak apalagi saat ini adalah masa-masa krisis. “
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada para pengusaha yang tergabung dalam Kadin untuk tidak khawatir dengan kondisi perekonomian indonesia di tengah krisis global.
"Kadin menjerit-jerit seperti growth pertumbuhan Indonesia negatif padahal pertumbuhan kita masih 6% dan inflasi masih 11%," ujar Sri Mulyani. Menurut Menkeu, kekhawatiran itu muncul karena di negara-negara maju pertumbuhan ekonominya sudah negatif.
"Jadi kadin harus sabar untuk mendengar. Jangan terlalu banyak ngomong karena selama ini Kadin banyak ngomong tapi dengarnya kurang." Dengan pertumbuhan ekonomi 6%, lanjut Sri Mulyani, pemerintah akan melakukan antisipasi yang akan terjadi di tahun depan.
Peneliti Ekonomi LPEM UI Arianto A Patunru, mengatakan tantangan utama Kadin adalah tenaga kerja (employement). Kalau keadaan pasar tenaga kerja kaku seperti saat ini akan menyusahkan gerak usaha Kadin.
Pasalnya, kondisi ketenagakerjaan saat ini tidak memungkinkan mereka untuk melakukan penyesuaian mengikuti irama di pasar kerja yang saat ini berada dalam keadaan krisis. Jika keadaannya tidak diubah, ke depan akan banyak tenaga kerja yang harus dirumahkan.
“Pengusaha harus bisa mempertahankan lebih banyak pekerjanya. Walapun untuk itu ada konpensasi. Mungkin nggak usah penurunan upah, melainkan konpensasi dalam bentuk lain,” katanya .
MS Hidayat kembali memimpin Kadin setelah secara aklamasi terpilih sebagai ketua umum untuk periode 2008-2013 dalam Munas V Kadin di Jakarta, Senin (22/12). MS Hidayat sebelumnya merupakan calon tunggal ketua umum.
Ia memaparkan, pengusaha tentu harus mengalami penurunan margin. Namun, supaya tidak melakukan PHK besar-besaran, maka harus melakukan penyesuaian terhadap sisi pembayarannya. “Pembayaran ke pekerja kan bukan hanya upah. Tetapi juga seperti kesehatan, terus jaminan hari tua, dan macam-macamnya,” ujarnya.
Hal-hal semacam itulah yang dikurangi, jika memang tidak bisa melakukan adjusment di upah. Arianto mengakui situasinya ke depan akan susah. Tapi bukan berarti tidak mungkin jika memang sama-sama mengerti antara pemerintah, bussines community dan pekerja. Selain itu, Kadin juga diharapkan segera menjalankan program yang sudah ada. Juga, Kadin, harus bisa menerima bahwa pemerintah tidak bisa selamanya diharapkan memberikan proteksi. “Pemerintah juga mempunya sumber daya (resourses) yang terbatas,” tukasnya.
Kemudian, yang perlu disentuh lebih jauh lagi adalah peran Kadin daerah. Selama ini, menurutnya, Kadin kurang terdengar dan mungkin kurang begitu efektif kalau di daerah. Padahal masyarakat bisnis di daerah diharapkan terus konsentrasi ke ekonomi menengah ke bawah sepeti UKM dan sebagainya.
Terkait terpilihnya MS Hidayat kembali sebagai Ketua Umum Kadin, menurut Arianto tidak menjadi masalah. Yang terpenting Kadin bisa bekerja sama antara pihak bussines community dengan pemerintah. “Itu yang paling penting sekarang,” ujarnya.
Jangan sampai Kadin dan pemerinta saling curiga. Pengusaha dituding hanya memiliki tujuan meminta proteksi sementara di satu sisi pemerintah dicurigai melakukan kebijakan yang membebani pengusaha. Padahal di masa krisis saat ini pengusaha dan pemerintah harus sama-sama bekerjasama menghadapi masalah.
Arianto mengakui, kinerja Kadin selama ini lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya. ”Mungkin dibandingkan beberapa tahun lalu, saya lebih appreciate terutama kesedian berdialog pengusaha dan pemerintah. Kalau dulu jarang kita dengar ada forum antara pemerintah dengan pengusaha dan lain sebagainya. Masing-masing jalan sendiri,” ujarnya.
Pengamat ekonomi dari International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE), Iman Sugema berpesan agar Kadin bermanfaat bagi rakyat. “Kadin selama ini lebih banyak bekerja untuk kepentingan pengusaha sendiri,” imbuhnya.
Iman mempertanyakan, apakah MS Hidayat bisa mengubah pola kepemimpinan samacam ini. “Saya nggak tahu tuh nanti dijawab sendiri oleh beliau,” tukasnya. Kadin harus mulai menyuarakan untuk kepentingan masyarakat banyak apalagi saat ini adalah masa-masa krisis. “
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada para pengusaha yang tergabung dalam Kadin untuk tidak khawatir dengan kondisi perekonomian indonesia di tengah krisis global.
