Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak melarang dan sepenuhnya mengizinkan peredaran produk obat dan makanan impor asalkan sesuai dengan prosedur.
"Kami bukan sedang melarang peredaran produk itu tetapi harus mengikuti prosedur yang berlaku," kata Kepala BPOM, Husniah Rubiana Thamrin, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, produk tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari BPOM.
Dengan mendaftarkan izin edar, BPOM mempunyai kesempatan untuk melakukan evaluasi dan penelitian terhadap produk yang didaftarkan.
"Ini perlu sebagai bentuk perlindungan konsumen," katanya.
Ia juga menekankan bahwa semua produk yang memiliki izin edar dan telah lulus uji evaluasi BPOM pasti mencantumkan label berbahasa Indonesia.
Produk-produk yang masuk tanpa terlebih dahulu mendaftar izin edar ke BPOM sama artinya merupakan produk ilegal yang merugikan negara dari berbagai sisi.
"Negara dirugikan dalam jumlah yang tidak sedikit terutama dari tidak dibayarkannya PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), izin impor, dan cukai," katanya.
Terkait dengan produk ilegal belum lama ini GAPMI merilis diperkirakan sekitar 10 persen atau sekitar 300 juta dolar AS dari seluruh pangsa makanan dan minuman ternyata ilegal.
"Kami sejak tahun lalu sudah berupaya untuk lebih fokus mengamankan produk ilegal dan memusnahkannya demi perlindungan konsumen," katanya.(ANTARA)
Jumat, 13 Februari 2009
Pengusaha China Siap Tingakatkan Investasi Di Indonesia
Duta Besar Indonesia untuk China, Sudrajat, mengatakan bahwa pengusaha China siap meningkatkan nilai investasi di Indonesia dengan catatan peraturan yang menghambat iklim investasi ditekan.
"Potensi pengusaha China berinvestasi di tanah air cukup besar tercermin dari meningkatnya nilai investasi dari tahun ke tahun," kata Sudrajat di Kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Jumat.
Menurut Sudrajat, secara kuantitatif belum banyak perusahaan yang investasi secara langsung, tetapi bermitra dengan perusahaan lokal sudah cukup banyak.
Perusahaan China sebelumnya sudah masuk dalam proyek pembangkit listrik 10.000 Megawatt tahap pertama, namun bentuk kerjasamanya hanya sebagai mitra lokal atau menjadi kontraktor PT PLN.
"Mereka kembali menyatakan minat membangun proyek listrik 10.000 MW tahap ke dua yang segara diluncurkan pemerintah," katanya.
Selain sektor kelistrikan diutarakan Sudrajat, China juga berminat menanam modal di sektor pertambangan karena menilai sektor ini lebih aman untuk investasi.
Sektor pertambangan yang dibidik meliputi batubara, dan bijih besi karena didukung ketersediaan atau cadangan sumber daya alam yang besar.
Meski begitu Sudrajat, yang juga mantan Dirjen Strategi Pertahanan Dephan ini tidak merinci jumlah perusahaan yang berminat berinvestasi secara langsung.
Perusahaan-perusahaan asal China umumnya memiliki pengalaman investasi di negara itu yaitu kebanyakan di sejumlah negara Afrika dan Amerika Latin, sedangkan di Asia khususnya ASEAN investasi banyak dilakukan di Vietnam, Laos, Kamboja dan Vietnam.
Sementara di Indonesia, ujar Sudrajat, pengusaha China umumnya berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan lokal.
Menurut catatan, total perdagangan Indonesia dan China pada tahun 2008 mencapai 30 miliar dolar AS, namun investasi China di Indonesia masih relatif kecil.
Pemerintah memperkirakan Indonesia berpeluang besar menggaet investasi dari China hingga senilai 1,3 miliar dolar AS dalam beberapa tahun mendatang, dengan sektor primadona agribisnis, elektronik, tekstil, dan produk tekstil, konstruksi, pertambangan, permesinan, dan industri kimia.
Untuk mencapai target-target investasi itu, ujarnya, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian iklim investasi, terutama antara hubungan pusat dan daerah.
Sering ada tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah yang terkadang membuat mereka (calon investor) agak ragu-ragu.
