Rabu, 25 Februari 2009

Produk Elektronik RI Siap Masuk Australia Setelah FTA Berlaku

Penerapan kerjasama perdagangan bebas ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement (FTA) pada Oktober 2009 diharapkan bisa menjadi sarana menembus pasar Australia bagi produk-produk andalan Indonesia termasuk produk elektronik.

Ketua Umum Gabungan Elektronik Indonesia (Gabel) Rachmat Gobel mengatakan Indonesia berpotensi mengambil kue pasar produk elektronik asal China di pasar Australia yang selama ini sudah bercokol di Australia.

"Seperti diketahui produk China banyak beredar di Australia. Kerjasama ini diharapkan bisa mulai mengambil posisi karena pasti lebih murah impor dari kita dari pada dari China," ucap Rachmat di Gedung Depdag, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Rabu (25/2/2009).

Meskipun ia mengakui pasar Australia khususnya untuk elektronik tidak seprospek pasar elektronik dalam negeri yang ditopang oleh penduduk yang besar. Namun perluasan pasar ekspor ke Australia tetap penting untuk menjaga keseimbangan pasar agar industri tetap aman pada kondisi bagaimanapun termasuk krisis.

"Teorinya kalau bagi industri itu 50% ekspor dan 50% dalam negeri maka akan aman," ujarnya beralasan.

Selama ini kata dia, standar kualitas produk yang bisa masuk ke pasar Australia terbilang tinggi, sehingga diharapkan bisa mendorong peningkatan kualitas produk elektronik Indonesia.

Sementara itu Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan kerangka kerjasama perdagangan bebas termasuk dengan Australia dan New Zealand bisa menjadi penyeimbang penetrasi pasar antara negara-negara lainnya termasuk China.

"Penyelesaian perundingan ini memiliki arti strategis bagi ASEAN dan khususnya Indonesia karena dapat menyeimbangkan persaingan antara ASEAN dan RRT dalam memasuki pasar Australia dan New Zealand," tambah Mari.(detik.com)

Selasa, 24 Februari 2009

Depo Bitumen Shell di Cirebon Telah Beroperasi

Shell Indonesia meresmikan Depo Bitumen Shell yang pertama di Indonesia. Depo yang berlokasi di Cirebon ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kapasitas Shell untuk memasok bitumen dalam jumlah besar di Indonesia, dan merupakan langkah strategis untuk penetrasi pasar dan memperkuat posisi Shell dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.

Darwin Silalahi, Country Chairman dan President Director PT Shell Indonesia mengatakan, “Indonesia adalah pasar penting yang sedang tumbuh dan Shell berkomitmen untuk berinvestasi jangka panjang di Indonesia serta memberikan kontribusi nyata dalam perkembangan ekonomi. Bisnis bitumen di Indonesia berpotensi mencapai 1,2 juta ton per tahun dan dengan beroperasinya depot ini, menandakan komitmen Shell untuk membangun bisnis bitumennya di Indonesia.”

Pengiriman merupakan perhatian utama Shell karena pengiriman sangat penting bagi kelangsungan proyek pembangunan jalan untuk memenuhi tuntutan jadwal. Oleh karena itu, pengiriman produk bitumen yang berkualitas baik, pada waktu yang telah ditentukan, dalam kuantitas yang tepat dan suhu yang benar adalah sangat penting bagi Shell. Dengan 3 tangki utama yang berkapasitas 5,750 metrik ton, Shell Bitumen berkomitmen untuk meningkatkan tingkat layanan industri, untuk kualitas serta kepastian pengadaan dan pengiriman, sehingga dapat membantu meningkatkan standar operasional di pasar secara keseluruhan.
Visi Shell Bitumen adalah selalu menjadi terdepan dalam teknologi serta diakui sebagai penyedia solusi dalam membantu pembangunan infrastruktur di Indonesia baik itu pembangunan jalan, sirkuit maupun bandara. Dalam menjalankan tiap-tiap aktifitas operasionalnya, Shell selalu mengedepankan dan menerapkan standar internasional HSSE (Health, Safety, Security and Environment) atau K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan).