"Kadin menjerit-jerit seperti growth pertumbuhan Indonesia negatif padahal pertumbuhan kita masih 6% dan inflasi masih 11%," ujar Sri Mulyani. Menurut Menkeu, kekhawatiran itu muncul karena di negara-negara maju pertumbuhan ekonominya sudah negatif.
"Jadi kadin harus sabar untuk mendengar. Jangan terlalu banyak ngomong karena selama ini Kadin banyak ngomong tapi dengarnya kurang." Dengan pertumbuhan ekonomi 6%, lanjut Sri Mulyani, pemerintah akan melakukan antisipasi yang akan terjadi di tahun depan.
Industri 2009 Hanya Tumbuh 3,6%
Departemen Perindustrian (Depperin) memperkirakan tekanan krisis keuangan global sangat kuat di sektor industri manufaktur (non migas), karena itu pertumbuhan diprediksi hanya mencapai 3,6% di tahun 2009.
"Sehubungan dengan kondisi krisis ini untuk tahun 2009 kami belum berani memberi angka pasti pertumbuhan pada industri. Pertumbuhannya kami perkirakan 3,6 persen, optimisnya bisa 4,6 persen," kata Sekjen Depperin, Agus Tjahajana, pada ulasan kinerja 2008 dan 'outlook' industri 2009 di Jakarta, Selasa (23/12).
Ia mengatakan sektor manufaktur yang diperkirakan akan menyumbang pertumbuhan industri 2009 adalah industri alat angkut, mesin dan peralatan yang secara moderat mencapai 7,7% dan optimis mampu mencapai angka 8,7%.
"Tapi kondisi ini diharapkan tidak terjadi sepanjang tahun. Selama ini memang masalah ada pada bahan baku yang telah dibeli dengan harga mahal untuk persediaan dua hingga tiga bulan, jika ini sudah dapat diatasi saya rasa harga produk mereka akan dapat bersaing lagi dengan produk baja negara lain," katanya.
Kondisi yang buruk juga akan dihadapi industri agro dan kimia, karena diperkirakan investasi juga akan turun seperti yang terjadi pada 2008 ini. Investasi asing di sektor ini berkurang hampir 50%, yakni dari Rp 3,3 triliun menjadi Rp 1,6 triliun di 2008 ini.
Sedangkan Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT), Budi Dharmadi mengatakan, optimisme adanya pertumbuhan pada industri terkait berkaca dari penurunan penjualan otomotif di 2006 yang ternyata masih menyisakan pertumbuhan pada sektor tersebut sebesar 7%.
Ia mengatakan dua hal yang akan diperkuat guna mengatasi krisis keuangan pada sektor tersebut adalah finansial dan komersial. Beberapa prinsipal perusahaan otomotif dan elektronik memberikan bantuan untuk mengurangi biaya distribusi dari pabrik hingga ke dealer.
Optimisme juga tumbuh dari upaya pemerintah memberikan insentif berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP), hingga insentif penangguhan Pajak Penghasilan (PPh).
"Saya rasa sebentar lagi ada perusahaan yang dapat menikmati insentif PPh itu, kan paling tidak yang sudah membangun dan selesai di tahun 2009, baru mereka dapat merasakan insentif tersebut," tambah Budi.
Di 2009, ia mengatakan, pihaknya memperkirakan sumbangan pertumbuhan tertinggi datang dari Kendaraan Bermotor Roda empat (KBM 4) yakni sekitar 2,8%, elektronika sebesar 2,13%, dan Kendaraan Bermotor Roda dua (KBM 2) sebesar 1,7%.
"Sehubungan dengan kondisi krisis ini untuk tahun 2009 kami belum berani memberi angka pasti pertumbuhan pada industri. Pertumbuhannya kami perkirakan 3,6 persen, optimisnya bisa 4,6 persen," kata Sekjen Depperin, Agus Tjahajana, pada ulasan kinerja 2008 dan 'outlook' industri 2009 di Jakarta, Selasa (23/12).
Ia mengatakan sektor manufaktur yang diperkirakan akan menyumbang pertumbuhan industri 2009 adalah industri alat angkut, mesin dan peralatan yang secara moderat mencapai 7,7% dan optimis mampu mencapai angka 8,7%.
"Tapi kondisi ini diharapkan tidak terjadi sepanjang tahun. Selama ini memang masalah ada pada bahan baku yang telah dibeli dengan harga mahal untuk persediaan dua hingga tiga bulan, jika ini sudah dapat diatasi saya rasa harga produk mereka akan dapat bersaing lagi dengan produk baja negara lain," katanya.