"Namun, BKPM sudah mulai membereskan beberapa prosedur sehingga investor lebih mudah dalam menjalankan usahanya di Indonesia," ujarnya.(antara)
"Potensi pengusaha China berinvestasi di tanah air cukup besar tercermin dari meningkatnya nilai investasi dari tahun ke tahun," kata Sudrajat di Kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Jumat.
Menurut Sudrajat, secara kuantitatif belum banyak perusahaan yang investasi secara langsung, tetapi bermitra dengan perusahaan lokal sudah cukup banyak.
Perusahaan China sebelumnya sudah masuk dalam proyek pembangkit listrik 10.000 Megawatt tahap pertama, namun bentuk kerjasamanya hanya sebagai mitra lokal atau menjadi kontraktor PT PLN.
"Mereka kembali menyatakan minat membangun proyek listrik 10.000 MW tahap ke dua yang segara diluncurkan pemerintah," katanya.
Selain sektor kelistrikan diutarakan Sudrajat, China juga berminat menanam modal di sektor pertambangan karena menilai sektor ini lebih aman untuk investasi.
Sektor pertambangan yang dibidik meliputi batubara, dan bijih besi karena didukung ketersediaan atau cadangan sumber daya alam yang besar.
Meski begitu Sudrajat, yang juga mantan Dirjen Strategi Pertahanan Dephan ini tidak merinci jumlah perusahaan yang berminat berinvestasi secara langsung.
Perusahaan-perusahaan asal China umumnya memiliki pengalaman investasi di negara itu yaitu kebanyakan di sejumlah negara Afrika dan Amerika Latin, sedangkan di Asia khususnya ASEAN investasi banyak dilakukan di Vietnam, Laos, Kamboja dan Vietnam.
Sementara di Indonesia, ujar Sudrajat, pengusaha China umumnya berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan lokal.
Menurut catatan, total perdagangan Indonesia dan China pada tahun 2008 mencapai 30 miliar dolar AS, namun investasi China di Indonesia masih relatif kecil.
Pemerintah memperkirakan Indonesia berpeluang besar menggaet investasi dari China hingga senilai 1,3 miliar dolar AS dalam beberapa tahun mendatang, dengan sektor primadona agribisnis, elektronik, tekstil, dan produk tekstil, konstruksi, pertambangan, permesinan, dan industri kimia.
Untuk mencapai target-target investasi itu, ujarnya, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian iklim investasi, terutama antara hubungan pusat dan daerah.
Sering ada tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah yang terkadang membuat mereka (calon investor) agak ragu-ragu.
"Namun, BKPM sudah mulai membereskan beberapa prosedur sehingga investor lebih mudah dalam menjalankan usahanya di Indonesia," ujarnya.(antara)
Dua Kebijakan PDIP Dukung Dunia Usaha
Percepatan perbaikan infrastruktur dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah menjadi dua hal yang paling diterima dunia usaha dari kebijakan dua delapan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
"Saya rasa apa yang ditawarkan masuk akal dan ada beberapa hal yang bisa dikatakan sejalan dengan keinginan pengusaha," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, usai sesi dialog "Pengusaha Bertanya Partai Menjawab" dengan PDI Perjuangan, di Jakarta, Jumat.
Menurut Sofjan, hal yang sejauh ini menjadi kendala bagi dunia usaha sendiri atas kebijakan-kebijakan pemerintahan adalah inkonsistensi.
Ia menilai pernyataan Megawati terkait perbaikan infrastruktur sebagai salah satu upaya menghilangkan ekonomi biaya tinggi cukup dapat diterima dunia usaha.
"Sebenarnya (kebijakan) ini dimiliki pemerintahan saat ini tetapi tidak dapat dilaksanakan, entah karena aparaturnya atau kebijakannya yang salah. Coba saja soal pembebasan tanah sulit sekali selesai, " ujar dia.
Namun demikian, ia mengatakan, pengusaha tetap akan menunggu seperti apa implementasinya.
"Kita tetap harus beri masukan juga pada mereka. Kita pun akan menagih itu kalau mereka sampai memegang pemerintahan, kita ingatkan itu semua," ujar Sofjan.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri dalam penyampaian kebijakan dua-delapan mengatakan, menempatkan dua prioritas dan delapan langkah dalam strategi ekonominya nanti.
Dua prioritas yang ia sampaikan yakni meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sedangkan delapan langkah yang ditetapkan dalam strategi ekonomi PDI Perjuangan, ia mengatakan, adalah memperkuat pertahanan negara dan kedaulatan negara, memperkuat kedaulatan pangan dan energi, memperkuat kedaulatan keuangan.