Saat ini, Shell Bitumen beroperasi di 35 negara dengan 1.600 kontraktor sebagai pelanggan. Dengan pengalaman itu, serta teknologi yang dikembangkan di Shell Bitumen Technology Centre, jalan yang dibangun dengan menggunakan Shell Bitumen akan aman dan kuat secara struktural.

2009, Mandala Airlines Terus Bertransformasi Menjadi Airlines Rujukan Di Indonesia

Mandala telah melayani transportasi udara di Indonesia selama kurun waktu 40 tahun dan telah berkomitmen terhadap keselamatan penerbangan, ketepatan waktu, layanan yang ramah dengan harga yang terjangkau tentunya.

Selama kurun waktu dua tahun, Mandala telah merestrukturisasi diri secara total yaitu dari aspek operasional maupun dari sisi komersial. Mandala sudah tidak mengoperasikan Boeing B737-200 dan B737-400 sebagai bagian dari komitmen Mandala terhadap peremajaan armada pesawatnya. Saat ini Mandala hanya mengoperasikan satu jenis pesawat saja yaitu Airbus A320 dan A319 dengan rata-rata usia pesawat termuda di Indonesia. Dan Mandala akan menerima tambahan beberapa pesawat Airbus A320 di bulan Mei 2009 yang akan dipergunakan untuk memperkuat jaringan rute-rute penerbangan yang ada.

Pada saat ini Mandala telah menjadi airline generasi modern yang didukung oleh profesional investor, internasional manajemen dan komitmen yang tinggi terhadap keselamatan penerbangan. Kinerja Mandala selama kurun waktu 2 tahun menunjukkan hasil yang signifikan yaitu pertambahan jumlah penumpang di tahun 2008 dua kali lipat dibandingkan dengan 2007.

Warwick Brady selaku Chief Executive Officer Mandala telah menjalankan amanah dari pemegang saham yaitu mentransformasi Mandala menjadi maskapai milik Indonesia yang selalu merujuk pada standard internasional yang tinggi. Restrukturisasi dari sisi operasional telah terlaksana dengan baik dan tiba saatnya bagi Warwick untuk undur diri dari perusahaan untuk membuka peluang bagi pemegang saham untuk melanjutkan proses transformasi yang akan lebih difokuskan pada aspek komersial.

Guna memperkuat posisi Mandala dalam peta persaingan bisnis penerbangan di Indonesia dan regional terutama dalam mengahadapi persaingan pasar bebas di tahun 2010, pemegang saham Mandala yaitu Cardig International dan Indigo Partners telah mempersiapkan sejumlah langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan difokuskan pada aspek komersial dimana penekanannya pada persaingan pasar bebas 2010 nanti Mandala akan bisa berkompetisi dengan internasional airlines lainnya di Indonesia dan regional.

Untuk sementara, kendali perusahaan akan ditangani langsung oleh Diono Nurjadin dari Cardig International sebagai Presiden Direktur dengan didukung sepenuhnya oleh Indigo Partners.

Untuk lebih memperkuat team manajemen yang ada maka pada akhir Maret 2009, Mandala akan memperkuat team-nya dengan memperkenalkan Chief Financial Officer (CFO) yang baru yang memiliki pengalaman yang kuat di industri penerbangan.

Minggu, 22 Februari 2009

Apindo: Pertumbuhan Ekonomi Tidak Lebih Tiga Persen

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini tidak akan lebih dari tiga persen.

"Sulit bisa tumbuh diatas tiga persen karena dampak krisis global yang dimulai Oktober 2008 paling dirasakan pada tahun ini," katanya di Medan, Sabtu malam.

Dia berbicara pada dialog mengenai dampak dan peluang krisis global dengan jajaran pengusaha anggota Apindo Sumut.

Menurut dia, asumsi sulitnya menaikkan pertumbuhan ekonomi itu mengacu pada diduga kuatnya sulitnya pulih harga ekspor berbagai komoditi dan produk .

Harga ekspor komoditi misalnya rata-rata anjlok hingga 50 persen.