Kondisi yang buruk juga akan dihadapi industri agro dan kimia, karena diperkirakan investasi juga akan turun seperti yang terjadi pada 2008 ini. Investasi asing di sektor ini berkurang hampir 50%, yakni dari Rp 3,3 triliun menjadi Rp 1,6 triliun di 2008 ini.
Sedangkan Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT), Budi Dharmadi mengatakan, optimisme adanya pertumbuhan pada industri terkait berkaca dari penurunan penjualan otomotif di 2006 yang ternyata masih menyisakan pertumbuhan pada sektor tersebut sebesar 7%.
Ia mengatakan dua hal yang akan diperkuat guna mengatasi krisis keuangan pada sektor tersebut adalah finansial dan komersial. Beberapa prinsipal perusahaan otomotif dan elektronik memberikan bantuan untuk mengurangi biaya distribusi dari pabrik hingga ke dealer.
Optimisme juga tumbuh dari upaya pemerintah memberikan insentif berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP), hingga insentif penangguhan Pajak Penghasilan (PPh).
"Saya rasa sebentar lagi ada perusahaan yang dapat menikmati insentif PPh itu, kan paling tidak yang sudah membangun dan selesai di tahun 2009, baru mereka dapat merasakan insentif tersebut," tambah Budi.
Di 2009, ia mengatakan, pihaknya memperkirakan sumbangan pertumbuhan tertinggi datang dari Kendaraan Bermotor Roda empat (KBM 4) yakni sekitar 2,8%, elektronika sebesar 2,13%, dan Kendaraan Bermotor Roda dua (KBM 2) sebesar 1,7%.
Daya Beli Kunci Keseimbangan Pasar
Permendag No 53 Tahun 2008 menuai pro-kontra. Di satu sisi, dinilai merusak keseimbangan pasar namun juga diyakini memperkuat sektor perdagangan dan jasa. Padahal, persoalan keseimbangan pasar saat ini adalah rendahnya daya beli.
Benjamin Mailool, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), menilai Permendag 53/2008 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern terlalu mengekang. Permendag itu justru dikhawatirkan akan merusak keseimbangan pasar.
Seharusnya, menurut Benjamin, sikap pemerintah jangan terlalu mengatur terutama masalah tiga kondisi yakni listing fee, conditional rebate, dan fixed rebate. “Itu tidak sesuai dengan usulan Aprindo. Ini suatu kekecewaan," katanya di Jakarta, Selasa (23/12).
Dalam Permendag 53/2008 yang merupakan petunjuk pelaksanaan Perpres 112/2007 itu disebutkan aturan pengenaan potongan harga reguler, potongan harga tetap (fixed rebate), potongan harga khusus (conditional rebate), potongan harga promosi dan biaya promosi. Khusus untuk fixed rebate dibatasi besarannya maksimum 1% dari target penjualan selama tiga bulan. Sedangkan untuk conditional rebate dikaitkan dengan target penjualan yang maksimun nilainya 10% jika penjualan melebihi 115% dari target.
Biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee) juga dibatasi untuk setiap jenis kategori pasar dan toko modern. Untuk kategori hypermarket paling banyak Rp 150.000 per jenis produk per gerai dan maksimal Rp 10 juta per jenis produk di semua gerai.
Untuk kategori supermarket paling banyak Rp 75.000 per jenis produk per gerai dan maksimal Rp 10 juta per jenis produk di semua gerai. Sedangkan untuk minimarket listing fee dibatasi Rp 5.000 per jenis produk per gerai dan maksimal Rp 20 juta per produk di semua gerai.
Perubahan nilai listing fee itu dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi. Aturan mengenai trading term ini merupakan isu yang paling alot dibahas selama penyusunan Permendag.
Menurut Benjamin, Permendag itu seharusnya menjamin kebebasan berkontrak pebisnis dengan pebisnis berdasarkan kesepakatan tertulis dari kedua pihak tanpa tekanan. “Seharusnya kebijakan itu yang diserahkan ke pasar karena kalau sudah diregulasi terlalu kaku akan merusak pasar, pada akhirnya ada distorsi dan keseimbangan terganggu," ujarnya.
Sekjen Aprindo, Rudy Sumampouw menilai pemberlakuan batas maksimum nilai tiga jenis trading term itu tidak akan bisa diterapkan di lapangan. Ia juga menyatakan kekecewaannya karena usulan Aprindo yang tidak diakomodir.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Adi Sasono merespons positif permendag itu. Pihaknya, berharap aturan syarat perdagangan (trading term) dalam Permendag nomor 53 tahun 2008 yang baru diterbitkan mampu memperkuat sektor perdagangan dan jasa sebagai sektor kedua terbesar penyerap tenaga kerja.
"Permendag nomor 53 tahun 2008 ini positif dan mudah-mudahan dapat dijalankan dengan baik," katanya. Ia menilai aturan trading term dalam Permendag 53/2008 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dapat mendukung perkembangan industri nasional khususnya sektor perdagangan dan jasa.