Selanjutnya, ia mengatakan, memajukan pendidikan dan teknologi untuk daya saing industri, memajukan kesehatan dan kesejahteraan keluarga melalui peran ibu sebagai soko guru, dan memajukan usaha nasional dengan memperkuat usaha mikro, UKM, koperasi, serta mendorong sinergitas ekonomi antar pelaku usaha.
Dua langkah yang terakhir yakni memajukan pedesaan dengan memperkuat ekonomi kerakyatan, dan menata pelayanan pemerintah.
"Kebijakan dua delapan ini merupakan lanjutan dari apa yang pernah kita kerjakan bersama beberapa waktu lalu selama periode 2001-2004," ujar Megawati.(antara)
"Saya rasa apa yang ditawarkan masuk akal dan ada beberapa hal yang bisa dikatakan sejalan dengan keinginan pengusaha," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, usai sesi dialog "Pengusaha Bertanya Partai Menjawab" dengan PDI Perjuangan, di Jakarta, Jumat.
Menurut Sofjan, hal yang sejauh ini menjadi kendala bagi dunia usaha sendiri atas kebijakan-kebijakan pemerintahan adalah inkonsistensi.
Ia menilai pernyataan Megawati terkait perbaikan infrastruktur sebagai salah satu upaya menghilangkan ekonomi biaya tinggi cukup dapat diterima dunia usaha.
"Sebenarnya (kebijakan) ini dimiliki pemerintahan saat ini tetapi tidak dapat dilaksanakan, entah karena aparaturnya atau kebijakannya yang salah. Coba saja soal pembebasan tanah sulit sekali selesai, " ujar dia.
Namun demikian, ia mengatakan, pengusaha tetap akan menunggu seperti apa implementasinya.
"Kita tetap harus beri masukan juga pada mereka. Kita pun akan menagih itu kalau mereka sampai memegang pemerintahan, kita ingatkan itu semua," ujar Sofjan.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri dalam penyampaian kebijakan dua-delapan mengatakan, menempatkan dua prioritas dan delapan langkah dalam strategi ekonominya nanti.
Dua prioritas yang ia sampaikan yakni meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sedangkan delapan langkah yang ditetapkan dalam strategi ekonomi PDI Perjuangan, ia mengatakan, adalah memperkuat pertahanan negara dan kedaulatan negara, memperkuat kedaulatan pangan dan energi, memperkuat kedaulatan keuangan.
Selanjutnya, ia mengatakan, memajukan pendidikan dan teknologi untuk daya saing industri, memajukan kesehatan dan kesejahteraan keluarga melalui peran ibu sebagai soko guru, dan memajukan usaha nasional dengan memperkuat usaha mikro, UKM, koperasi, serta mendorong sinergitas ekonomi antar pelaku usaha.
Dua langkah yang terakhir yakni memajukan pedesaan dengan memperkuat ekonomi kerakyatan, dan menata pelayanan pemerintah.
"Kebijakan dua delapan ini merupakan lanjutan dari apa yang pernah kita kerjakan bersama beberapa waktu lalu selama periode 2001-2004," ujar Megawati.(antara)
Meraup Untung di Hari Kasih Sayang
Hari Valentine atau biasa disebut hari kasih sayang, 14 Februari 2009 memberi berkah tersendiri bagi pedagang parsel, bunga, boneka, dan cokelat. Apalagi, jika ditopang dengan inovasi pemesanan lewat internet. Untungnya dua kali lipat.
Teguh Wibisana, pemilik toko deParsel.Com di Surabaya mengaku mendapat 100 pesanan parsel khusus valentine. Tidak sedikit pesanan berasal dari layanan online yang sudah disediakannya.
“Ada banyak yang memesan melalui online. Kalau untuk penjualan dalam kota bisa mencapai 50 jenis parsel yang dipesan,” katanya. di Surabaya, Jumat (13/2).
Pemesanan untuk valentine kali ini sudah mencapai kisaran 100 parsel senilai total Rp 200 juta. Anka penjualan ini bisa bertambah mengingat penjualan akan melonjak menjelang malam hari per 13 Februari. Belum lagi penjualan keesokan harinya meskipun tak sebesar sebelumnya.
