Perdagangan bebas tampaknya tinggal catatan sejarah. Dalam keadaan resesi ekonomi seperti sekarang, hampir semua negara kini memasuki masa demam proteksionisme.
Indonesia, contohnya. Untuk mengamankan pasar dan melindungi industri dalam negeri, pemerintah akan menunda harmonisasi tarif untuk 324 jenis barang hingga 2010. “Ini permintaan dari para pengusaha,” kata Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu.
Dalam keadaan resesi ekonomi, memang lumrah kalau persaingan dagang antarnegara semakin tajam. Dan kalau sudah menyangkut masalah kepentingan buruh dan industri di dalam negeri, negara yang menganut paham liberal pun sudah tak malu-malu lagi menghambat serbuan barang-barang impor.
Amerika dan Eropa, yang selama ini dipandang paling luwes dan toleran dalam perdagangan, kini berubah jadi sangat proteksionistis. Sejak krisis meletus, Amerika dan Eropa paling getol melontarkan tuduhan dumping kepada mitra dagangnya.
Korbannya adalah negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ada sekitar 46 produk Indonesia yang dicurigai telah melakukan praktik dumping. Tuduhan serupa juga datang dari Australia terhadap 19 produk Indonesia. Akibat tudingan tersebut, produk-produk Indonesia dikenai tarif tambahan sebesar 25%.
Jika ditotal, sejak krisis ada 172 kasus dumping yang dituduhkan 23 negara kepada Indonesia. Tentu saja, sikap proteksionis negara-negara maju akan memukul para pengusaha nasional.
Maklum, negara-negara itu merupakan pasar yang subur bagi produk-produk Indonesia. Ke Amerika, misalnya, pada 2007 Indonesia berhasil membukukan ekspor US$ 11,6 miliar. Angka ini akan terpangkas jika Amerika makin proteksionis.
Seperti halnya negara lain, kini Indonesia pun harus melindungi kepentingan tenaga kerja dan pasar dalam negerinya. Hanya saja, seperti dikatakan Menteri Perdagangan Marie Pangestu, penundaan penurunan tarif bea masuk bagi 324 jenis barang tadi tak terkait dengan FTA (Free Trade Agreenment). “FTA tetap jalan sesuai dengan komitmen,” katanya.
Sabtu, 31 Januari 2009
Jumat, 30 Januari 2009
PU Gelar Tender Lebih Cepat untuk Serap Anggaran
Dibandingkan dengan kementerian atau lembaga lainnya, Departemen Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu lembaga yang tertinggi dalam penyerapan keuangan negara.
Rahasianya, menerapkan tender labih cepat sebelum anggaran berjalan khususnya di sektor pengelolaan jalan oleh Bina Marga.
Misalnya lelang atau tender pengerjaan jalan sudah digelar Ditjen Bina Marga bulan November 2008 padahal alokasi anggarannya baru diberikan pada awal tahun 2009. Sehingga pada bulan Januari saja sudah terjadi penyerapan anggaran negara untuk perbaikan jalan.
"Teman-teman di departemen lain umumnya mungkin baru menyiapkan proposal, Nah mungkin tendernya baru terlaksana 2 bulan ke depan," seloroh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta.
Ia mencontohkan pada tahun 2008, tingkat penyerapan anggaran Bina Marga menempati tertinggi dibandingkan dengan direktorat lainnya yaitu mencapai 96,58% padahal pada tahun 2007 hanya 88,28%.
"Untuk tahun ini, saya harap bulan Januari sudah ada, penyerapan selain itu pola penyerapanya harus lebih bagus," katanya.
Bahkan ia yakin pada tahun ini tingkat penyerapan akan tercapai diangka 90% pada saat bulan Oktober atau November sehingga target realisasi penyerapan tahun ini lebih maksimal.
Pada tahun 2008 lalu realisasi penyerapan Departemen PU secara keuangan mencapai 94,28% atau Rp 31,515 triliun dari total anggaran 2008 Rp 33,4 triliun. Sedangkan secara fisik sebanyak 96%.
Rahasianya, menerapkan tender labih cepat sebelum anggaran berjalan khususnya di sektor pengelolaan jalan oleh Bina Marga.
Misalnya lelang atau tender pengerjaan jalan sudah digelar Ditjen Bina Marga bulan November 2008 padahal alokasi anggarannya baru diberikan pada awal tahun 2009. Sehingga pada bulan Januari saja sudah terjadi penyerapan anggaran negara untuk perbaikan jalan.
