Percepatan perbaikan infrastruktur dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah menjadi dua hal yang paling diterima dunia usaha dari kebijakan dua delapan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
"Saya rasa apa yang ditawarkan masuk akal dan ada beberapa hal yang bisa dikatakan sejalan dengan keinginan pengusaha," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, usai sesi dialog "Pengusaha Bertanya Partai Menjawab" dengan PDI Perjuangan, di Jakarta, Jumat.
Menurut Sofjan, hal yang sejauh ini menjadi kendala bagi dunia usaha sendiri atas kebijakan-kebijakan pemerintahan adalah inkonsistensi.
Ia menilai pernyataan Megawati terkait perbaikan infrastruktur sebagai salah satu upaya menghilangkan ekonomi biaya tinggi cukup dapat diterima dunia usaha.
"Sebenarnya (kebijakan) ini dimiliki pemerintahan saat ini tetapi tidak dapat dilaksanakan, entah karena aparaturnya atau kebijakannya yang salah. Coba saja soal pembebasan tanah sulit sekali selesai, " ujar dia.
Namun demikian, ia mengatakan, pengusaha tetap akan menunggu seperti apa implementasinya.
"Kita tetap harus beri masukan juga pada mereka. Kita pun akan menagih itu kalau mereka sampai memegang pemerintahan, kita ingatkan itu semua," ujar Sofjan.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri dalam penyampaian kebijakan dua-delapan mengatakan, menempatkan dua prioritas dan delapan langkah dalam strategi ekonominya nanti.
Dua prioritas yang ia sampaikan yakni meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sedangkan delapan langkah yang ditetapkan dalam strategi ekonomi PDI Perjuangan, ia mengatakan, adalah memperkuat pertahanan negara dan kedaulatan negara, memperkuat kedaulatan pangan dan energi, memperkuat kedaulatan keuangan.
Selanjutnya, ia mengatakan, memajukan pendidikan dan teknologi untuk daya saing industri, memajukan kesehatan dan kesejahteraan keluarga melalui peran ibu sebagai soko guru, dan memajukan usaha nasional dengan memperkuat usaha mikro, UKM, koperasi, serta mendorong sinergitas ekonomi antar pelaku usaha.
Dua langkah yang terakhir yakni memajukan pedesaan dengan memperkuat ekonomi kerakyatan, dan menata pelayanan pemerintah.
"Kebijakan dua delapan ini merupakan lanjutan dari apa yang pernah kita kerjakan bersama beberapa waktu lalu selama periode 2001-2004," ujar Megawati.(antara)