DeParsel.Com pun punya kiat khusus menggaet konsumen secara online. Salah satunya dengan memberikan diskon khusus. Jika dipesan melalui oulet dipatok harga Rp 650 ribu, pesanan melalui online bisa turun mencapai Rp 500 ribu atau diskon 23%.
Pasalnya, pemesanan lewat internet tidak dikenai biaya outlet. Hal ini berbeda dengan pemesanan melalui outlet. “Pemesanan di internet, tidak ada biaya sewa, biaya SPG (sales promotion girl),” tambahnya. Namun ia mengakui, pembeli lebih banyak langsung datang ke outletnya karena bisa lebih leluasa memilih produk sesuai seleranya.
Teguh menjalankan bisnisnya dibantu empat karyawannya. Ia melakukan inovasi atas bisnisnya itu. Semula terbatas pada pemesanan outlet, sejak awal 2008 Teguh memperkuat layanan lewat online. Teguh menjual satu produk parsel seharga minimal Rp 300 ribu dan paling tinggi Rp 1,3 juta.
DeParsel.COM dalam rangka valentine menyediakan produk khusus seperti sepasang lampu yang bertuliskan kata-kata romantis, sepasang bantal, dan boneka ukuran besar. ’Semuanya serba sepasang,” imbuhnya. ”Yang jadi favorit adalah lampu dan boneka.”
Bukan hanya parsel, penjualan boneka pun menjelang valentine day di dua supermarket di Banyuwangi, Jatim, meningkat. Manajer supermarket Vionata, Reny, mengatakan, penjualan boneka meningkat sekitar 70% dibandingkan hari biasa. Reny menjelaskan, pembeli paling banyak mencari boneka beruang warna merah muda.
"Stok boneka ditambah sepekan sebelum valentine day. Pelayan jumlahnya ditambah. Sebelumnya jumlah pegawai 45 orang, kini menjadi 55 orang," katanya. Harga boneka di Vionata mulai dari Rp 19 ribu hingga Rp 200 ribu.
Kudapan coklat, juga dipilih sebagian remaja Banyuwangi untuk mengungkapkan kasih sayang. Penjualan coklat menjelang valentine day di Vionata pun laris manis. Harganya mulai dari Rp 5 ribu hingga Rp 39 ribu. Bahkan tersedia paket boneka dan coklat yang sudah dihias.
Selain menguntungkan pengusaha parsel dan boneka, valentine juga menguntungkan pedagang bunga hingga 400%. Salah satu pemilik toko bunga Dasimoen di Jl. dr Sutomo Kota Madiun, mengatakan, permintaan bunga mawar merah meningkat sejak hari ini.
Sehari kini bisa mencapai 100 tangkai, padahal hari biasa hanya 20 tangkai saja. "Sejak Jumat siang, toko kami sudah menjual 50 tangkai mawar merah. Diperkirakan puncaknya Sabtu besok pas perayaan hari kasih sayang," kata Dasimoen.
Menurutnya, satu tangkai bunga mawar dihargai Rp 6.500 jika tidak dirangkai. Sedangkan bagi pembeli yang ingin dirangkaikan maka ditambah ongkos merangkai Rp 1.000 per tangkai.
Lebih lanjut ia menjelaskan, tokonya sudah setiap tahun menyediakan bunga mawar untuk perayaan hari kasih sayang. Bunga-bunga mawar ini didatangkan dari daerah Malang. "Jika saat valentine seperti ini kita pesannya agak banyak. Tapi pas hari biasa tidak terlalu banyak, soalnya takut tidak laku," katanya. (INILAH.COM)
Teguh Wibisana, pemilik toko deParsel.Com di Surabaya mengaku mendapat 100 pesanan parsel khusus valentine. Tidak sedikit pesanan berasal dari layanan online yang sudah disediakannya.
“Ada banyak yang memesan melalui online. Kalau untuk penjualan dalam kota bisa mencapai 50 jenis parsel yang dipesan,” katanya. di Surabaya, Jumat (13/2).
Pemesanan untuk valentine kali ini sudah mencapai kisaran 100 parsel senilai total Rp 200 juta. Anka penjualan ini bisa bertambah mengingat penjualan akan melonjak menjelang malam hari per 13 Februari. Belum lagi penjualan keesokan harinya meskipun tak sebesar sebelumnya.