"Teman-teman di departemen lain umumnya mungkin baru menyiapkan proposal, Nah mungkin tendernya baru terlaksana 2 bulan ke depan," seloroh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta.
Ia mencontohkan pada tahun 2008, tingkat penyerapan anggaran Bina Marga menempati tertinggi dibandingkan dengan direktorat lainnya yaitu mencapai 96,58% padahal pada tahun 2007 hanya 88,28%.
"Untuk tahun ini, saya harap bulan Januari sudah ada, penyerapan selain itu pola penyerapanya harus lebih bagus," katanya.
Bahkan ia yakin pada tahun ini tingkat penyerapan akan tercapai diangka 90% pada saat bulan Oktober atau November sehingga target realisasi penyerapan tahun ini lebih maksimal.
Pada tahun 2008 lalu realisasi penyerapan Departemen PU secara keuangan mencapai 94,28% atau Rp 31,515 triliun dari total anggaran 2008 Rp 33,4 triliun. Sedangkan secara fisik sebanyak 96%.
BI Longgarkan Aturan Perbankan, Dorong Perekonomian
Bank Indonesia melonggarkan aturan perbankan guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya tahan sistem perbankan dalam rangka stabilitas ekonomi sekaligus menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi, kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Muliaman D Hadad di Jakarta, Rabu
Ia mengatakan, untuk meningkatkan efisiensi perbankan dalam melakukan pembiayaan sektor riil, BI menaikkan batas maksimum penilaian kualitas aktiva produktif yang berdasarkan hanya pada ketepatan membayar kredit dari Rp500 juta menjadi Rp1 miliar, kecuali untuk UKM.
"Untuk UMKM sampai dengan 20 miliar (penilian dengan satu pilar tersebut) sepanjang sistem pengendalian risiko bank tersebut tergolong kuat dan rasio kecukupan modalnya sesuai ketetentuan dan hasil penilaian CAMELS dengan peringkat keseluruhan (komposit) 3," katanya.
Sementara batas maksimum sampai dengan Rp10 miliar diperbolehkan sepanjang sistem pengendalian resiko tergolong "acceptable" (diterima) dan rasio kecukupan modal sesuai dengan ketentuan dan hasil penilain CAMELS dengan peringkat keseluruhan 3.
BI juga menurunkan kriteria properti terbengkalai yang harus diberi pencadangan. Properti yang secara efektif untuk aktivitas bisnis bank dengan persentase 50 persen yang sebelumnya dinilai barang terbengkalai, sekarang tidak menjadi barang terbengkalai.
"Misalnya bank punya gedung sepuluh lantai, ternyata yang bermanfaat hanya lima lantai, maka lima lantai berikutnya masuk dalam barang terbengkali sekarang tidak lagi terbengkalai. Jadi bank tidak perlu menyisihkan pencadangan," katanya.
BI juga memperpanjang jangka waktu pelaksanaan penilaian agunan sebagai pengurang penyisihan penghapusan aktiva (PPA) dimana untuk kredit lebih dari Rp5 miliar diperpanjang dari 12 bulan terakhir menjadi 18 bulan terakhir.
Guna memperluas jangkauan pelayan perbankan, BI menyederahanakn beberapa aturan, misalnya membuka kantor kas dan kegiatan pelayanan kas seperti ATM tanpa perlu ijin lagi, cukup melalui laporan rencana bisnis bank.
Sedangkan untuk memperkuat sistem perbankan, BI memperpanjang masa transisi penerapan risiko operasional dalam perhitungan kecukupan modal dalam rangka Basel II.
Ia mengatakan, untuk meningkatkan efisiensi perbankan dalam melakukan pembiayaan sektor riil, BI menaikkan batas maksimum penilaian kualitas aktiva produktif yang berdasarkan hanya pada ketepatan membayar kredit dari Rp500 juta menjadi Rp1 miliar, kecuali untuk UKM.
"Untuk UMKM sampai dengan 20 miliar (penilian dengan satu pilar tersebut) sepanjang sistem pengendalian risiko bank tersebut tergolong kuat dan rasio kecukupan modalnya sesuai ketetentuan dan hasil penilaian CAMELS dengan peringkat keseluruhan (komposit) 3," katanya.
Sementara batas maksimum sampai dengan Rp10 miliar diperbolehkan sepanjang sistem pengendalian resiko tergolong "acceptable" (diterima) dan rasio kecukupan modal sesuai dengan ketentuan dan hasil penilain CAMELS dengan peringkat keseluruhan 3.
