Dana APBN 2009 untuk infrastrukutur sebesar Rp 70 triliun dinilai akan efektif menyerap tenaga kerja. Asalkan, pembangunan itu berhubungan dengan proses produksi industri dan aktivitas ekonomi lainnya seperti irigasi, jalan, dan pelabuhan.
Ekonom Institute for Development Economy and Finance (Indef) Fadhil Hasan mengatakan, jika infrastruktur yang dibangun sesuai dengan peluang angkatan kerja tentu akan efektif. Karena itu, angkatan kerja baru sangat tergantung pada infrastruktur. Selain itu, terkait juga pada kapan realisasi pembangunan itu.
Pembangunn infrastruktur secara umum biasanya mampu menyerap tenaga kerja sehingga menjadi kompensasi bagi masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Saya kira bagus kalau misalnya itu berjalan dengan baik,” katanya, di Jakarta, Kamis (25/12).
Saat ini, kata Fadhil, Departemen Pekerjaan Umum (PU) menghitung sekitar dua juta tenaga kerja baru yang akan terserap di 2009 dari alokasi Rp 70 triliun untuk infrastruktur itu. Meski begitu, Fadhil belum bisa memastikan apakah realisasinya akan tercapai. ”Itu kan baru rencana, realisasinya seperti apa kita belum tahu,” tukasnya.
Namun angka ini, menurutnya merupakan angka cukup signifikan jika dibandingkan dengan alokasi infrastruktur untuk tahun-tahun sebelumnya. Pada APBN 2008 dana untuk proyek infrastruktur hanya mendapat alokasi Rp 20 triliun. Sementara Distribusi anggaran APBN 2007 untuk sektor infrastruktur sebesar Rp 30 triliun.
Fadhil berharap proyek infrastruktur yang dibangun berhubungan dengan proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya seperti irigasi, jalan, pelabuhan, dan juga sekolah sehingga efektif menyerap tenaga kerja.
Ia juga mengingatkan dalam realisasi proyek infrastruktur selalu menghadapi kendala birokrasi seperti keterlambatan pencairan dan proses izin pembangunan. “Artinya, masih menyisakan kekhawatiran akan keterlambatan pencairan dana, persoalan izin dan lain sebagainya,” katanya.
Sebelumnya, Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Susantono mengtakan APBN menyediakan dana paling tidak sebesar Rp 70 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia selama 2009.
Ia menyebutkan, dana tersebut lebih dari cukup untuk pembangunan infrastruktur. Hal itu diperkuat dengan rencana pemerintah yang akan membuat skema-skema pendanaan yang paling menguntungkan. "Kita minta kepada departemen-departemen teknis untuk semaksimal mungkin menggunakan dana ini untuk membuka lapangan kerja," katanya.
Menurut dia, ke depan dalam kondisi perekonomian global mengalami krisis, akan membuat dana dari pihak swasta makin terbatas. Akibatnya, pembangunan infrastruktur harus bertumpu pada dana sendiri (APBN).
Keberadaan infrastruktur, lanjutnya, paling tidak memiliki dua aspek, yaitu penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat, dan akan menjadi daya dukung atas daya saing perekonomian nasional. "Dua hal itu sangat diperlukan untuk menghadapi krisis global tahun depan," ujar Bambang.