"Dengan adanya Permendag itu memang sesuatu yang positif tetapi harus diperhatikan bagaimana mengatur peralihan dari situasi sekarang ini kepada hal-hal yang dikehendaki semangat untuk memelihara pasar sebagai instrumen pemerataan," katanya. Hal itulah menurut dia yang menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah.
Di luar kedua pihak yang menyatakan penilaiannya terhadap Permendag itu sebenarnya keseimbangan pasar tetap bisa dilihat dari sisi permintaan yakni daya beli. Karena peningkatan daya beli justru sangat penting untuk bisnis ritel.
”Persoalan krisis saat ini, adalah persoalan daya beli,” kata Wapres Jusuf Kalla, di Jakarta, baru-baru ini. Karenya pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik menjadi lebih baik sekaligus mengatasi efek negatif dari krisis global.
“Pemerintah telah menurunkan harga BBM. Dengan penurunan ini artinya pemerintah sudah mengurangi biaya dari masyarakat sehingga kemudian akan dibelanjakan,” paparnya.
Benjamin Mailool, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), menilai Permendag 53/2008 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern terlalu mengekang. Permendag itu justru dikhawatirkan akan merusak keseimbangan pasar.
Seharusnya, menurut Benjamin, sikap pemerintah jangan terlalu mengatur terutama masalah tiga kondisi yakni listing fee, conditional rebate, dan fixed rebate. “Itu tidak sesuai dengan usulan Aprindo. Ini suatu kekecewaan," katanya di Jakarta, Selasa (23/12).
Dalam Permendag 53/2008 yang merupakan petunjuk pelaksanaan Perpres 112/2007 itu disebutkan aturan pengenaan potongan harga reguler, potongan harga tetap (fixed rebate), potongan harga khusus (conditional rebate), potongan harga promosi dan biaya promosi. Khusus untuk fixed rebate dibatasi besarannya maksimum 1% dari target penjualan selama tiga bulan. Sedangkan untuk conditional rebate dikaitkan dengan target penjualan yang maksimun nilainya 10% jika penjualan melebihi 115% dari target.
Biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee) juga dibatasi untuk setiap jenis kategori pasar dan toko modern. Untuk kategori hypermarket paling banyak Rp 150.000 per jenis produk per gerai dan maksimal Rp 10 juta per jenis produk di semua gerai.
Untuk kategori supermarket paling banyak Rp 75.000 per jenis produk per gerai dan maksimal Rp 10 juta per jenis produk di semua gerai. Sedangkan untuk minimarket listing fee dibatasi Rp 5.000 per jenis produk per gerai dan maksimal Rp 20 juta per produk di semua gerai.
Perubahan nilai listing fee itu dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi. Aturan mengenai trading term ini merupakan isu yang paling alot dibahas selama penyusunan Permendag.
Menurut Benjamin, Permendag itu seharusnya menjamin kebebasan berkontrak pebisnis dengan pebisnis berdasarkan kesepakatan tertulis dari kedua pihak tanpa tekanan. “Seharusnya kebijakan itu yang diserahkan ke pasar karena kalau sudah diregulasi terlalu kaku akan merusak pasar, pada akhirnya ada distorsi dan keseimbangan terganggu," ujarnya.
Sekjen Aprindo, Rudy Sumampouw menilai pemberlakuan batas maksimum nilai tiga jenis trading term itu tidak akan bisa diterapkan di lapangan. Ia juga menyatakan kekecewaannya karena usulan Aprindo yang tidak diakomodir.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Adi Sasono merespons positif permendag itu. Pihaknya, berharap aturan syarat perdagangan (trading term) dalam Permendag nomor 53 tahun 2008 yang baru diterbitkan mampu memperkuat sektor perdagangan dan jasa sebagai sektor kedua terbesar penyerap tenaga kerja.
"Permendag nomor 53 tahun 2008 ini positif dan mudah-mudahan dapat dijalankan dengan baik," katanya. Ia menilai aturan trading term dalam Permendag 53/2008 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dapat mendukung perkembangan industri nasional khususnya sektor perdagangan dan jasa.
"Dengan adanya Permendag itu memang sesuatu yang positif tetapi harus diperhatikan bagaimana mengatur peralihan dari situasi sekarang ini kepada hal-hal yang dikehendaki semangat untuk memelihara pasar sebagai instrumen pemerataan," katanya. Hal itulah menurut dia yang menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah.
Di luar kedua pihak yang menyatakan penilaiannya terhadap Permendag itu sebenarnya keseimbangan pasar tetap bisa dilihat dari sisi permintaan yakni daya beli. Karena peningkatan daya beli justru sangat penting untuk bisnis ritel.