BI juga menurunkan kriteria properti terbengkalai yang harus diberi pencadangan. Properti yang secara efektif untuk aktivitas bisnis bank dengan persentase 50 persen yang sebelumnya dinilai barang terbengkalai, sekarang tidak menjadi barang terbengkalai.
"Misalnya bank punya gedung sepuluh lantai, ternyata yang bermanfaat hanya lima lantai, maka lima lantai berikutnya masuk dalam barang terbengkali sekarang tidak lagi terbengkalai. Jadi bank tidak perlu menyisihkan pencadangan," katanya.
BI juga memperpanjang jangka waktu pelaksanaan penilaian agunan sebagai pengurang penyisihan penghapusan aktiva (PPA) dimana untuk kredit lebih dari Rp5 miliar diperpanjang dari 12 bulan terakhir menjadi 18 bulan terakhir.
Guna memperluas jangkauan pelayan perbankan, BI menyederahanakn beberapa aturan, misalnya membuka kantor kas dan kegiatan pelayanan kas seperti ATM tanpa perlu ijin lagi, cukup melalui laporan rencana bisnis bank.
Sedangkan untuk memperkuat sistem perbankan, BI memperpanjang masa transisi penerapan risiko operasional dalam perhitungan kecukupan modal dalam rangka Basel II.
Pasar Sepeda Motor Diperkirakan Turun 16-25 Persen
Pasar sepeda motor nasional tahun ini diperkirakan turun sekitar 16-25 persen menjadi sekitar 4,5 juta sampai lima juta unit dibandingkan tahun lalu yang menembus angka sekitar enam juta unit.
"Krisis ekonomi global yang dimulai di Amerika Serikat, dampaknya juga terasa di Indonesia, yang terlihat naiknya suku bunga. Hal itu akan mengkoreksi pasar (sepeda motor) di dalam negeri," ujar Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor (AHM) Johannes Loman, pada peluncuran Honda Absolute Revo 110 cc, di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, kenaikan suku bunga dan nilai tukar rupiah yang mencapai sekitar Rp11 ribu per dolar AS akan mendorong penurunan permintaan sepeda motor, mengingat selama ini sebagian besar atau sekitar 80 persen pembelian sepeda motor melalui sistem kredit.
Selain itu, nilai tukar rupiah yang naik dari rata-rata sekitar Rp9.000 per dolar AS tahun lalu menjadi sekitar Rp11 ribu per dolar AS saat ini mendorong harga sepeda motor tetap tinggi, meskipun harga bahan baku turun. Hal itu karena sebagian besar bahan baku, seperti baja, masih diimpor.
"Jadi walaupun harga bahan baku turun dan harga bensin turun, namun karena nilai tukar rupiah naik, maka harga sepeda motor tidak bisa turun. Bahkan kecenderungannya masih akan naik sekitar 1-2 persen lagi," kata Loman.
Kendati demikian, ia menilai masih terbuka peluang bagi pertumbuhan pasar sepeda motor di Indonesia, mengingat adanya sejumlah kegiatan yang bisa mendorong permintaan seperti kegiatan pemilihan umum dan mulai membaiknya harga komoditas pertanian. "Bisa saja (pasar sepeda motor) sama dengan tahun lalu," ujarnya.
Tanda-tanda pasar sepeda motor belum memburuk tahun ini, setidaknya terlihat dari tren penjualan pada Januari 2009. Loman memperkirakan pada 2009 penjualan sepeda motor nasional akan menembus angka sekitar 400 ribu unit atau sama dengan Desember 2008. Namun ia tidak berani memprediksi penjualan sampai triwulan I .
AHM sendiri, lanjut dia, menargetkan selama tahun 2009 tetap mampu memimpin pasar sepeda motor sekitar 46-48 persen. Pada 2008 AHM menguasai sekitar 46,3 persen pasar sepeda motor di Indonesia dengan total penjualan sekitar 2,87 juta unit.
"Kami memprediksi penjualan AHM bisa mencapai sekitar dua juta sampai 2,5 juta unit pada 2009," ujar Loman.
