Munas menyetujui MS Hidayat kembali menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2008-2013. Hidayat diharapkan bisa membawa Kadin mengatasi persoalan tenaga kerja sekaligus berhenti meminta proteksi kepada pemerintah.
Peneliti Ekonomi LPEM UI Arianto A Patunru, mengatakan tantangan utama Kadin adalah tenaga kerja (employement). Kalau keadaan pasar tenaga kerja kaku seperti saat ini akan menyusahkan gerak usaha Kadin.
Pasalnya, kondisi ketenagakerjaan saat ini tidak memungkinkan mereka untuk melakukan penyesuaian mengikuti irama di pasar kerja yang saat ini berada dalam keadaan krisis. Jika keadaannya tidak diubah, ke depan akan banyak tenaga kerja yang harus dirumahkan.
“Pengusaha harus bisa mempertahankan lebih banyak pekerjanya. Walapun untuk itu ada konpensasi. Mungkin nggak usah penurunan upah, melainkan konpensasi dalam bentuk lain,” katanya .
MS Hidayat kembali memimpin Kadin setelah secara aklamasi terpilih sebagai ketua umum untuk periode 2008-2013 dalam Munas V Kadin di Jakarta, Senin (22/12). MS Hidayat sebelumnya merupakan calon tunggal ketua umum.
Ia memaparkan, pengusaha tentu harus mengalami penurunan margin. Namun, supaya tidak melakukan PHK besar-besaran, maka harus melakukan penyesuaian terhadap sisi pembayarannya. “Pembayaran ke pekerja kan bukan hanya upah. Tetapi juga seperti kesehatan, terus jaminan hari tua, dan macam-macamnya,” ujarnya.
Hal-hal semacam itulah yang dikurangi, jika memang tidak bisa melakukan adjusment di upah. Arianto mengakui situasinya ke depan akan susah. Tapi bukan berarti tidak mungkin jika memang sama-sama mengerti antara pemerintah, bussines community dan pekerja. Selain itu, Kadin juga diharapkan segera menjalankan program yang sudah ada. Juga, Kadin, harus bisa menerima bahwa pemerintah tidak bisa selamanya diharapkan memberikan proteksi. “Pemerintah juga mempunya sumber daya (resourses) yang terbatas,” tukasnya.
Kemudian, yang perlu disentuh lebih jauh lagi adalah peran Kadin daerah. Selama ini, menurutnya, Kadin kurang terdengar dan mungkin kurang begitu efektif kalau di daerah. Padahal masyarakat bisnis di daerah diharapkan terus konsentrasi ke ekonomi menengah ke bawah sepeti UKM dan sebagainya.
Terkait terpilihnya MS Hidayat kembali sebagai Ketua Umum Kadin, menurut Arianto tidak menjadi masalah. Yang terpenting Kadin bisa bekerja sama antara pihak bussines community dengan pemerintah. “Itu yang paling penting sekarang,” ujarnya.
Jangan sampai Kadin dan pemerinta saling curiga. Pengusaha dituding hanya memiliki tujuan meminta proteksi sementara di satu sisi pemerintah dicurigai melakukan kebijakan yang membebani pengusaha. Padahal di masa krisis saat ini pengusaha dan pemerintah harus sama-sama bekerjasama menghadapi masalah.
Arianto mengakui, kinerja Kadin selama ini lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya. ”Mungkin dibandingkan beberapa tahun lalu, saya lebih appreciate terutama kesedian berdialog pengusaha dan pemerintah. Kalau dulu jarang kita dengar ada forum antara pemerintah dengan pengusaha dan lain sebagainya. Masing-masing jalan sendiri,” ujarnya.
Pengamat ekonomi dari International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE), Iman Sugema berpesan agar Kadin bermanfaat bagi rakyat. “Kadin selama ini lebih banyak bekerja untuk kepentingan pengusaha sendiri,” imbuhnya.
Iman mempertanyakan, apakah MS Hidayat bisa mengubah pola kepemimpinan samacam ini. “Saya nggak tahu tuh nanti dijawab sendiri oleh beliau,” tukasnya. Kadin harus mulai menyuarakan untuk kepentingan masyarakat banyak apalagi saat ini adalah masa-masa krisis. “
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada para pengusaha yang tergabung dalam Kadin untuk tidak khawatir dengan kondisi perekonomian indonesia di tengah krisis global.
"Kadin menjerit-jerit seperti growth pertumbuhan Indonesia negatif padahal pertumbuhan kita masih 6% dan inflasi masih 11%," ujar Sri Mulyani. Menurut Menkeu, kekhawatiran itu muncul karena di negara-negara maju pertumbuhan ekonominya sudah negatif.
"Jadi kadin harus sabar untuk mendengar. Jangan terlalu banyak ngomong karena selama ini Kadin banyak ngomong tapi dengarnya kurang." Dengan pertumbuhan ekonomi 6%, lanjut Sri Mulyani, pemerintah akan melakukan antisipasi yang akan terjadi di tahun depan.