"Dengan terjadi krisis, dimana semua negara juga mengalami kesulitan keuangan, jangan berharap harga komoditi akan bisa seperti tahun 2008," katanya.

Mengenai hingga kapan berakhir krisis global itu, kata dia, untuk Indonesia baru bisa terjadi minimal setelah dua tahun Amerika Serikat lepas dari krisis itu.

Amerika Serikat sendiri diduga baru bisa lepas dari kriis paling cepat dua tahun lagi.

"Jadi memang harus kerja keras dan saling membantu untuk membantu pertumbuhan ekonomi nasional," kata Sofyan Wanandi.

Pemerintah sendiri diakui sudah menjalankan berbagai kebijakan untuk membantu pengusaha bisa tetap eksis seperti membatasi masuknya barang impor sehingga daya serap produk di dalam negeri masih tetap besar.(ANTARA)

Jumat, 20 Februari 2009

Ketentuan Baru Impor Besi dan Baja

Departemen Perdagangan (Depdag) telah resmi mengatur ketentuan impor 202 HS produk besi dan baja dari 794 HS produk besi dan baja. Sebanyak 202 produk itu mencakup HRC/HRP, CRC/S, lembaran berlapis, wire rod, besi baja profil, pipa las yang wajib verifikasi oleh surveyor dan harus melalui Importir terdaftar (IT) dan importir produsen (IP).

Ketentuan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 tentang ketentuan impor baja tertanggal 18 Februari 2009. Peraturan ini berlaku hingga 31 Desember 2010.

Dalam ketentuan itu diberikan pengecualian bagi produk baja-baja yang bebas dari ketentuan verifikasi dan produk besi baja yang sudah masuk ketentuan perjanjian bilateral seperti Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA).

"Yang dibebaskan dari semua ketentuan importasi besi-baja yaitu perjanjian bilateral dan pengecualian dari verifikasi," kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Diah Maulida dalam acara konferensi pers di Departemen Perdagangan, Jumat (20/2/2009).

Dalam pengecualian verifikasi ada 3 ketentuan yang dibebaskan dalam verifikasi yaitu:

1. Besi atau baja yang diimpor oleh IP besi atau baja bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, serta industri galangan kapal dan komponennya.

2. Besi atau baja yang diimpor dan telah dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor berdasarkan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BM-DTP).

3. Besi atau Baja yang diimpor untuk keperluan industri kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta kawasan berikat.

"Ketentuan dalam peraturan Menteri ini juga tidak berlaku terhadap importasi besi atau baja berdasarkan perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dengan negara lain yang memuat ketentuan impor besi atau baja," ujar Diah.

Permendag No 08/M-DAG/2/2009 secara resmi disahkan tertanggal 18 Februari 2009 mengenai ketentuan impor baja dan besi yang berlaku efektif dari 1 April 2009 sampai 31 Januari 2010.

Diah menjelaskan bagi para importir produsen (IP) yang ingin mengimpor harus memberikan rincian kebutuhan berapa banyak besi-baja yang akan diimpor dengan kebutuhan produsen selama setahun.

"Kita tidak menyebut kuota, tetapi lebih pada penelitian yang disesuaikan kapasitas produksinya. Jadi bukan membatasai, tidak juga mencegah impor apalagi melarang impor," jelas Diah.

Untuk mengetahui efektifitas aturan ini pihaknya akan melakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali dengan beberapa pihak termasuk asosiasi baja dan produsen pengguna baja.(detik.com)

Sabtu, 14 Februari 2009

Arus Barang dari Kawasan Berikat Cakung ke Priok Anjlok 75%

Arus distribusi barang dari kawasan berikat Cakung menuju Pelabuhan Tanjung Priok menyusut hingga 75% akibat belum rampungnya penyelesaian jembatan Marunda yang menghubungkan dua lokasi tersebut yang sudah berlangsung 3 minggu lalu.