"Krisis ekonomi global yang dimulai di Amerika Serikat, dampaknya juga terasa di Indonesia, yang terlihat naiknya suku bunga. Hal itu akan mengkoreksi pasar (sepeda motor) di dalam negeri," ujar Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor (AHM) Johannes Loman, pada peluncuran Honda Absolute Revo 110 cc, di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, kenaikan suku bunga dan nilai tukar rupiah yang mencapai sekitar Rp11 ribu per dolar AS akan mendorong penurunan permintaan sepeda motor, mengingat selama ini sebagian besar atau sekitar 80 persen pembelian sepeda motor melalui sistem kredit.
Selain itu, nilai tukar rupiah yang naik dari rata-rata sekitar Rp9.000 per dolar AS tahun lalu menjadi sekitar Rp11 ribu per dolar AS saat ini mendorong harga sepeda motor tetap tinggi, meskipun harga bahan baku turun. Hal itu karena sebagian besar bahan baku, seperti baja, masih diimpor.
"Jadi walaupun harga bahan baku turun dan harga bensin turun, namun karena nilai tukar rupiah naik, maka harga sepeda motor tidak bisa turun. Bahkan kecenderungannya masih akan naik sekitar 1-2 persen lagi," kata Loman.
Kendati demikian, ia menilai masih terbuka peluang bagi pertumbuhan pasar sepeda motor di Indonesia, mengingat adanya sejumlah kegiatan yang bisa mendorong permintaan seperti kegiatan pemilihan umum dan mulai membaiknya harga komoditas pertanian. "Bisa saja (pasar sepeda motor) sama dengan tahun lalu," ujarnya.
Tanda-tanda pasar sepeda motor belum memburuk tahun ini, setidaknya terlihat dari tren penjualan pada Januari 2009. Loman memperkirakan pada 2009 penjualan sepeda motor nasional akan menembus angka sekitar 400 ribu unit atau sama dengan Desember 2008. Namun ia tidak berani memprediksi penjualan sampai triwulan I .
AHM sendiri, lanjut dia, menargetkan selama tahun 2009 tetap mampu memimpin pasar sepeda motor sekitar 46-48 persen. Pada 2008 AHM menguasai sekitar 46,3 persen pasar sepeda motor di Indonesia dengan total penjualan sekitar 2,87 juta unit.
"Kami memprediksi penjualan AHM bisa mencapai sekitar dua juta sampai 2,5 juta unit pada 2009," ujar Loman.
Kadin Akan Luncurkan Roadmap Industri Kreatif
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan meluncurkan peta jalan (roadmap) industri kreatif pada April 2009 untuk mendukung pemerintah yang telah mencanangkan tahun ini sebagai "Tahun Indonesia Kreatif."
"Kami sudah membentuk tim sebanyak delapan orang untuk menyusun roadmap tersebut, yang ditargetkan selesai April 2009," ujar Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif dan Jasa-Jasa Lain Ketut Suardhana Linggih di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan peta jalan tersebut akan menjadi masukan Kadin bagi pemerintah untuk mengembangkan industri dan ekonomi kreatif di tanah air yang memiliki potensi besar untuk menyumbang devisa dan pembukaan lapangan kerja.
"Kalau dikoordinasi dengan baik antara pemerintah dan swasta, Indonesia bisa bersaing di industri kreatif khususnya di bidang seni (`art`) karena bangsa kita memiliki modal yang kuat dengan basis seni dan budaya yang beragam," ujarnya.
Diakui Ketut, untuk industri kreatif yang terkait dengan pengetahuan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain, seperti Amerika Serikat, negara di kawasan Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, dan Singapura. Namun untuk seni, Indonesia memiliki potensi besar.
Ketut mengatakan, peta jalan industri kreatif yang akan mulai disusun Kadin Indonesia pada Pebruari 2009 akan memetakan potensi , daya saing, dan hambatan, serta rencana aksi dalam pengembangan industri kreatif di tanah air. Pada peta jalan itu juga, Kadin akan mengusung sejumlah industri kreatif yang bisa diunggulkan dalam persaingan internasional.
Saat ini pemerintah cq Departemen Perdagangan (Depdag) fokus mendorong pengembangan industri kreatif di 14 subsektor, yaitu periklanan, penerbitan dan percetakan, siaran televisi dan radio, film, video dan fotografi, musik, seni pertunjukan, arsitektur, desain, fesyen, kerajinan, pasar barang seni, permainan interaktif, layanan komputer dan piranti lunak, serta penelitian dan pengembangan.
"Kami melihat bisa saja subsektor industri kreatif yang akan dikembangkan lebih besar dari pemerintah. Kalau pemerintah baru mengembangkan pendataannya, kami akan langsung kepada usulan aksi bisnisnya (pada roadmap Kadin soal industri kreatif)," kata Ketut.