”Persoalan krisis saat ini, adalah persoalan daya beli,” kata Wapres Jusuf Kalla, di Jakarta, baru-baru ini. Karenya pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik menjadi lebih baik sekaligus mengatasi efek negatif dari krisis global.
“Pemerintah telah menurunkan harga BBM. Dengan penurunan ini artinya pemerintah sudah mengurangi biaya dari masyarakat sehingga kemudian akan dibelanjakan,” paparnya.
Rupiah Akhir Tahun Bertahan 11 Ribu
Pada tutup tahun 2008, rupiah diprediksi akan berada pada level 11 ribu. Pasalnya, pasar valuta asing sudah tidak lagi aktif. Meskipun akan tetap ada transaksi, namun sangat tipis. Akibatnya, volatilitas nilai tukar rupiah hingga akhir tahun masih tinggi.
Pengamat pasar uang, Farial Anwar melihat pergerakan rupiah tidak akan akan jauh di level 11 ribu. Pasalnya, pasar valuta asing sudah tidak lagi aktif. Kebanyakan pelaku pasar maupun korporasi yang sudah memasuki libur panjang.
Akibatnya, transaksi valas mulai hari ini akan tipis sekali. “Kelihatannya tidak akan membuat pasar aktif tetapi volatilitasnya akan besar. Saya harapkan BI bisa menjaga rupiah sehingga tidak lari di atas 11 ribu,” katanya di Jakarta, Rabu (24/12)
Adapun pendorong pelemahan rupiah seperti aksi borong dolar untuk kepentingan libur ke luar negeri, kata Farial, hal itu sangat kecil pengaruhnya. Orang berlibur, menurutnya tidak akan menggondol uang hingga US$ 1 miliar dollar. “Kalau hanya bawa US$ 10 ribu tidak ada artinya,” imbuhnya.
Selain itu, di luar negeri pun pasar sudah banyak yang tutup. Di atas tanggal 20, menurut Farial, biasanya orang sudah libur panjang. Dealer dan bank pun sudah hampir mendekati akhir tahun dan mendekati tutup buku. “Jadi, nggak ada lagi transaksi besar. Yang ada hanya spekulator yang masih agresif saja di akhir tahun,” katanya.
Banyaknya orang yang mengantri di money changger, lanjut Farial tidak ada dampaknya terhadap pasar valuta asing antar bank. “Karena kalau transaksi antar bank itu, orang beli dalam jumlah besar. US$ 500 ribu, ada juga yang US$ 1 juta. Kalau hanya Rp 100 juta itu nggak ada pengaruhnya,” tegas Farial.
Begitupun dengan sentimen terhadap perdagangan valuta asing tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Saat ini, pasar uang tidak lagi bermain atas sentimen. Apalagi saat ini sudah ada underlying transaction. “Sekarang, pembelian dolar di atas US$ 100 ribu harus ada underlying transaction-nya,” katanya.
Pemborong dolar harus menjelaskan kepentingannya dan harus dilengkapi dengan dokumen resmi. Farial mencontohkan pembelian barang impor atau untuk pembayaran utang valuta asing. “Kalau tidak ada dokumennya nggak bisa seperti dulu lagi,” tukasnya.
Meski begitu, Farial mengharapkan BI, dengan perdagangan valas yang tipis seperti saat ini harus bisa mengendalikan volatilitasnya. Naik-turunnya rupiah menurutnya akan tajam. ”Beli sedikit bisa naik, jual sedikit bisa turun tajam. Karena volume perdagangannnya kecil maka nggak banyak lagi orang yang bertransaksi.”
Farial menyimpulkan, akhir tahun ini rupiah akan bergerak di level 11 ribu. Kalaupun naik, kenaikan itu akan berada pada kisaran 11.100 hingga 11.200 dan kalaupun turun itu akan berada di level 10.800. ”Nggak ada yang istimewa,” ujarnya singkat.
Terkait permintaan dolar akibat utang yang jatuh tempo, Farial meyakini hal itu sudah dicover. “Saya rasa, demand untuk akhir tahun ini sudah selesai.”
Sebelumnya, riset dua analis Macquarie Research Economics, Rajeev Malik dan Jay Mok, menyebutkan bahwa rupiah berpotensi turun lagi menjadi 12 ribu per dolar AS hingga akhir tahun ini. Penyebabnya adalah kombinasi antara efek krisis global dan keluarnya aliran dana asing dari Indonesia (capital outflow).
Mereka mengakui bahwa rupiah bukan satu-satunya mata uang Asia yang melemah terhadap dolar AS. Namun, mereka melihat, turunnya harga komoditas semakin memperbesar tekanan terhadap rupiah.
