"Program mencakup pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH), Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), dan perumahan swadaya," kata Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) M.Yusuf Asy'ari, di Jakarta, Rabu (31/12).
Menpera mengatakan mewujudkan hal itu dari sisi pasokan, pemerintah akan memanfaatkan tanah negara/ daerah untuk pembangunan rumah bagi PNS, TNI, dan Polri, termasuk penyederhanaan perizinan.
Menyediakan dukungan prasarana dasar permukiman dan dukungan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) Lingkungan dan kawasan perumahan. Serta memberikan fasilitas PPN masukan untuk harga jual maksimal Rp 144 juta per unit.
Sedangkan dari sisi permintaan, Menpera mengatakan pembebasan PPN keluaran untuk rumah sederhana dengan harga jual maksimal Rp 100 juta.
Selain itu, mendorong bank BUMN selain BTN sebagai bank pelaksana KPR bersubsidi dan menyiapkan skim sewa beli Rusunami berikut fasilitas likuiditas.
Aturan lainnya adalah mengeluarkan ketentuan bank BUMN untuk mengalokasikan 10% dari total portofolio untuk investasi bagi KPR bersubsidi, serta menurunkan bobot risiko KPR bersubsidi dari 40% menjadi 30% agar bank bergairah menerbitkan KPR.
Sebagai antisipasi turunnya daya beli akibat terjadinya PHK, katanya, pemerintah akan melaksanakan kebijakan penundaan (moratorium) pembayaran setiap bulan selama satu tahun seperti pernah diterapkan pada korban gempa di Yogyakarta.
Menpera juga mengatakan bahwa perkiraan pembangunan Rusunami tahun 2008 mencapai 53 menara, yang 17 di antaranya sudah menyelesaikan pekerjaan penutupan atap (topping off), 7 tower masuk pasar, dan 2 tower sudah serah terima.
Sedangkan untuk 2009, ujarnya, sudah dibangun 52 menara, yang sebagian masih proses perizinan, serta sebanyak 100 menara masuk pasar.