DeParsel.Com pun punya kiat khusus menggaet konsumen secara online. Salah satunya dengan memberikan diskon khusus. Jika dipesan melalui oulet dipatok harga Rp 650 ribu, pesanan melalui online bisa turun mencapai Rp 500 ribu atau diskon 23%.
Pasalnya, pemesanan lewat internet tidak dikenai biaya outlet. Hal ini berbeda dengan pemesanan melalui outlet. “Pemesanan di internet, tidak ada biaya sewa, biaya SPG (sales promotion girl),” tambahnya. Namun ia mengakui, pembeli lebih banyak langsung datang ke outletnya karena bisa lebih leluasa memilih produk sesuai seleranya.
Teguh menjalankan bisnisnya dibantu empat karyawannya. Ia melakukan inovasi atas bisnisnya itu. Semula terbatas pada pemesanan outlet, sejak awal 2008 Teguh memperkuat layanan lewat online. Teguh menjual satu produk parsel seharga minimal Rp 300 ribu dan paling tinggi Rp 1,3 juta.
DeParsel.COM dalam rangka valentine menyediakan produk khusus seperti sepasang lampu yang bertuliskan kata-kata romantis, sepasang bantal, dan boneka ukuran besar. ’Semuanya serba sepasang,” imbuhnya. ”Yang jadi favorit adalah lampu dan boneka.”
Bukan hanya parsel, penjualan boneka pun menjelang valentine day di dua supermarket di Banyuwangi, Jatim, meningkat. Manajer supermarket Vionata, Reny, mengatakan, penjualan boneka meningkat sekitar 70% dibandingkan hari biasa. Reny menjelaskan, pembeli paling banyak mencari boneka beruang warna merah muda.
"Stok boneka ditambah sepekan sebelum valentine day. Pelayan jumlahnya ditambah. Sebelumnya jumlah pegawai 45 orang, kini menjadi 55 orang," katanya. Harga boneka di Vionata mulai dari Rp 19 ribu hingga Rp 200 ribu.
Kudapan coklat, juga dipilih sebagian remaja Banyuwangi untuk mengungkapkan kasih sayang. Penjualan coklat menjelang valentine day di Vionata pun laris manis. Harganya mulai dari Rp 5 ribu hingga Rp 39 ribu. Bahkan tersedia paket boneka dan coklat yang sudah dihias.
Selain menguntungkan pengusaha parsel dan boneka, valentine juga menguntungkan pedagang bunga hingga 400%. Salah satu pemilik toko bunga Dasimoen di Jl. dr Sutomo Kota Madiun, mengatakan, permintaan bunga mawar merah meningkat sejak hari ini.
Sehari kini bisa mencapai 100 tangkai, padahal hari biasa hanya 20 tangkai saja. "Sejak Jumat siang, toko kami sudah menjual 50 tangkai mawar merah. Diperkirakan puncaknya Sabtu besok pas perayaan hari kasih sayang," kata Dasimoen.
Menurutnya, satu tangkai bunga mawar dihargai Rp 6.500 jika tidak dirangkai. Sedangkan bagi pembeli yang ingin dirangkaikan maka ditambah ongkos merangkai Rp 1.000 per tangkai.
Lebih lanjut ia menjelaskan, tokonya sudah setiap tahun menyediakan bunga mawar untuk perayaan hari kasih sayang. Bunga-bunga mawar ini didatangkan dari daerah Malang. "Jika saat valentine seperti ini kita pesannya agak banyak. Tapi pas hari biasa tidak terlalu banyak, soalnya takut tidak laku," katanya. (INILAH.COM)
Rabu, 11 Februari 2009
Media 'Online' Acuan Pebisnis Indonesia
Media online ternyata menempati posisi tertinggi sebagai sumber informasi terpercaya para pebisnis di Indonesia, mengalahkan media massa lain.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Edelman Trustbarometer, Aditya Chandra Wardhana, dalam konfrensi pers terkait hasil survei perusahaan tersebut atas tingkat kepercayaan masyarakat terhadap satu instansi, di Jakarta, Selasa (10/2).
Dari hasil survei 200 orang elit informasi, ia mengatakan, ada tiga sumber informasi paling dipercaya menurut kalangan elit informasi Indonesia, yakni isi berita online, berita televisi, dan komunikasi langsung dari manajemen perusahaan.