Berdasarkan data Depdag pada 2002-2006 industri kreatif menyerap sekitar 5,4 juta tenaga kerja, dan menyumbang sekitar Rp81,5 triliun atau 9,13 persen dari total ekspor nasional. Selama itu sumbangan industri atau ekonomi kreatif terhadap PDB mencapai sekitar 6,4 persen.
"Kami sudah membentuk tim sebanyak delapan orang untuk menyusun roadmap tersebut, yang ditargetkan selesai April 2009," ujar Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif dan Jasa-Jasa Lain Ketut Suardhana Linggih di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan peta jalan tersebut akan menjadi masukan Kadin bagi pemerintah untuk mengembangkan industri dan ekonomi kreatif di tanah air yang memiliki potensi besar untuk menyumbang devisa dan pembukaan lapangan kerja.
"Kalau dikoordinasi dengan baik antara pemerintah dan swasta, Indonesia bisa bersaing di industri kreatif khususnya di bidang seni (`art`) karena bangsa kita memiliki modal yang kuat dengan basis seni dan budaya yang beragam," ujarnya.
Diakui Ketut, untuk industri kreatif yang terkait dengan pengetahuan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain, seperti Amerika Serikat, negara di kawasan Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, dan Singapura. Namun untuk seni, Indonesia memiliki potensi besar.
Ketut mengatakan, peta jalan industri kreatif yang akan mulai disusun Kadin Indonesia pada Pebruari 2009 akan memetakan potensi , daya saing, dan hambatan, serta rencana aksi dalam pengembangan industri kreatif di tanah air. Pada peta jalan itu juga, Kadin akan mengusung sejumlah industri kreatif yang bisa diunggulkan dalam persaingan internasional.
Saat ini pemerintah cq Departemen Perdagangan (Depdag) fokus mendorong pengembangan industri kreatif di 14 subsektor, yaitu periklanan, penerbitan dan percetakan, siaran televisi dan radio, film, video dan fotografi, musik, seni pertunjukan, arsitektur, desain, fesyen, kerajinan, pasar barang seni, permainan interaktif, layanan komputer dan piranti lunak, serta penelitian dan pengembangan.
"Kami melihat bisa saja subsektor industri kreatif yang akan dikembangkan lebih besar dari pemerintah. Kalau pemerintah baru mengembangkan pendataannya, kami akan langsung kepada usulan aksi bisnisnya (pada roadmap Kadin soal industri kreatif)," kata Ketut.
Berdasarkan data Depdag pada 2002-2006 industri kreatif menyerap sekitar 5,4 juta tenaga kerja, dan menyumbang sekitar Rp81,5 triliun atau 9,13 persen dari total ekspor nasional. Selama itu sumbangan industri atau ekonomi kreatif terhadap PDB mencapai sekitar 6,4 persen.
Selasa, 27 Januari 2009
Minyakita Meluncur ke Pasar
Produk minyak goreng (migor) curah kemasan atau yang biasa disebut MINYAKITA resmi diluncurkan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.
Produk yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat ini rencananya akan diedarkan keseluruh Indonesia. Untuk tahap awal akan diluncurkan melalui penjualan langsung.
Mari dalam sambutannya mengatakan produk MINYAKITA diproduksi dalam kualitas yang bagus dengan standar SNI dan sudah mendapat izin edar Badan POM, sertifikat halal dan didaftar sebagai merek pemerintah di Depkumham. MINYAKITA menurut Mari mempunyai daya tahan terhadap beku dengan kemasan yang cukup kuat.
"Komitmen ke depan pemerintah akan merancang yang lebih menyeluruh dengan keikutsertaan pemerintah. Apakah jumlah subsidinya fix atau harganya fix, masih belum kita putuskan, masih menunggu perubahan anggaran yang ada di DPR," ucap Mari saat membuka peluncuran MINYAKITA di kelurahan Duren Sawit, Jakarta, Rabu (28/1/2009).
Produk yang dibandrol Rp 6.000 per liter ini selain lebih murah dari migor kemasan konvensional yang relatif lebih mahal. MINYAKITA juga dijamin tingkat kebersihan dan lebih higienis dari minyak curah pada umumnya.
Harga Rp 6.000 per liter relatif lebih murah dari minyak goreng kemasan premium dengan selisih harga Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per liter dan selisih lebih mahal Rp 300 sampai Rp 500 per liter dari migor curah.