Arus kontainer yang tadinya mampu mencapai 6 rit per hari, dengan belum rampungnya perbaikan Jembatan Maruda hanya mencapai 1,5 rit per hari. Selama menunggu perbaikan tersebut para kontainer menggunakan jalur alternatif sehingga arus antrean semakin panjang.

Demikian disampaikan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam acara kunjungan ke kawasan Marunda, Jakarta, Sabtu (14/2/2009).

Dalam kesempatan yang sama Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal dan Wakil Sekretari Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan Lambock Nahatands mendampingi Mendag.

"Arus kontainer dari 6 rit per hari sekarang hanya 1,5 rit," ujar Mari.

Ia mengatakan awalnya rencana perbaikan bisa selesai dalam waktu 3 minggu lalu, namun hingga hari ini belum rampung. "Yah minimal sudah ada perbaikan," jelasnya.

Mari menjelaskan dengan adanya perbaikan jembatan Marunda yang lama dan pembangunan jembatan baru yang kebetulan bersebelahan diharapakan akan mengurangi kemacetan di jalur Cilincing. Hal ini menurutnya penting sebagai bentuk upaya pemerintah memperlancar arus barang termasuk di kawasan menuju Tanjung Priok.

"Ini konsen kita bagaimana arus barang ke priok dari daerah industri bisa lancar," ucapnya.

Terhambatnya arus barang ini diakuinya akan menambah ongkos distribusi. Terlebih lagi saat ini pemerintah sedang menggenjot peningkatan ekspor, sehingga terhambatnya arus barang menuju pelabuhan ekspor sangat merugikan.

"Dalam keadaan yang sulit bagaimana mengurangi hambatan. Anggap saja ini biaya ekonomi tinggi, yang menjadi concern pemerintah, menghilangkan biaya tinggi dan mengurangi," jelasnya.

Mengenai kondisi perbaikan jalan yang molor dari waktu yang dijanjikan, Mari menegaskan meski tidak sesuai dengan jadwal, setidaknya berdasarkan pemantauannya sudah ada perbaikan.

"Ini sudah baiklah sudah ada kemajuan, kalau belum ada perbaikan bolehlah kita marah. Kalau April bisa selesai, maka bisa kembali rit biasa," ucapnya.

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menambahkan keterlambatan perbaikan jembatan ini disebabkan karena ada upaya untuk mendapatkan kekerasan yang merata.

"Jembatan ini yang membangun pemda, tapi pemda meminta pertolongan dari Binamarga. Kalau lihat kayak gini akan mundur selesainya sampai 2 minggu, dari 21 hari yang dijanjikan," ucap Jusman.

Jumat, 13 Februari 2009

BPOM Ijinkan Produk Impor Asal Sesuai Aturan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak melarang dan sepenuhnya mengizinkan peredaran produk obat dan makanan impor asalkan sesuai dengan prosedur.

"Kami bukan sedang melarang peredaran produk itu tetapi harus mengikuti prosedur yang berlaku," kata Kepala BPOM, Husniah Rubiana Thamrin, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, produk tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari BPOM.

Dengan mendaftarkan izin edar, BPOM mempunyai kesempatan untuk melakukan evaluasi dan penelitian terhadap produk yang didaftarkan.

"Ini perlu sebagai bentuk perlindungan konsumen," katanya.

Ia juga menekankan bahwa semua produk yang memiliki izin edar dan telah lulus uji evaluasi BPOM pasti mencantumkan label berbahasa Indonesia.

Produk-produk yang masuk tanpa terlebih dahulu mendaftar izin edar ke BPOM sama artinya merupakan produk ilegal yang merugikan negara dari berbagai sisi.

"Negara dirugikan dalam jumlah yang tidak sedikit terutama dari tidak dibayarkannya PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), izin impor, dan cukai," katanya.

Terkait dengan produk ilegal belum lama ini GAPMI merilis diperkirakan sekitar 10 persen atau sekitar 300 juta dolar AS dari seluruh pangsa makanan dan minuman ternyata ilegal.

"Kami sejak tahun lalu sudah berupaya untuk lebih fokus mengamankan produk ilegal dan memusnahkannya demi perlindungan konsumen," katanya.(ANTARA)