Tingkat kepercayaan para elit informasi yang berpendidikan sarjana untuk konten online mencapai 41%. Sedangkan untuk televisi mencapai 40%, dan komunikasi langsung pada manajemen perusahaan mencapai 36%.
Sementara untuk tingkat kepercayaan di tingkat media konvensional, artikel di majalah bisnis berada di peringkat kedua mencapai 35%, diikuti radio 29%, dan terakhir baru surat kabar yang mencapai 27%.
Aditya mengatakan, survei memang dilakukan kepada para eksekutif yang berusia 25 tahun hingga 65 tahun, dengan penghasilan mencapai Rp 30 juta ke atas.
"Mereka terbiasa mengikuti berita online karena mereka butuh informasi cepat untuk mengambil keputusan," ujarnya.
Kebanyakan mereka membutuhkan informasi awal dari setiap kebijakan atau peristiwa terkait isu global yang kemungkinan berdampak pada usaha di sektor masing-masing.
"Selanjutnya mereka akan mengontak secara pribadi pengamat-pengamat yang biasanya sudah mereka kenal," tukasnya.
Dari hasil survei itu sendiri ternyata media massa menjadi institusi yang paling bisa dipercaya dengan presentase mencapai 77%, dibandingkan dengan korporasi, pemerintah, dan LSM.
Dari hasil survei pengusaha berada di urutan kedua dengan presentase sebesar 62%, LSM diurutan ketiga dengan presentase 46%, dan pemerintah 45%.
Edelman sendiri merupakan perusahaan yang telah melakukan survei terkait kepercayaan masyarakat atas kondisi aktual secara global. Survei telah dilakukan dalam 10 tahun terakhit di 20 negara, dan tingkat error margin-nya mencapai 5%.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Edelman Trustbarometer, Aditya Chandra Wardhana, dalam konfrensi pers terkait hasil survei perusahaan tersebut atas tingkat kepercayaan masyarakat terhadap satu instansi, di Jakarta, Selasa (10/2).
Dari hasil survei 200 orang elit informasi, ia mengatakan, ada tiga sumber informasi paling dipercaya menurut kalangan elit informasi Indonesia, yakni isi berita online, berita televisi, dan komunikasi langsung dari manajemen perusahaan.
Tingkat kepercayaan para elit informasi yang berpendidikan sarjana untuk konten online mencapai 41%. Sedangkan untuk televisi mencapai 40%, dan komunikasi langsung pada manajemen perusahaan mencapai 36%.
Sementara untuk tingkat kepercayaan di tingkat media konvensional, artikel di majalah bisnis berada di peringkat kedua mencapai 35%, diikuti radio 29%, dan terakhir baru surat kabar yang mencapai 27%.
Aditya mengatakan, survei memang dilakukan kepada para eksekutif yang berusia 25 tahun hingga 65 tahun, dengan penghasilan mencapai Rp 30 juta ke atas.
"Mereka terbiasa mengikuti berita online karena mereka butuh informasi cepat untuk mengambil keputusan," ujarnya.
Kebanyakan mereka membutuhkan informasi awal dari setiap kebijakan atau peristiwa terkait isu global yang kemungkinan berdampak pada usaha di sektor masing-masing.
"Selanjutnya mereka akan mengontak secara pribadi pengamat-pengamat yang biasanya sudah mereka kenal," tukasnya.
Dari hasil survei itu sendiri ternyata media massa menjadi institusi yang paling bisa dipercaya dengan presentase mencapai 77%, dibandingkan dengan korporasi, pemerintah, dan LSM.
Dari hasil survei pengusaha berada di urutan kedua dengan presentase sebesar 62%, LSM diurutan ketiga dengan presentase 46%, dan pemerintah 45%.
Edelman sendiri merupakan perusahaan yang telah melakukan survei terkait kepercayaan masyarakat atas kondisi aktual secara global. Survei telah dilakukan dalam 10 tahun terakhit di 20 negara, dan tingkat error margin-nya mencapai 5%.
Selasa, 10 Februari 2009
Hakim Tolak Gugatan Praperadilan BAPPEPTI
Jangan tergiur dengan investasi dengan iming-iming keuntungan berlipat ganda, karena tidak jarang hal tersebut merupakan investasi berkedok penipuan. Hal inilah yang terjadi pada nasabah PT Graha Finesa Berjangka (GFB), sudah jatuh tertimpa tangga pula.