"Untuk 10 bulan ke depan 1.000 ton per bulan untuk kemasan produsen, 4.500 ton per bulan untuk MINYAKITA," kata Mari.
Latar belakang pemerintah meluncurkan produk MINYAKITA karena selama ini produk migor sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat sehingga diperlukan produk migor yang higienis dengan harga terjangkau dengan memperhatikan
Melalui program pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 800 miliar untuk minyak curah dan MINYAKITA pada tahun 2009.
Sebelumnya pada awal tahun 2009 ini beberapa produsen migor gencar melakukan operasi pasar murah migor dengan menjual produk migor seharga Rp 6.000 per liter di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta. Rencananya program semacam ini akan diperluas keseluruh wilayah Indonesia.
Beberapa produsen yang secara resmi memproduksi MINYAKITA terdiri dari 24 perusahaan diantaranya Wilmar, Salim Ivomas Pratama, Sinar Mas, Musim Mas, Panca Nabati, Prakarsa, Astra Agro lestari, Asian Agri, Darmex Oil & Fat dan lain-lain.
Sekitar 10.000 Karyawan di Jakarta Rawan PHK
Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Soeprayitno mengatakan potensi karyawan yang akan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jakarta mencapai sekitar 10.000 pada Desember 2008 hingga Januari 2009.
"Pada bulan Desember (2008) sudah 4.000 karyawan yang di-PHK," katanya di sela seminar 'Strategi Antisipasi PHK Massal dan Situasi Ekonomi 2009' dan Rapat kerja DPP Apindo DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa (27/1).
Sementara itu pada Januari 2009, potensi karyawan yang di-PHK sekitar 6.000 orang. Namun demikian, belum ada perusahaan yang tercatat bangkrut pada periode tersebut.
Soeprayitno mengatakan, PHK tersebut antara lain karena adanya pembatalan kontrak sehingga karyawan yang tidak permanen atau karyawan kontrak dipotong jumlahnya.
Ia mengatakan, sektor yang terpukul akibat krisis ekonomi saat ini adalah otomotif (suku cadang) dan elektronik.
Soeprayitno juga mengharapkan agar krisis ekonomi tidak diikuti krisis pemilu. Ia berharap, jika terjadi perubahan pemerintahan maka jangan sampai terjadi perubahan regulasi terutama yang menyangakut dunia usaha. "Kalau berubah regulasi akan ada biaya sosial yang mahal," katanya.
Ia mengatakan, saat ini kebutuhan pengusaha adalah kepastian usaha dan kepastian stabilitas atau keamanan.
Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi, mengatakan, stimulus ekonomi yang dijanjikan pemerintah masih memerlukan persetujuan dari DPR.
Namun demikian, Sofyan berpendapat kegiatan pemilu 2009 akan sedikit membantu pengusaha agar tidak mem-PHK karyawannya.
"Pada bulan Desember (2008) sudah 4.000 karyawan yang di-PHK," katanya di sela seminar 'Strategi Antisipasi PHK Massal dan Situasi Ekonomi 2009' dan Rapat kerja DPP Apindo DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa (27/1).
Sementara itu pada Januari 2009, potensi karyawan yang di-PHK sekitar 6.000 orang. Namun demikian, belum ada perusahaan yang tercatat bangkrut pada periode tersebut.
Soeprayitno mengatakan, PHK tersebut antara lain karena adanya pembatalan kontrak sehingga karyawan yang tidak permanen atau karyawan kontrak dipotong jumlahnya.
Ia mengatakan, sektor yang terpukul akibat krisis ekonomi saat ini adalah otomotif (suku cadang) dan elektronik.
Soeprayitno juga mengharapkan agar krisis ekonomi tidak diikuti krisis pemilu. Ia berharap, jika terjadi perubahan pemerintahan maka jangan sampai terjadi perubahan regulasi terutama yang menyangakut dunia usaha. "Kalau berubah regulasi akan ada biaya sosial yang mahal," katanya.
Ia mengatakan, saat ini kebutuhan pengusaha adalah kepastian usaha dan kepastian stabilitas atau keamanan.
Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi, mengatakan, stimulus ekonomi yang dijanjikan pemerintah masih memerlukan persetujuan dari DPR.
Namun demikian, Sofyan berpendapat kegiatan pemilu 2009 akan sedikit membantu pengusaha agar tidak mem-PHK karyawannya.
Langganan:
Postingan (Atom)