Keduanya berpendapat, BI terlambat memprediksi pelemahan rupiah. Padahal, indikasi itu sudah terlihat ketika mata uang negara lain mulai melemah. Keterlambatan itu membuat pergerakan rupiah lebih liar. "BI seharusnya bisa mengarahkan pergerakan rupiah agar lebih halus dan tidak ekstrem," tulis mereka.
Bahkan, Macquarie menilai, pelemahan rupiah yang secara tiba-tiba mengingatkan pada kondisi krisis moneter pada 1997. Ketika itu, banyak perusahaan yang mencatatkan pertumbuhan negatif dan berdampak pada pelemahan ekonomi secara keseluruhan.
Pengamat pasar uang, Farial Anwar melihat pergerakan rupiah tidak akan akan jauh di level 11 ribu. Pasalnya, pasar valuta asing sudah tidak lagi aktif. Kebanyakan pelaku pasar maupun korporasi yang sudah memasuki libur panjang.
Akibatnya, transaksi valas mulai hari ini akan tipis sekali. “Kelihatannya tidak akan membuat pasar aktif tetapi volatilitasnya akan besar. Saya harapkan BI bisa menjaga rupiah sehingga tidak lari di atas 11 ribu,” katanya di Jakarta, Rabu (24/12)
Adapun pendorong pelemahan rupiah seperti aksi borong dolar untuk kepentingan libur ke luar negeri, kata Farial, hal itu sangat kecil pengaruhnya. Orang berlibur, menurutnya tidak akan menggondol uang hingga US$ 1 miliar dollar. “Kalau hanya bawa US$ 10 ribu tidak ada artinya,” imbuhnya.
Selain itu, di luar negeri pun pasar sudah banyak yang tutup. Di atas tanggal 20, menurut Farial, biasanya orang sudah libur panjang. Dealer dan bank pun sudah hampir mendekati akhir tahun dan mendekati tutup buku. “Jadi, nggak ada lagi transaksi besar. Yang ada hanya spekulator yang masih agresif saja di akhir tahun,” katanya.
Banyaknya orang yang mengantri di money changger, lanjut Farial tidak ada dampaknya terhadap pasar valuta asing antar bank. “Karena kalau transaksi antar bank itu, orang beli dalam jumlah besar. US$ 500 ribu, ada juga yang US$ 1 juta. Kalau hanya Rp 100 juta itu nggak ada pengaruhnya,” tegas Farial.
Begitupun dengan sentimen terhadap perdagangan valuta asing tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Saat ini, pasar uang tidak lagi bermain atas sentimen. Apalagi saat ini sudah ada underlying transaction. “Sekarang, pembelian dolar di atas US$ 100 ribu harus ada underlying transaction-nya,” katanya.
Pemborong dolar harus menjelaskan kepentingannya dan harus dilengkapi dengan dokumen resmi. Farial mencontohkan pembelian barang impor atau untuk pembayaran utang valuta asing. “Kalau tidak ada dokumennya nggak bisa seperti dulu lagi,” tukasnya.
Meski begitu, Farial mengharapkan BI, dengan perdagangan valas yang tipis seperti saat ini harus bisa mengendalikan volatilitasnya. Naik-turunnya rupiah menurutnya akan tajam. ”Beli sedikit bisa naik, jual sedikit bisa turun tajam. Karena volume perdagangannnya kecil maka nggak banyak lagi orang yang bertransaksi.”
Farial menyimpulkan, akhir tahun ini rupiah akan bergerak di level 11 ribu. Kalaupun naik, kenaikan itu akan berada pada kisaran 11.100 hingga 11.200 dan kalaupun turun itu akan berada di level 10.800. ”Nggak ada yang istimewa,” ujarnya singkat.
Terkait permintaan dolar akibat utang yang jatuh tempo, Farial meyakini hal itu sudah dicover. “Saya rasa, demand untuk akhir tahun ini sudah selesai.”
Sebelumnya, riset dua analis Macquarie Research Economics, Rajeev Malik dan Jay Mok, menyebutkan bahwa rupiah berpotensi turun lagi menjadi 12 ribu per dolar AS hingga akhir tahun ini. Penyebabnya adalah kombinasi antara efek krisis global dan keluarnya aliran dana asing dari Indonesia (capital outflow).
Mereka mengakui bahwa rupiah bukan satu-satunya mata uang Asia yang melemah terhadap dolar AS. Namun, mereka melihat, turunnya harga komoditas semakin memperbesar tekanan terhadap rupiah.
Keduanya berpendapat, BI terlambat memprediksi pelemahan rupiah. Padahal, indikasi itu sudah terlihat ketika mata uang negara lain mulai melemah. Keterlambatan itu membuat pergerakan rupiah lebih liar. "BI seharusnya bisa mengarahkan pergerakan rupiah agar lebih halus dan tidak ekstrem," tulis mereka.