Karena kesal dengan raibnya uang yang diinvestasikan di PT GFB hingga berbuntut tudingan kepada Badan Pengawas Perdangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang diduga telah dengan sengaja ikut merekayasa agar terjadi penghentian penyidikan atas perkara yang menimpa mereka.
Namun nasabah PT GFB yang melakukan gugatan praperadilan terhadap Bappebti nampaknya harus kecewa, pasalnya gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Sugeng Riyono didampingi panitera Parmin, Selasa 10 februari 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Setelah melakukan sidang secara maraton dari tanggal 2 sampai dengan 10 Februari, terungkap fakta bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PT GFB tidak hanya menyangkut perkara di bidang Perdagangan Komoditi Berjangka saja tetapi juga adanya dugaan tindak pidana lainnya.
Maka dalam rangka penyidikan, Bappepti melakukan koodinasi dengan kepolisian Cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan proses penyidikan masih berlangsung.
"Tidak benar Bappepti melakukan penghentian penyidikan seperti yang dituduhkan para nasabah PT GFB",kata pesan tertulis yang diterima redaksi.
Salah satu tuntutannya menyatakan agar majelis hakim memerintahkan Bappebti untuk melakukan penyidikan perkara atas laporan para pemohon terhadap direksi PT GFB, yang selanjutnya agar dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum guna diajukan dakwaan dan atau tuntutan.
Permohonan pra peradilan tersebut dilayangkan karena pihaknya merasa dirugikan, menyusul tidak diindahkannya laporan pidana yang diajukan pihaknya terhadap Graha Finesa.
Padahal, menurutnya, sejak 2006 para nasabah telah menyampaikan surat pengaduaan berkali-kali kepada lembaga tersebut. Akan tetapi, sambungnya, hingga saat ini laporan itu tidak pernah diproses oleh Bappebti.
Laporan itu, jelasnya, adalah mengenai adanya dugaan perbuatan pidana perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan oleh Graha Finesa, yakni dalam hal proses perekrutan nasabah yang dilakukan oleh PT GFB.
Karena kesal dengan raibnya uang yang diinvestasikan di PT GFB hingga berbuntut tudingan kepada Badan Pengawas Perdangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang diduga telah dengan sengaja ikut merekayasa agar terjadi penghentian penyidikan atas perkara yang menimpa mereka.
Namun nasabah PT GFB yang melakukan gugatan praperadilan terhadap Bappebti nampaknya harus kecewa, pasalnya gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Sugeng Riyono didampingi panitera Parmin, Selasa 10 februari 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Setelah melakukan sidang secara maraton dari tanggal 2 sampai dengan 10 Februari, terungkap fakta bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PT GFB tidak hanya menyangkut perkara di bidang Perdagangan Komoditi Berjangka saja tetapi juga adanya dugaan tindak pidana lainnya.
Maka dalam rangka penyidikan, Bappepti melakukan koodinasi dengan kepolisian Cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan proses penyidikan masih berlangsung.
"Tidak benar Bappepti melakukan penghentian penyidikan seperti yang dituduhkan para nasabah PT GFB",kata pesan tertulis yang diterima redaksi.
Salah satu tuntutannya menyatakan agar majelis hakim memerintahkan Bappebti untuk melakukan penyidikan perkara atas laporan para pemohon terhadap direksi PT GFB, yang selanjutnya agar dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum guna diajukan dakwaan dan atau tuntutan.
Permohonan pra peradilan tersebut dilayangkan karena pihaknya merasa dirugikan, menyusul tidak diindahkannya laporan pidana yang diajukan pihaknya terhadap Graha Finesa.
Padahal, menurutnya, sejak 2006 para nasabah telah menyampaikan surat pengaduaan berkali-kali kepada lembaga tersebut. Akan tetapi, sambungnya, hingga saat ini laporan itu tidak pernah diproses oleh Bappebti.
Laporan itu, jelasnya, adalah mengenai adanya dugaan perbuatan pidana perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan oleh Graha Finesa, yakni dalam hal proses perekrutan nasabah yang dilakukan oleh PT GFB.
Senin, 09 Februari 2009
Depdag Susun Petunjuk Teknis Pendistribusian Gula Rafinasi
Dengan harapan agar terdapat kesamaan visi antara produsen gula rafinasi, distributor disemua lini, perusahaan makanan dan minuman (menengah,UKM dan industri rumah tangga), dan aparat pengawasan mengenai sistem distribusi yang berlaku, Departemen Perdagangan RI mengeluarkan petunjuk teknis melalui surat Menteri Perdagangan RI kepada produsen gula rafinasi No 111/M-DAG/2/2009 pada tanggal 6 Februari 2009.
"Dengan disempurnakannya petunjuk pendistribusian gula rafinasi, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum sehingga tidak menggangu penyaluran gula rafinasi sesuai peruntukan, yaitu untuk industri dan juga tidak menggangu pasar gula kristal putih",kata Mari pangestu.
Petunjuk teknis penyempurnaan tersebut antara lain, pertama distibutor dan sub distributor harus resmi di ditunjuk oleh produsen gula rafinasi dan terdaftar. Kedua, produsen, distributor dan sub distributor dapat menjual gula rafinasi langsung dan tidak diperbolehkan dikemas dalam bentuk kiloan. Ketiga, terkait dengan kemasan, kemasan karung gula rafinasi wajib mencantumkan nama produk Gula Kristal Rafinasi (GKR) hanya untuk kebutuhan industri dan harus menggunakan tanda SNI serta mencantumkan berat bersih dan nama produsen. Keempat, berkaitan dengan pengaturan kualitas GKR yang harus disesuaikan dengan SNI yaitu Mutu I (satu) maksimal dengan Icumsa 45 dan Mutu II (dua) maksimal dengan Icumsa 80. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 83/M-IND/PER/11/2008 tanggal 13 November 2008. Kelima, kelengkapan dokumen yang harus ditunjukkan industri pengguna agar dapat membeli GKR antara lain dokumen-dokumen sebagai berikut: (1) Izin Usaha Industri (IUI) untuk industri skala Besar-Menengah; (2) Tanda Daftar Industri (TDI) untuk industri skala industri kecil (IK) dan Industri Rumah Tangga (IRT).
Untuk proses pengawasan, produsen, distributor dan sub distributor wajib melaporkan secara berjenjang baik kepada Dinas setempat maupun kepada Dirjen Perdagangan Dalam negeri, mengenai realisasi penyaluran/penjualan gula rafinasi ke industri pengguna setiap periode, Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dari ketentuan dalam surat Menteri Perdagangan ini akan dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan berlaku.
"Dengan disempurnakannya petunjuk pendistribusian gula rafinasi, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum sehingga tidak menggangu penyaluran gula rafinasi sesuai peruntukan, yaitu untuk industri dan juga tidak menggangu pasar gula kristal putih",kata Mari pangestu.
Petunjuk teknis penyempurnaan tersebut antara lain, pertama distibutor dan sub distributor harus resmi di ditunjuk oleh produsen gula rafinasi dan terdaftar. Kedua, produsen, distributor dan sub distributor dapat menjual gula rafinasi langsung dan tidak diperbolehkan dikemas dalam bentuk kiloan. Ketiga, terkait dengan kemasan, kemasan karung gula rafinasi wajib mencantumkan nama produk Gula Kristal Rafinasi (GKR) hanya untuk kebutuhan industri dan harus menggunakan tanda SNI serta mencantumkan berat bersih dan nama produsen. Keempat, berkaitan dengan pengaturan kualitas GKR yang harus disesuaikan dengan SNI yaitu Mutu I (satu) maksimal dengan Icumsa 45 dan Mutu II (dua) maksimal dengan Icumsa 80. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 83/M-IND/PER/11/2008 tanggal 13 November 2008. Kelima, kelengkapan dokumen yang harus ditunjukkan industri pengguna agar dapat membeli GKR antara lain dokumen-dokumen sebagai berikut: (1) Izin Usaha Industri (IUI) untuk industri skala Besar-Menengah; (2) Tanda Daftar Industri (TDI) untuk industri skala industri kecil (IK) dan Industri Rumah Tangga (IRT).
Untuk proses pengawasan, produsen, distributor dan sub distributor wajib melaporkan secara berjenjang baik kepada Dinas setempat maupun kepada Dirjen Perdagangan Dalam negeri, mengenai realisasi penyaluran/penjualan gula rafinasi ke industri pengguna setiap periode, Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dari ketentuan dalam surat Menteri Perdagangan ini akan dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan berlaku.
Langganan:
Postingan (Atom)