Bahkan, Macquarie menilai, pelemahan rupiah yang secara tiba-tiba mengingatkan pada kondisi krisis moneter pada 1997. Ketika itu, banyak perusahaan yang mencatatkan pertumbuhan negatif dan berdampak pada pelemahan ekonomi secara keseluruhan.
Bayang-bayang Krisis Saat Natal
Natal dan Tahun baru ini akan dirayakan dalam suasana sederhana dan penuh keprihatinan. Pasalnya ekonomi dunia memburuk lebih cepat. Ritel dan sektor konsumsi tak mampu menjual lebih banyak di saat seharusnya mengalami masa panen.
Di Indonesia, masa paceklik di bisnis ritel ini belum lagi terlihat. Padahal di seluruh negara industri, bisnis ritel tumbuh negatif dengan volume penjualan yang merosot. Datang ke mal hanya untuk melirik sekalipun, kini tak bisa dilakukan oleh konsumen.
Bahkan di Amerika, pebisnis di sektor ini meminta pemotongan pajak penjualan untuk mendorong pembeli kembali ke mal-mal. Sedangkan di Inggris dan kota-kota besar di Eropa lainnya, memberi diskon besar-besaran untuk menarik pembeli.
Tapi itupun tak bisa membuat pengunjung yang datang ke pusat perbelanjaan dan merogoh dompet mereka untuk sekadar membeli. Inilah masa dimana penjualan ritel anjlok di saat seharusnya bisnis ini mengeruk keuntungan gede.
Jika pada awal 2009 kondisi ekonomi global terus memburuk, ekonom di Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan kemungkinan resesi ekonomi ini akan berubah menjadi depresi, seperti yang pernah dialami di 1930.
“Belanja pemerintah harus diobral untuk mendorong daya beli, jika tidak, dunia akan terperosok ke depresi seperti 1930,” ujar seorang ekonom senior IMF seraya menambahkan bahwa indeks kepercayaan bisnis juga terus merosot, suatu indikasi bahwa pebisnis tidak merasa ada masa depan yang cerah di waktu-waktu mendatang.
Pemerintah China dan Jepang menjawab kekhawatiran depresi itu dengan mengucurkan dana stimulus untuk mendorong daya beli dan membangkitkan pasar domestik mereka. China menggelontorkan dana lebih dari US$ 500 miliar dan Jepang lebih dari US$ 600 miliar.
Suku bunga di sebagian besar negara juga dipangkas, bahkan di Amerika, The Fed menurunkan bunga hingga menjadi nol persen hingga 0,25%. Inilah bunga rujukan yang paling rendah di dunia dan baru pertama kali terjadi dalam sejarah kapitalisme.
Tapi di Indonesia, bisnis ritel belum lagi terkena imbas, setidak-tidaknya untuk kalangan menengah atas. Mal-mal yang memberikan paket promosi masih diserbu pembeli. Tingkat penjualan masih terbilang besar.
Namun, kondisi seperti yang dialami industri ritel itu belum tentu akan terjadi lagi di awal tahun depan. Banyak yang memperkirakan, daya beli akan merosot tajam mulai triwulan pertama tahun depan. Saat ini mereka yang sudah membelanjakan uangnya pada saat liburan akhir tahun mulai akan mengetatkan pengeluaran.
Jadi bersiaplah untuk menghadapi masa paceklik yang besar kemungkinan akan berlangsung hingga 2010. Siapa pun presiden terpilih saat itu, dia akan menghadapi sedikit pilihan untuk segera membangkitkan kembali ekonomi
Di Indonesia, masa paceklik di bisnis ritel ini belum lagi terlihat. Padahal di seluruh negara industri, bisnis ritel tumbuh negatif dengan volume penjualan yang merosot. Datang ke mal hanya untuk melirik sekalipun, kini tak bisa dilakukan oleh konsumen.
Bahkan di Amerika, pebisnis di sektor ini meminta pemotongan pajak penjualan untuk mendorong pembeli kembali ke mal-mal. Sedangkan di Inggris dan kota-kota besar di Eropa lainnya, memberi diskon besar-besaran untuk menarik pembeli.
Tapi itupun tak bisa membuat pengunjung yang datang ke pusat perbelanjaan dan merogoh dompet mereka untuk sekadar membeli. Inilah masa dimana penjualan ritel anjlok di saat seharusnya bisnis ini mengeruk keuntungan gede.
Jika pada awal 2009 kondisi ekonomi global terus memburuk, ekonom di Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan kemungkinan resesi ekonomi ini akan berubah menjadi depresi, seperti yang pernah dialami di 1930.
“Belanja pemerintah harus diobral untuk mendorong daya beli, jika tidak, dunia akan terperosok ke depresi seperti 1930,” ujar seorang ekonom senior IMF seraya menambahkan bahwa indeks kepercayaan bisnis juga terus merosot, suatu indikasi bahwa pebisnis tidak merasa ada masa depan yang cerah di waktu-waktu mendatang.
Pemerintah China dan Jepang menjawab kekhawatiran depresi itu dengan mengucurkan dana stimulus untuk mendorong daya beli dan membangkitkan pasar domestik mereka. China menggelontorkan dana lebih dari US$ 500 miliar dan Jepang lebih dari US$ 600 miliar.
Suku bunga di sebagian besar negara juga dipangkas, bahkan di Amerika, The Fed menurunkan bunga hingga menjadi nol persen hingga 0,25%. Inilah bunga rujukan yang paling rendah di dunia dan baru pertama kali terjadi dalam sejarah kapitalisme.
Tapi di Indonesia, bisnis ritel belum lagi terkena imbas, setidak-tidaknya untuk kalangan menengah atas. Mal-mal yang memberikan paket promosi masih diserbu pembeli. Tingkat penjualan masih terbilang besar.
Namun, kondisi seperti yang dialami industri ritel itu belum tentu akan terjadi lagi di awal tahun depan. Banyak yang memperkirakan, daya beli akan merosot tajam mulai triwulan pertama tahun depan. Saat ini mereka yang sudah membelanjakan uangnya pada saat liburan akhir tahun mulai akan mengetatkan pengeluaran.
Jadi bersiaplah untuk menghadapi masa paceklik yang besar kemungkinan akan berlangsung hingga 2010. Siapa pun presiden terpilih saat itu, dia akan menghadapi sedikit pilihan untuk segera membangkitkan kembali ekonomi
Menangi Tender SLJJ, Bakrie Telecom Siap Menjadi Full Service Network Provider
PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), operator telekomunikasi telepon tetap tanpa kabel ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pos & Telekomunikasi menjadi pemenang tender SLJJ (Sambungan Langsung Jarak Jauh). Dengan demikian Bakrie Telecom menjadi operator ke 3 yang akan melayani jasa layanan telepon interlokal di Indonesia disamping Telkom dan Indosat. Bakrie Telecom pun menyatakan siap untuk menjadi Full Service Network Provider.
Pemerintah akan menerbitkan ijin prinsip sebelum tanggal 23 Januari 2009. Sebagai pemenang tender sesuai dengan persyaratan dalam proses tender, Bakrie Telecom memang harus mememuhi persyaratan yang diberikan yaitu memberikan jaminan pelaksanan (performance bond) yang besarnya 5% dari total investasi pembangunan tahun pertama.
Menanggapi keputusan tersebut Anindya N Bakrie, Direktur Utama PT Bakrie Telecom Tbk mengatakan bahwa Bakrie Telecom tentunya berterima kasih dan menyambut gembira kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah. Karena itu sebagai konsekuensinya Bakrie Telecom tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada dan segera mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
Tahun 2009, dijelaskannya lebih lanjut merupakan tahun awal bagi Bakrie Telecom sebagai full network service provider karena telah memiliki lisensi jaringan tetap lokal, SLJJ dan SLI. “lengkap sudah lisensi yang kami miliki, sekarang waktunya bagi kami memaksimalkan potensi dan kepercayaan yang miliki bagi kepentingan pengembangan usaha di masa depan”, ujarnya.
Untuk pelaksanaan pembangunan proyek SLJJ, Bakrie Telecom telah menganggarkannya sebagai bagian dari belanja modal di tahun 2009. Belanja modal tersebut adalah sebesar US$ 200 juta.
Pemerintah akan menerbitkan ijin prinsip sebelum tanggal 23 Januari 2009. Sebagai pemenang tender sesuai dengan persyaratan dalam proses tender, Bakrie Telecom memang harus mememuhi persyaratan yang diberikan yaitu memberikan jaminan pelaksanan (performance bond) yang besarnya 5% dari total investasi pembangunan tahun pertama.
Menanggapi keputusan tersebut Anindya N Bakrie, Direktur Utama PT Bakrie Telecom Tbk mengatakan bahwa Bakrie Telecom tentunya berterima kasih dan menyambut gembira kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah. Karena itu sebagai konsekuensinya Bakrie Telecom tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada dan segera mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
Tahun 2009, dijelaskannya lebih lanjut merupakan tahun awal bagi Bakrie Telecom sebagai full network service provider karena telah memiliki lisensi jaringan tetap lokal, SLJJ dan SLI. “lengkap sudah lisensi yang kami miliki, sekarang waktunya bagi kami memaksimalkan potensi dan kepercayaan yang miliki bagi kepentingan pengembangan usaha di masa depan”, ujarnya.
Untuk pelaksanaan pembangunan proyek SLJJ, Bakrie Telecom telah menganggarkannya sebagai bagian dari belanja modal di tahun 2009. Belanja modal tersebut adalah sebesar US$ 200 juta.
Langganan:
Postingan (Atom)